Urusan MBG, paling masuk akal itu, usulan dari Ahok

✍️Arief Camra

Urusan MBG, paling masuk akal itu, usulan dari Ahok. Usulan yang sangat cerdas.

Kalo niat ngasih makan, cukup kasihkan 15 ribu (anggaran MBG) ke ibunya. Diatur melalui rekening khusus siswa atau santri yang berhak.

Kemudian, hanya yang kurang mampu saja yang diberi MBG. Sehingga, mereka yang mapan (anak orang mampu) tidak berhak, bisa diseleksi. Itu penghematan luar biasa.

Sejauh ini, SPPG itu sudah dikasih keuntungan. Tapi masih cari keuntungan lagi, dan lagi melalui banyak cara. Sehingga sampe bawah tinggal dikit sekali.

MBG saat ini, sebenarnya proyek politik, merawat tim sukses saja. Nanti 2029 bisa dijadikan aset politik. Semua orang tahu.

Itu kalo umurnya pak Bowo nutut…😊

***

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengusulkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diberikan langsung dalam bentuk uang tunai atau voucher kepada ibu/orang tua siswa. Menurut Ahok, skema ini jauh lebih praktis dan efisien dibandingkan pemerintah harus membangun dapur fisik, membayar vendor, mengurus pengemasan, hingga biaya transportasi distribusi makanan.

Berikut adalah poin-poin utama dari argumen dan konsep usulan Ahok:

• Ibu Lebih Tahu Selera Anak: Ahok menilai seorang ibu jauh lebih memahami kebutuhan nutrisi dan jenis makanan yang disukai oleh anaknya. Skema ini dinilai bisa mencegah masalah makanan terbuang akibat anak tidak cocok dengan menu massal dari vendor.
• Menghindari Potensi Korupsi dan Pemborosan: Dengan mentransfer dana langsung ke orang tua (misal melalui voucher belanja atau akun khusus), pemerintah bisa memotong rantai birokrasi pengadaan (tender) yang rawan menjadi celah korupsi atau pembengkakan anggaran oleh pihak ketiga.
• Sistem Kontrol Menggunakan Menu Panduan: Untuk memastikan uang tersebut benar-benar dipakai membeli makanan sehat, pihak sekolah cukup memberikan panduan standar menu bergizi (seperti kewajiban adanya daging, sayur, dan pemenuhan kalori).
• Sanksi Penarikan Dana: Jika orang tua kedapatan menyalahgunakan dana tersebut (misalnya untuk belanja non-pangan), pemerintah bisa memberikan sanksi tegas berupa pencabutan atau penarikan hak dana bantuan tersebut.

Bagaimana tanggapan pemerintah?
Meskipun usulan serupa sempat didukung oleh beberapa tokoh, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mereka tetap menggunakan skema makanan siap saji dan bukan uang tunai. Pemerintah ingin memastikan makanan bergizi tersebut langsung masuk ke mulut penerima manfaat, bukan dialihkan untuk kebutuhan lain di luar pemenuhan gizi anak.