SULTAN TERNATE: PROSES INTEGRASI KAMI DENGAN INDONESIA MASIH MASALAH

✍️M Maki

Selama ini kalau mendengar berita soal Aceh atau Papua, yang terbayang di kepala kita apa? pasti langsung kepikiran kata pemberontak, separatis atau pengacau, padahal saya rasa, kalau kita cuma berhenti di situ, kita bakal kehilangan akar masalahnya, dan yang terjadi selamanya cuma kesalahpahaman yang berulang.

Coba simak baik-baik cerita Sultan Ternate Hidayat Mudaffar Sjah, yang menceritakan nasib kakeknya, Sultan Ternate saat itu, ketika Indonesia merdeka, kakeknya ini sebenarnya gak anti sama kemerdekaan, dia cuma punya pilihan berbeda, dia lebih memilih sistem federal, karena dia pikir dengan sistem itu, entitas budaya kecil di Ternate masih punya ruang buat bernapas dan mengatur dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi? pada tahun 1950, Tentara Republik Indonesia menyerbu Ternate, kakeknya ditangkap, lalu dibuang ke Batavia, dan dia wafat di pengasingan pada tahun 1975, jauh dari tanah leluhurnya, itu bukan cerita rekayasa, itu fakta sejarah yang terjadi dan masih melekat di ingatan keluarga mereka sampai sekarang.

Sultan Ternate saat ini adalah Sultan Hidayatullah Sjah II (yang memiliki nama lengkap Hidayat Mudaffar Sjah). Beliau merupakan Sultan Ternate ke-49 yang resmi dikukuhkan pada 18 Desember 2021 untuk menggantikan mendiang ayahnya, Sultan Mudaffar Sjah.

Selain aktif memimpin Kesultanan Ternate dalam melestarikan adat dan budaya Maluku Utara, beliau juga berkiprah di dunia politik nasional. Saat ini, Sultan Hidayatullah Sjah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk periode 2024–2029.

SULTAN TERNATE: PROSES INTEGRASI KAMI DENGAN INDONESIA MASIH MASALAH

Pernyataan tersebut merujuk pada kritik keras yang disampaikan oleh Sultan Ternate saat ini, Hidayatullah Mudaffar Sjah, terkait hubungan historis dan agraria antara Kesultanan Ternate dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Sultan Hidayatullah, proses integrasi yang terjadi pada tahun 1950 belum sepenuhnya tuntas dan menyisakan luka sejarah serta konflik yang masih berjalan hingga hari ini.

Poin Utama di Balik Pernyataan Sultan Ternate

Berdasarkan pernyataan resminya, ada tiga isu krusial yang mendasari argumen tersebut:

• Sengketa Tanah Adat: Negara dinilai sering mengabaikan asal-usul tanah adat di Maluku Utara. Sultan menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah seharusnya menelusuri hak historis lahan sebelum mengklaimnya. Akibat pengabaian ini, masyarakat adat kerap tersingkir dari wilayah mereka sendiri.
• Sejarah Integrasi Paksa: Sultan mengungkapkan bahwa bergabungnya Ternate dengan Indonesia pada tahun 1950 bukan didasari kesukarelaan penuh, melainkan karena tekanan militer. Leluhurnya dahulu lebih memilih sistem federal demi mempertahankan eksistensi kerajaan-kerajaan kecil dan entitas budaya. Penolakan terhadap konsep negara kesatuan tersebut berujung pada penyerbuan Ternate oleh tentara RI, penangkapan kakek Sultan, hingga pengasingannya ke Batavia.
• Kekhawatiran Masa Depan NKRI: Masalah agraria dan ketidakadilan terhadap hak adat dinilai sebagai bom waktu. Sultan mengingatkan pemerintah agar tidak takabur dan berasumsi bahwa Indonesia akan abadi selamanya, karena konflik tanah adat yang berlarut-larut berpotensi memicu perpecahan bangsa di masa depan.

Meskipun melayangkan kritik tajam, Sultan Ternate menegaskan bahwa pihak kesultanan memilih jalan damai dan tidak akan menempuh jalur kekerasan dalam menuntut hak-hak historis mereka.

[Video Pernyataan Sultan Ternate]