KPK: Pengembalian Amplop Raja Juli Tak Hapus Unsur Pidana
KPK menyatakan pengembalian amplop yang diakui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby tidak menghapus unsur pidana dalam penyidikan dugaan suap pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Penyidik masih akan mendalami posisi pengembalian amplop tersebut dalam konstruksi perkara.
“Pengembalian kan tidak menghapus pidana,” kata pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026.
Taufik menjelaskan, penyidik akan menelusuri apakah pengembalian amplop tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan.
Pendalaman itu mencakup asal-usul uang yang diduga berasal dari sisa hasil usaha koperasi, alur perpindahannya, hingga kedudukan uang tersebut sebagai barang bukti dalam perkara.
Menurut Taufik, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari bendahara koperasi, staf Bupati Kuantan Singingi, serta saksi lain yang mengetahui dugaan aliran uang tersebut. KPK juga belum menyimpulkan apakah uang tersebut akan menjadi barang bukti penting dalam pembuktian perkara.
Pernyataan Taufik merespons klarifikasi Raja Juli dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat, 3 Juli 2026.
Raja Juli mengaku Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby meninggalkan sebuah amplop setelah audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.
Ia mengklaim baru mengetahui keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruang pertemuan, lalu memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya.
Raja Juli mengatakan ajudannya mengembalikan amplop tersebut kepada Suhardiman pada 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Ia juga mengklaim memiliki tanda terima dan dokumentasi pengembalian amplop tersebut.
Taufik menegaskan konferensi pers Raja Juli tidak akan memengaruhi langkah penyidik. KPK hanya akan memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui fakta perkara, termasuk Raja Juli maupun pihak lain, apabila keterangannya dibutuhkan untuk pembuktian.
“Ini murni adalah kebutuhan penyidikan, bukan karena ada konferensi pers atau dari pihak lain.”
Ia mengatakan penyidik mendasarkan pemeriksaan pada keterangan saksi, dokumen hasil penggeledahan, barang bukti yang disita, serta fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.
Selain pengembalian amplop, KPK juga akan mendalami seluruh pertemuan antara Suhardiman dan Raja Juli yang berkaitan dengan pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan HPT.
Penyidik telah mengantongi fakta adanya sejumlah pertemuan antara keduanya.
Namun, penyidik masih menelusuri isi pembahasan dalam pertemuan tersebut serta ada atau tidaknya penyerahan uang.
“Untuk isi pertemuannya dan tadi ada amplop atau tidak itu yang akan didalami oleh penyidik nantinya,” ujar Taufik.
TERSANGKA
KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi.
Dalam pengembangan perkara, penyidik menduga terdapat aliran uang yang berkaitan dengan pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan HPT di Kementerian Kehutanan.
Penyidikan juga membuka peluang memeriksa pihak lain apabila keterangannya diperlukan untuk memperkuat pembuktian perkara. [TEMPO]
[VIDEO]
kerjasama antar parTAI Koalisi emang Top Markotop : Suhardiman Amby (Gerindra) VS Raja Juli Antoni (PSI)
Alhamdulillah satu2 hater pa Anies kena batunya
terbukti wowo adil dan bijaksana, tanpa pandang bulu gaada unsur perasaan apalagi hater dan fans
wk.. wk..wk…ini wilayah urusan KPK tong..
bukan eksekutif lagi..
lu jadi nyaingin si kesot oon nya 🤣🤣🤣
Pengusaha menyogok pejabat agar bianisnya beres, tdk ada kendala. Bisnis yg perlu nyogok berarti bisnis yg tdk sesuai aturan, dlm hal ini bisa jd alih fungsi hutan. Walaupun uang sogokan dikembalikan, apakah bisnisnya jg ikut dibatalkan dg sendirinya? Kerugian negara justru timbul dr bisnis yg ilegal tsb, mau ada sogokan atau tidak, mau dikembalikan atau tidak. Mehut Raja mesti ditangkep jg krn telah berperan merugikan negara secara sepihak. Sy sih cuma mau mrngingatkan, “ikan itu busuk dr kepalanya”. Raja ini cuma sebuah bidak menteri milik presiden. Presiden jg tanggung-jawab krn telah miara ternak rakus begini.
coba kalo gk ketahuan…amplop beserta isinya pasti diembat juga sama gukguk anah buah mukidi ini
Kasian si Raja, datang jauh-jauh dari dusun ke Jakarta tuk meniti karir. walaupun orangnya tampak lepek tapi ia berpendidikan luar negeri. Sayang mentalnya ga mencerminkan pendidikannya. Bergulat dengan liur menjilati bokong Jokowi, memusuhi Prabowo, kemudian tetiba menghamba padanya demi mengais jabatan demi jabatan. Dia pikir Tuhan telah berbuat baik padanya, atas takdirNya menjadikan ia Wakil Menteri dan lalu menjadi Menteri. Bangga tentu keluarganya di dusun, juga keluarga kecilnya di Jakarta. Anak istri mengucap syukur, kebutuhan hidup bakal tercukupi dari gaji sang ayah, bahkan lebih. Disegani, dihormati, di setiap gathering hadirin berbisik-bisik: ” Istri Pak Menteri, anak Pak Menteri.” Tak dinanya tak diduga, rupanya begitulah Tuhan hendak mengujinya, dan ia gagal. Ujian Tuhan itu akhirnya berubah menjadi jebakan, istidroj kata Pak Kyai. Bukan “Inna maqoly…” seperti kata Ghufron gendeng. TAPI استدراج. Jabatan itulah yang bakal membawanya ke penjara. Dikunci dalam sel. Kemudian kemuliaan menjadi kehinadinaan. Naas. Pesan: Jangan terlalu bangga dengan jabatan, jangan terlalu girang. Tuhan itu تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاء. Hati-hati, Ia sangat tak senang dengan manusia yang melampau batas.
Gak yakin sih ama KPK kalau menyangkut circle jokowi.
Ojo cedak2 kebo gupak. artinya jangan dekat-dekat dengan orang yang kotor. siapa yang dekat dengan blongkowi cs akan ikut kotor
kita tunggu dan saksikan kerja KPK, semoga harapan masyarakat terpenuhi.