PLN bokek

✍️Erizeli Jely Bandaro

PLN kesulitan cash flow.

Bahlil membentuk tim lintas instansi untuk mengatasi kekurangan pasokan batubara PLN setelah terjadi pemadaman bergilir. Dari kebutuhan sekitar 154 juta ton pada 2026, baru sekitar 134 juta ton yang telah dikontrak. Artinya, masih ada kekurangan kontrak sekitar 20 juta ton.

Sebenarnya persoalannya tidak perlu dibuat terlalu rumit. Selama bertahun-tahun PLN mampu mengamankan pasokan batubara. Pertanyaannya, mengapa sekarang pemasok enggan mengirim, padahal pemerintah telah mewajibkan DMO (mewajibkan perusahaan tambang mengalokasikan minimal 25% dari total produksinya untuk kebutuhan dalam negeri)? Beberapa teman saya pemain tambang menjawab. “Selama ini kita engga ada masalah dengan DMO dan PLN baik baik saja. Masalahnya sekarang, PLN bokek. Engga jelas kapan bayarnya coal yang kita delivery. Kan bego. Mending suruh PLN gali sendiri aja tuh tambang.”

Persoalan pasokan batubara tidak dapat dilepaskan dari tekanan likuiditas PLN. Pada akhir 2025, PLN mencatat piutang kepada pemerintah sebesar Rp110,74 triliun, termasuk piutang kompensasi Rp84,87 triliun. Pendapatan telah dibukukan, tetapi sebagian kas belum diterima. Pada saat yang sama, kas dan arus kas operasi PLN merosot, sedangkan pinjaman bank jangka pendek meningkat untuk mengatasi angsuran dan bayar bunga valas.

Anda mungkin bertanya. Mengapa sampai PLN kesulitan cash flow, padahal rakyat tidak pernah telat bayar. Jawabnya, PLN itu berbisnis untuk kepentingan pemodal dan oligarki. Hampir semua elite punya saham di pembangkit listri lewat PPA (power purchase agreement). Dalam kontrak ini skemanya take or pay. Artinya pas selesai bangun tuh pembangkit, mau laku atau tidak itu listrik, PLN tetap harus bayar kepada investor sesuai kapasitas pembangkit.

Sebenarnya skema itu bagus aja. Untuk mengurangi beban investasi PLN. Namun yang jadi masalah adalah over capacity di Jawa. Artinya PLN membayar biaya pembangkit diatas serapan pasar. Ya tekor dah.. Bego kan.. Dan pemerintah juga bokek bayar utang ke PLN.

(*)