MULUT TANPA MALU

MULUT TANPA MALU

✍️Agustinus Edy Kristianto

Jujur saja, retorika Presiden Prabowo Subianto itu buruk!

Retorika adalah seni menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara efektif, persuasif, dan estetis. Coba, apa seninya seorang pemimpin bicara “ndasmu”, “emang gue pikirin”, “kalau orang lapar, ya, mati”…

Tak satu pun standar retorika versi Aristoteles terpenuhi di situ: ethos (kredibilitas), pathos (pesan yang menyentuh sisi emosional), dan logos (logika).

Semakin banyak saya dengar kasak-kusuk orang yang mencibir pidato-pidatonya. “Jangan kasih dia mic!” Atau, “Waduh, ngoceh apa lagi dia.”

Tak sedikit orang mengaitkan kejatuhan rupiah, IHSG rontok, kaburnya investor asing, dan perekonomian yang mandek sebagai akibat dari pidato-pidatonya yang “tidak jelas” itu.

Itulah mungkin sebabnya data-data statistik kemajuan ekonomi yang disampaikan pemerintah diacuhkan publik. Apalagi ada tren saat ini yang disebut kebangkitan sosialisme Gen Z. The Economist (edisi 6 Juni 2026) mengangkatnya sebagai laporan khusus “The Rise of Gen-Z Socialism”. Salah satu prinsip intinya adalah Gen Z menganggap data statistik pertumbuhan ekonomi dan sejenisnya tidak banyak membantu kehidupan rakyat biasa. Singkatnya, Gen Z tidak percaya narasi pertumbuhan ekonomi tradisional karena data statistik makro tak ada artinya di hadapan beratnya beban hidup sehari-hari.

Sejarah dunia membuktikan kejatuhan suatu rezim tidak semata didorong data dan statistik ekonomi. Tahun 2008, 1997/1998, 1987, 1973, dan 1873 yang dikenal dunia sebagai krisis finansial/ekonomi — saham ambruk, gelembung pecah, resesi terjadi — adalah “kiamat” yang biasa diantisipasi pasar modal. Tapi berbeda dengan Revolusi Perancis 1789 yang bukan krisis pasar semata, melainkan meledak sebagai revolusi politik dan sosial yang meruntuhkan kekuasaan karena hilangnya legitimasi elite di mata rakyat.

Dan, jangan remehkan kekuatan kata-kata dalam revolusi itu. Kata “rien” — tidak ada apa-apa dalam bahasa Perancis — yang ditulis Raja Louis XVI dalam buku hariannya pada hari ketika Penjara Bastille diserbu massa, dianggap sebagai simbol ketidakpekaannya terhadap penderitaan rakyat yang makin membakar amarah massa.

Tak cuma yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Tak hanya teks, tapi juga subteks yang menggerakkan massa. Demonstran Agustus 2025 yang menyerbu rumah-rumah pejabat itu mungkin tak banyak yang paham apa itu aturan dan perhitungan gaji dan tunjangan pejabat, tapi mereka muak melihat gestur, mimik, dan seringai pejabat di depan kamera yang membanggakan kehidupan mewahnya. Itulah komunikasi non-verbal.

Ada juga pejabat model Gibran yang harus saya akui sangat piawai dalam berjanji, dengan kadar muka temboknya berada di atas level rata-rata orang normal. Bayangkan, ia menjanjikan 19 juta lapangan kerja dalam kampanye — suatu hal yang disebut sebagai “metafora yang tidak logis” oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dalam wawancara Tempo (edisi Juni 2026). Bahkan, kata Said Iqbal, Presiden Prabowo pun tahu bahwa 19 juta lapangan kerja itu tidak logis!

“19 juta lapangan kerja” sebenarnya bukan metafora. Metafora adalah perbandingan langsung antara dua hal yang berbeda tanpa memakai kata “seperti” atau “bagaikan”. Kalau metafora itu begini: 19 juta lapangan kerja adalah air liur bocah ingusan yang diyakini sebagai kebenaran oleh ilalang yang lapar. Atau: pemuda itu adalah selumbar di mata sang pemimpin — untuk menunjukkan pemimpin itu begitu terpikat kepada sang pemuda sehingga matanya tak bisa melihat apa pun selain pesona si pemuda.

Begitulah politik. Meski tak logis dan menjijikkan, perkawinan tetap berlangsung. Tak peduli rakyat menantikan realisasi janji itu — jika 19 juta lapangan kerja tercipta, tidak akan ada pengangguran di Indonesia, yang menurut BPS Februari 2026 masih sebanyak 7,24 juta orang. Tanpa malu, mungkin, pada pemilu berikutnya mereka akan cuap-cuap lagi berjanji dan dipilih lagi oleh rakyat yang itu-itu juga — bahkan lebih banyak, karena telah beranak-pinak.

Salam,
AEK