✍️Made Supriatma
Setahun yang lalu, ketika meriset tentang militer di awal pemerintahan Prabowo-Gibran, saya sudah tahu soal Kompi Produksi ini. Untuk Anda yang tidak paham teknis organisasi militer, Kompi adalah unit militer di bawah Batalyon. Di bawah kompi ada peleton. Para komandannya pun memakai istilah unit yang dipimpinnya. Sehingga ada Danyon, Danki, dan Danton.
Anda mungkin sudah mendengar bahwa TNI-AD membangun Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP). Batalyon ini sesungguhnya adalah batalyon tempur namun memiliki fungsi produksi pada saat-saat damai. Karena BTP adalah unit tempur, maka BTP akan dikendalikan oleh Brigade Infanteri Territorial Pembangunan (Brigif TP).
Dari praktek yang saya amati, satu Brigif TP akan membawahi empat hingga enam Yon TP. Akan ada beberapa Brigif TP dalam satu Kodam. Paralel unit teritorial Brigif TP yang paling dekat adalah Korem. Memang, sebelum pembentukan Yon TP dan perluasan Kodam, beberapa Korem Tipe A sudah memiliki batalyon tempur sendiri.
Unit teritorial dari Batalyon TP adalah Kodim. Saya pernah keliru mengatakan bahwa BTP akan berada di bawah Kodim. Yon TP tidak diakan dikomando oleh Kodim melainkan oleh Brigif TP. Namun, Yon TP akan ada di setiap Kodim.
Pembentukan Yon TP dan Brigif TP ini mengubah arsitektur organisasi militer Indonesia. Seperti yang Anda ketahui, jumlah Kodam sedang ditambah. Pada 2024 hanya ada 15 Kodam. Dalam perencanaan, akan ada penambahan 22 Kodam baru. Sehingga jumloah seluruhnya akan menjadi 37. Jumlah ini hampir menyamai jumlah provinsi (38) yang ada di Indonesia saat ini.
Tahun 2025 lalu, lima Kodam baru sudah diresmikan. Tahun ini, sedang dibentuk lima Kodam lagi. Begitu seterusnya hingga 2029.
Wilayah yurisdiksi Kodam tidak selalu mengikuti provinsi. Kodam Mataram, misalnya rencananya meliputi wilayah DI Yogyakarta, bekas Karesidenan Kedu, serta Kabupaten Klaten dan Wonogiri. Sementara Batalyon TP akan dibangun antara lain di wilayah Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Hingga saat ini, pembangunannya menunggu persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono X karena akan didirikan di atas tanah Sultan Ground.
Setelah penambahan Kodam maka unit-uni teritorial dibawahnya juga akan bertambah. Tentu akan ada pembentukan Korem dan Kodim baru. Diantara semua organisasi teritorial TNI-AD, Kodim akan mengalami perubahan yang sangat substansial dan akan mempengaruhi hubungan sipil-militer.
Hingga saat ini diketahui bahwa Kodim akan dibentuk di setiap wilayah kabupaten/kota. Sehingga di masa depan, jumlah Kodim akan menjadi 514 dari 326 yang ada sekarang ini.
Di wilayah Kodim akan ada satu Yon TP. Kemudian, Kodim juga bertugas untuk membina dua batalyon Komponen Cadangan (Komcad). Anda tentu tahu Komcad yang sedang hangat diperbincangkan ini. Anggota Komcad adalah warga sipil (ASN mau pun non ASN) yang mendapat pelatihan militer dan sewaktu-waktu bisa dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan.
Nah, selain Yon TP, TNI-AD juga akan membentuk Kompi Produksi. Ini adalah kompi tempur yang menjalankan fungsi produksi. Strukturnya hampir mirip dengan Yon TP. Jika Yon TP memiliki Kompi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kesehatan; maka Kompi Produksi memiliki unit yang sama, hanya saja di tingkat peleton.
Dalam organisasi dan tugas (orgas) Yon TP, jumlah personel satu batalyon TP adalah 1,190 orang. Namun dalam kenyataan, yang sering terlihat adalah satu batalyon memiliki sekita 650 hingga 700 personil saja. Bisa dimengerti, bahwa beaya untuk memelihara satu batalyon itu sangat mahal — baik untuk keperluan personel, persenjataan, kesejahteraan, dan perlengkapan lainnya.
Yon TP memilik unit yang cukup lengkap. Kompi Pertanian, misalnya, memiliki Ton Padi dan Palawija, Ton Sayur dan Buah, serta Ton Tanaman Industri. Sedangkan untuk Kompi Pertenakan, ada Ton Unggas, Ton Ruminansia (binatang pemamah biak), dan Ton Perikanan. Selain itu, ada Kompi Kesehatan, Kompi Zeni dan Konstruksi.
Kesamaannya dengan batalyon tempur konvensional ada pada Kompi Senapan, Kompi Markas, dan Kompi Bantuan. Selain itu, Yon TP juga memiliki persenjataan standar seperti batalyon tempur konvensional.
Kompi Produksi (Ki Produksi) juga memiliki struktur yang sama. Hanya saja dalam skala yang lebih kecil. Personel Ki Produksi berjumlah 167 orang. Pengorganisasin peleton dalam Ki Produksi sama belaka dengan Yon TP.
Jadi, baik Yon TP maupun Ki Produksi akan memproduksi khususnya bahan pangan untuk mendukung program pemerintahan Prabowo dalam hal ketahanan pangan. Ini barangkali satu-satunya militer di dunia yang masih melakukan produksi. Biasanya produksi dilakukan tentara gerilya — tentu saja karena mereka dalam mode survival dalam pertempuran melawan kekuatan yang jauh lebih besar.
Banyak klaim bahwa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di China juga melakukan produksi. Memang benar. Tapi itu dulu di jaman Ketua Mao. Model yang paling dekat adalah Xinjiang Production and Construction Corps/Bingtuan. Namun ini untuk di daerah pinggiran (frontier). Pada 1998, Jiang Zemin mengharuskan PLA menerima pembeayaan dari negara sepenuhnya. Saat ini PLA menekankan pada profesionalisme, modernisasi, kerjasama operasi, pengembangan teknologi, serta kesiapan tempur (combat readiness).
Apa konsekuensi dari Yon TP dan Kompi Produksi ini?
Yang jelas unit tempur-produksi ini memerlukan tanah. Di wilayah Jawa dimana tanah itu langka, konflik-konlfik agraria sudah mulai tampak. TNI-AD menandatangani PKS dengan PT Perhutani untuk memakai lahan Perhutani (yang adalah lahan hutan) untuk pembangunan markas Yon TP beserta lahan untuk berproduksi.
Di Desa Silo, Jember, Jawa Timur, misalnya TNI-AD berhadapan dengan rakyat yang mengolah lahan Perhutani. Penduduk sudah menanami lahan Perhutani dengan kopi serta tanaman jangka pendek seperti pepaya dan cabe.
Penduduk diijinkan mengolah tanah Perhutani tersebut dalam skema Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi. Skema Perhutanan Sosial ini adalah salah satu mesin elektoral Jokowi — yang memberikan lahan hutan untuk diolah tanpa merusak hutan.
Tipikal satu Yon TP di Jawa membutuhkan 52 hektar lahan. Ini supaya Yon tersebut bisa berproduksi. Dan, ini hanya baru lahan belaka. Belum lagi air dan energi yang dibutuhkan. Darimana mencari 52 hektar di daerah Bantul, misalnya? Di wilayah ini, petani rata-rata menggarap lahan seluas 300-1000 m2 saja.
Selain itu, tentu juga akan ada perebutan sumber daya. Misalnya, jika tentara bertani, beternak, dan memelihara ikan, maka ia membutuhkan air. Rakyat petani juga membutuhkan air. Siapa yang harus mengalah jika terjadi perebutan sumber daya?
Juga, apakah hasil produksi militer ini tidak akan berpengaruh pada ekonomi rakyat? Justifikasi yang sering dikatakan adalah bahwa Yon TP dan Ki Produksi akan mendukung program MBG. Jika terjadi over-supply, dari produksi militer dan dari produksi rakyat, MBG akan ambil darimana?
Ada juga soal dari sisi finansial. Gaji personel satu Yon TP dalam sebulan sekitar Rp 1,9 milyar. Ini baru gaji saja. Belum beaya operasional untuk listrik, air, bensin, internet, dan lain sebagainya. Bisa jadi dua kali lipat dari gaji personil.
Bisakah militer menghasilkan produksi sebesar itu? Jelas tidak. Sehingga, menurut pemikiran saya, produksi ini hanya sementara saja. Tujuan sejatinya memang hendak memperbesar militer Indonesia.
Hanya saja, disini pun muncul masalah. Dalam hitungan konservatif saya, jika perluasan ini berlangsung seperti rencana, pada 2029 jumlah tentara Indonesia minimal akan menjadi 1,050 juta personil.
Baik juga kita punya personil demikian besar. Kalau saja kita kaya dan keuangan kita mencukupi. Namun harus juga diingat bahwa dalam dunia militer itu ada yang namanya “physical fitness for combat” atau kebugaran fisik untuk bertempur. Biasanya itu hingga usia 32-35 tahun saja. Jadi 12-15 tahun dari sekarang, tentara rekrutan baru ini sudah tidak fit untuk bertempur.
Kemana mereka akan dialihkan? Menjadi staf? Akan ada banyak sekali staf. Tidak ada jalan lain mereka harus dipensiunkan secara dini. Namun ini bukan norma dalam militer Indonesia dimana kemiliteran adalah pekerjaan. Mereka harus “dikaryakan” ke dunia sipil. Atau tetap di militer hingga mereka berumur 58 tahun. Dan tentu gaji harus dibayar, bahkan lebih banyak karena masa kerja, dan failitas harus tetap diberikan.
Siapa yang akan menanggung ini? Mumet kan?
