MEMUTUS RANTAI KOMANDO

Dandhy Laksono, jurnalis investigasi, aktivis, dan sutradara film dokumenter, menyoroti jalannya persidangan kasus penyiraman air keras oleh anggota TNI terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang digelar di Pengadilan Militer.

“Jangan terkecoh framing, bahkan dari majelis hakim, seolah mereka amatiran dan ceroboh, hanya untuk memutus rantai komando dan melindungi para pengecut yang pangkatnya lebih tinggi,” kata Dandhy Laksono di akun X, Kamis (7/5/2026).

“Mungkin framingnya seperti itu untuk dijadikan justifikasi kalo ini murni aksi individu (karena dianggap tidak terencana dengan baik) bukan institusi (kalo institusi dianggap perencanaannya lebih matang),” komen netizen X @ashrsayuti.

Diberitakan, Majelis hakim dalam sidang kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menyindir cara kerja para terdakwa yang merupakan bagian dari intelijen namun dinilai jauh dari profesional.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dalam agenda pemeriksaan saksi, Fredy mengaku heran dengan metode yang digunakan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

“Saya kan bukan orang intel, mungkin temen-teman juga sama. Saya lihat kok amatir banget gitu loh, jadi gemes saya itu kelihatannya,” ungkap Fredy di ruang sidang.

“Caranya jelek banget, berantakan. Kerjanya orang BAIS begini?” tanya Fredy kepada para saksi dari BAIS TNI.

Empat terdakwa dalam kasus ini diketahui merupakan personel BAIS TNI, yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka.

“Main cantik lah. Kalau ada CCTV, bisa pakai jaket, pakai masker, pakai penutup aja. Masak di tengah jalan enggak pakai penutup muka, enggak pakai helm. Ini kan jadi lucu-lucuan,” lanjutnya.