MBG = Mulai Berantem Gaes

Kantor Pusat Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat digeruduk oleh sejumlah investor dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Senin, 8 Juni 2026. Aksi protes yang sempat memanas ini terjadi akibat ketidakjelasan operasional dan penundaan pembayaran dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mereka bangun mandiri dengan modal hingga miliaran rupiah.

Alasan Protes Mitra dan Investor SPPG

• Investasi Mangkrak: Para mitra dari berbagai daerah (termasuk Bandung, Toba, dan Sulawesi Selatan) mengaku telah menggelontorkan dana dari ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membangun infrastruktur dapur sehat sejak akhir tahun 2025, namun hingga kini dapur tersebut belum juga dioperasikan.
• Masalah Pembayaran: Sejumlah supplier bahan pangan (seperti penyedia daging dan ikan) mengeluhkan tagihan yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan oleh pengelola lokal, menyebabkan kerugian finansial yang besar.
• Dana Pinjaman Bank: Banyak pengelola yang mendirikan fasilitas dapur tersebut menggunakan dana pinjaman bank, sehingga penundaan ini membuat mereka tercekik bunga utang yang terus berjalan.
• Pengalihan Sepihak: Beberapa mitra mengeluhkan adanya dapur yang tiba-tiba diambil alih sepihak oleh yayasan tertentu untuk dialihkan ke pihak lain.

Penyebab Kebijakan di Internal BGN

• Kasus Korupsi Pejabat BGN: Aksi ini merupakan imbas dari ditetapkannya tiga mantan pimpinan BGN (termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana) sebagai tersangka korupsi tata kelola proyek oleh Kejaksaan Agung pada awal Juni 2026.
• Moratorium Dapur Baru: Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, langsung memberlakukan penghentian sementara (moratorium) ekspansi titik dapur baru untuk melakukan evaluasi total.
• Kebijakan Wilayah 3T: Masalah paling krusial terjadi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). BGN memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan dapur baru di wilayah 3T demi efisiensi anggaran dan memilih mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah. Hal inilah yang membuat nasib dapur yang terlanjur dibangun para investor di wilayah tersebut menjadi tidak jelas.

Respons dari Pihak BGN

Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pemerintah tidak menghentikan operasional program MBG secara keseluruhan. Pihak BGN telah menerima perwakilan massa untuk mendengarkan keluhan mereka dan menyatakan akan segera berkonsultasi dengan DPR RI untuk mencari jalan keluar serta formula regulasi terbaik bagi para investor yang dirugikan.