Malaysia mengambil sikap tegas terhadap ‘Israel’, Indonesia membiarkan Bali tetap terbuka untuk ‘Israel’

Jika Anda mendarat di bandara Bali hampir setiap minggu, Anda akan berjalan melalui salah satu dari hanya dua gerbang di seluruh Indonesia tempat warga negara Israel secara resmi diizinkan masuk. Hampir tidak ada seorang pun yang melewati bea cukai yang mengetahuinya. Hampir tidak ada seorang pun di Bali yang mengetahuinya juga.

Dan fakta kecil yang terabaikan itu banyak menceritakan tentang gambaran yang lebih besar: sebuah negara yang mengatakan bahwa mereka menentang Israel, selama bertahun-tahun, diam-diam telah mengizinkan warga Israel masuk. Kontradiksi itu paling terlihat di pulau ini.

Indonesia tidak memiliki kedutaan besar di Tel Aviv. Tidak ada duta besar yang bolak-balik antara kedua negara. Tidak ada saluran resmi yang memungkinkan warga negara Israel untuk datang dan langsung diizinkan masuk. Di atas kertas, Indonesia adalah salah satu negara terakhir yang benar-benar menolak normalisasi hubungan dengan Israel di dunia Muslim. Konstitusi pendiriannya berjanji untuk menentang penjajahan “dalam bentuk apa pun,” dan para pemimpinnya telah menghabiskan beberapa dekade mengarahkan janji itu langsung ke Palestina. Tetapi dalam praktiknya, janji itu telah terkikis — bukan oleh perjanjian apa pun, bukan oleh pemungutan suara di parlemen, tetapi oleh celah visa yang tidak pernah ditutup oleh siapa pun di Jakarta.

Malaysia menutup celah yang sama. Baru-baru ini, Kuala Lumpur memutuskan bahwa penolakan untuk mengakui Israel harus benar-benar berarti sesuatu: paspor Israel sama sekali tidak berlaku untuk masuk, kecuali Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu. Ini bukan saran. Ini adalah aturan. Awal tahun ini, ketika delapan pelancong Israel dihentikan di bandara Kuala Lumpur — beberapa hanya transit, tidak pernah berencana untuk meninggalkan terminal — Malaysia tidak diam-diam membiarkan mereka lewat atau meminta maaf.

Pemerintah Malaysia menahan dan mendeportasi mereka, dan mengatakannya secara terbuka. Beberapa bulan kemudian, Perdana Menteri Anwar melangkah lebih jauh, bersumpah bahwa setiap warga negara Israel yang ditemukan di negara itu akan dideportasi segera, tanpa pengecualian. Itulah yang sebenarnya terjadi ketika suatu negara bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya tentang Palestina.

Indonesia tidak pernah membuat pilihan yang sama, dan Bali adalah tempat Anda dapat melihat biaya dari hal itu dengan paling jelas. Indonesia memang memiliki sesuatu yang disebut “visa panggilan,” yang ditujukan untuk warga negara dari negara-negara yang dianggap pemerintah berisiko secara ideologis atau politik, dan warga negara Israel secara teknis termasuk dalam kategori itu. Namun, alih-alih berfungsi seperti tembok, sistem ini lebih berfungsi seperti pintu putar. Permohonan dialihkan melalui kantor diplomatik Israel dan Indonesia di Singapura dan Thailand, karena kedua negara tidak dapat berurusan langsung satu sama lain.

Dan angka-angka mendukung hal ini. Menurut angka imigrasi terbaru, Israel berada di peringkat keempat di antara negara-negara yang menerima visa yang konon ketat ini — hanya di belakang Nigeria, Somalia, dan Afghanistan, dan di depan puluhan negara yang sebenarnya memiliki hubungan diplomatik normal dengan Jakarta. Dari 470 permohonan yang diproses dalam satu periode terakhir, hanya 22 yang ditolak. Sistem yang seharusnya menjaga angka tetap mendekati nol malah menjadi jalur yang terus berjalan.

Dan konsekuensinya bukan lagi sekadar teori.

Media Indonesia dan internasional telah melaporkan tentang warga negara Israel — dalam satu kasus yang banyak diberitakan, dua orang yang memiliki hubungan dengan dinas militer Israel — diam-diam menjalankan bisnis vila mewah di pulau itu sambil bepergian dengan paspor Eropa, menyembunyikan identitas Israel mereka sepenuhnya dari dokumen.

Ketika berita itu mencuat, kepala kantor imigrasi Denpasar sendiri menepisnya di depan umum, menyatakan bahwa foto-foto yang beredar online mungkin hanya gambar biasa dari wajib militer mereka, dan menambahkan bahwa apa pun bisnis yang mereka jalankan adalah tugas orang lain untuk mengaturnya. Begitulah jadinya ketika pemerintah memutuskan untuk tidak terlalu teliti.

Seorang pejabat Israel kemudian menyarankan warganya untuk berhenti memposting foto-foto dinas militer mereka secara online, “terutama di negara-negara mayoritas Muslim.” Pada dasarnya itu adalah pengakuan bahwa bersembunyi di depan mata telah menjadi cara normal untuk melakukan sesuatu, bukan pengecualian yang langka.

Kasus pasangan di vila itu hanyalah satu contoh yang akhirnya terekspos ke publik. Jika kita melihat melampaui catatan resmi, sebuah pola yang lebih luas mulai terlihat—sesuatu yang belum sepenuhnya dikaitkan oleh media arus utama mana pun. Media sosial seorang wanita, setelah ditelusuri, menunjukkan rekam jejaknya sebagai anggota militer Israel sebelum akhirnya terlihat berlibur di Bali. Akun lain, yang lokasi geografisnya terlacak di Israel, justru muncul bukan di Bali, melainkan di Kepulauan Mentawai di lepas pantai Sumatra Barat—bukti bahwa ini bukan lagi sekadar cerita tentang satu kawasan wisata tertentu. Lalu, ada pula kasus yang lebih samar: seorang penduduk yang telah tinggal selama lebih dari lima belas tahun dan kabarnya menjalankan perusahaan yang berbasis di Bali; ia diduga—meski belum terkonfirmasi—memiliki kewarganegaraan Israel selain kewarganegaraan lainnya. Kasus terakhir ini menuntut kehati-hatian, bukan kesimpulan pasti. Namun, bersikap hati-hati terhadap satu kasus bukanlah alasan untuk tetap diam mengenai pola keseluruhannya. Padahal, otoritas imigrasi Indonesia, dengan dukungan penuh sumber daya negara, memiliki wewenang jauh lebih besar untuk memverifikasi identitas-identitas ini dibandingkan orang-orang anonim yang bermain detektif di media sosial. Mereka hanya memilih untuk tidak melakukannya.

Bahkan industri pariwisata Bali telah beradaptasi dengan arus kunjungan ini alih-alih mempertanyakannya. Agen visa lokal kini menyediakan panduan berbahasa Inggris yang memandu warga negara Israel langkah demi langkah melalui proses calling visa—memperlakukan kewarganegaraan yang masuk dalam daftar pengawasan keamanan (security-flagged) itu semata-mata sebagai peluang bisnis untuk dilayani, bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan lebih dalam.

Di pihak Israel, berbagai media telah berbulan-bulan memberitakan kecenderungan Indonesia menuju normalisasi hubungan, menggambarkan negara ini sebagai pasar yang akan segera terbuka.

Sementara itu, penulis perjalanan yang menyasar pembaca Israel telah menerbitkan panduan tentang cara mencapai Bali menggunakan paspor asing khusus untuk mengakali pembatasan yang ada—bahkan secara terbuka membandingkan dokumen kewarganegaraan mana yang paling memudahkan perjalanan. Tersedia beragam cara untuk mengakali aturan, yang semuanya didasarkan pada anggapan bahwa Bali hanyalah destinasi untuk dikunjungi, bukan wilayah dengan perbatasan yang patut dihormati. Tumbuhnya industri yang berpusat pada upaya mengakali aturan bukanlah bukti bahwa aturan tersebut efektif. Hal itu justru membuktikan betapa banyak tugas nyata yang diam-diam telah dilimpahkan Indonesia kepada agen perjalanan dan utas saran di Instagram, alih-alih ditangani sendiri oleh negara.

Semua ini tidak membutuhkan seorang dalang kriminal yang jenius. Yang diperlukan hanyalah sebuah negara yang bersikap keras soal Palestina di PBB, namun membiarkan pintu rumahnya sendiri tidak terkunci.

Gubernur Bali telah menunjukkan bahwa pendekatan yang berbeda bisa dilakukan—hanya saja tidak di ranah ini. Ia dua kali menolak mengizinkan tim nasional Israel bertanding dalam ajang olahraga internasional di pulau tersebut, dan dengan melakukan itu, ia rela menggagalkan status Bali sebagai tuan rumah World Beach Games demi mencegah atlet Israel masuk dan berlaga di bawah bendera mereka sendiri. Jika Indonesia bisa menunjukkan ketegasan semacam itu untuk urusan estafet renang, seharusnya hal yang sama bisa diterapkan pula pada pemeriksaan status kepemilikan properti dan audit visa.

Kegagalan untuk melakukan hal tersebut bukanlah sekadar ketidaksengajaan birokrasi. Itu adalah sebuah pilihan—pilihan yang terus-menerus diambil setiap kali sebuah vila diam-diam berpindah tangan tanpa ada pihak yang mau mengajukan pertanyaan yang sebenarnya sangat mendasar.

Bali bukanlah sekadar catatan kaki dalam kisah ini; Bali justru merupakan inti persoalannya. Pulau ini adalah wajah Indonesia yang paling dikenal dunia, penggerak roda ekonominya, sekaligus pulau dengan mayoritas penduduk Hindu yang menyimpan ingatan panjang tentang apa yang terjadi ketika orang luar disambut sebagai tamu, namun kemudian justru menetap sebagai pemilik. Pemerintah ini pun sebenarnya telah membuktikan—melalui penertiban penyalahgunaan visa oleh warga asing di Canggu, Ubud, dan Seminyak pada tahun 2026—bahwa mereka sangat paham cara bertindak cepat dan tegas jika memang memiliki kemauan untuk itu. Tidak ada lagi alasan untuk memperlakukan warga negara Israel sebagai kasus khusus yang terlalu sensitif untuk disentuh.

Jika Jakarta serius mengenai Palestina—dan bukan sekadar berpura-pura serius demi audiens domestik yang memang sudah sepaham—mereka harus melakukan apa yang telah dilakukan Malaysia: menuangkan pembatasan tersebut dalam aturan tertulis, menegakkannya di perbatasan, serta berhenti menganggap sistem visa yang penuh pengecualian sebagai sebuah kebijakan yang sesungguhnya.

Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan untuk menetapkan batasan tegas tersebut sebelum ekonomi vila di Bali berubah menjadi contoh kasus tentang bagaimana prinsip seharusnya tidak dikelola. Kesempatan itu masih ada. Namun, setiap bulan yang berlalu tanpa adanya langkah nyata hanyalah bukti tambahan bahwa di negeri ini, solidaritas berhenti tepat di pintu kedatangan.

(Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat, Shafa Kalila Aryanti)

Sumber: https://www.middleeastmonitor.com/20260808-malaysia-drew-a-line-on-israel-indonesia-left-bali-open/