Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk secara terbuka membeberkan data daerah mana saja yang disebut menempatkan dana APBD dalam bentuk deposito di bank.
Pernyataan ini disampaikan Dedi menanggapi pernyataan Purbaya yang sebelumnya menyebut ada 15 pemerintah daerah di Indonesia menyimpan dana besar di bank. Dalam daftar itu disebutkan antara lain DKI Jakarta Rp 14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun. Data tersebut diungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya — daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Menurut Dedi, tudingan bahwa seluruh daerah menahan belanja dan menyimpan dana di bank tidak berdasar. Ia menegaskan banyak daerah yang justru berupaya mempercepat realisasi anggaran agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Di antara banyaknya kabupaten, kota, dan provinsi, tentu ada yang mengelola keuangannya dengan baik, dan ada pula yang belum optimal. Tapi jangan digeneralisasi,” katanya.
Meski begitu, Dedi mengakui kemungkinan adanya daerah tertentu yang memang menempatkan dananya dalam deposito. Karena itu, ia mendesak agar pemerintah pusat membuka data tersebut secara terang-benderang agar publik mengetahui fakta sebenarnya.
“Masalah ini harus diungkap secara terbuka agar tidak menimbulkan opini seolah-olah semua daerah tidak mampu mengelola keuangannya,” ujarnya.
Dedi juga menilai tudingan tersebut bisa merugikan daerah yang sudah bekerja keras mengelola fiskal dengan baik.
“Kalau semua dianggap sama, daerah yang sudah bekerja baik akan terdampak. Daya dukung fiskalnya bisa menurun dan mengganggu kinerja pembangunan,” tegasnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu pun meminta Menkeu Purbaya bersikap adil dan proporsional. Ia mendorong agar data keuangan daerah dibuka ke publik agar tidak muncul spekulasi liar.
“Lebih baik umumkan saja daerah mana yang belum optimal membelanjakan APBD, atau yang menyimpannya dalam bentuk deposito. Dengan begitu, daerah yang disiplin tetap dihormati,” kata Dedi menutup pernyataannya.
Komentar