Kertajati Jadi Bengkel Hercules atau Pangkalan Militer AS?

Pemerintah berencana menjadikan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat,sebagai pusat perawatan pesawat Hercules/C-130 di kawasan Asia. Tawaran dari Amerika Serikat itu membuka peluang bagi industri pertahanan Indonesia, sekaligus memunculkanpertanyaan tentang bisnis, investasi, dan pengaruh geopolitik.

Berikut adalah detail mengenai status proyek, klarifikasi pemerintah, dan kekhawatiran yang muncul di publik:

Penjelasan Proyek MRO Hercules

• Tawaran dari Amerika Serikat: Proyek ini bermula dari tawaran Menteri Pertahanan AS kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules se-Asia dengan biaya pemeliharaan yang ditanggung pihak AS.

• Pemilihan Bandara Kertajati: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan Bandara Kertajati di Majalengka karena memiliki lahan yang sangat luas dan memadai untuk fasilitas perawatan pesawat militer berskala besar.

• Pemain Strategis Kawasan: Karena pesawat angkut Hercules digunakan oleh banyak negara di Asia (seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Jepang, hingga Australia), fasilitas ini akan memperkuat industri pertahanan nasional dan memposisikan Indonesia sebagai simpul logistik yang diperhitungkan.

Bantahan Mengenai Isu Pangkalan Militer AS

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI secara tegas membantah narasi miring bahwa Kertajati akan beralih fungsi menjadi markas atau pangkalan militer asing.

• Tunduk Hukum Nasional: Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa fasilitas ini bukan tempat eksklusif militer asing. Seluruh aktivitas di Kertajati tetap berada di bawah kendali kedaulatan penuh Republik Indonesia dan mematuhi hukum nasional.

• Dukungan Kemenhub: Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyatakan kesiapan lahan bandara demi mendukung optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati yang selama ini tingkat okupansi penerbangan sipilnya masih cenderung sepi.

Alasan Mengapa Muncul Isu “Pangkalan Militer”

Isu mengenai pangkalan militer berkembang karena adanya kekhawatiran dan kritik dari anggota DPR RI, salah satunya dari Anggota Komisi I DPR RI Mayor Jenderal TNI (Purn.) dari PDIP.

• Risiko Persepsi Geopolitik: DPR mengingatkan pemerintah bahwa jika pengelolaan fasilitas MRO militer asing ini dibuat terlalu eksklusif, hal tersebut dapat memicu persepsi negatif dari negara lain di kawasan Asia (seperti China) yang mengira Indonesia membuka diri untuk pangkalan militer AS.

• Prinsip Bebas Aktif: Dewan legislatif mendesak pemerintah agar mengeksekusi perjanjian ini secara transparan dan berhati-hati agar tidak melanggar konstitusi serta prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif (nonblok).

• Zonasi Bandara Sipil: Mengingat Kertajati adalah bandara penerbangan sipil, pemerintah diminta memperjelas tata kelola keamanan dan pengaturan zonasi agar aktivitas perawatan pesawat militer tidak mengganggu pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia saat ini terus mematangkan regulasi tersebut agar proyek bengkel regional ini membawa keuntungan ekonomi dan teknologi tanpa mengorbankan kedaulatan negara.