🇧🇩Dalam sidang parlemen pada 27 Agustus 2026, Menteri Luar Negeri Bangladesh Dr. Khalilur Rahman menyatakan bahwa Bangladesh akan mempertimbangkan secara positif untuk bergabung dengan Pakta Mekkah jika ada undangan dari anggota saat ini. Ia menggambarkan Pakta Mekkah tersebut merupakan mekanisme pertahanan diri bagi komunitas Muslim global.
Ia menyampaikan kepada para anggota parlemen bahwa tidak ada alasan bagi negara lain (India) untuk merasa khawatir, seraya menyebutnya sebagai urusan internal keluarga besar umat Islam.
Dukungan Domestik dan Oposisi
Sikap pemerintah ini juga didukung secara luas di dalam negeri. Pemimpin oposisi sekaligus Pemimpin (Ameer) Jamaat-e-Islami, Dr. Shafiqur Rahman, turut memperkuat argumen kedaulatan tersebut. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk bergabung adalah hak prerogatif mutlak Bangladesh demi kepentingan nasionalnya, sehingga pihak luar tidak perlu merasa terusik.
Tokoh yang berlatar belakang profesi dokter ini menulis bahwa jika Bangladesh mengambil keputusan demi kepentingan dan kebutuhan negara serta bangsa, tidak perlu ada pihak lain yang mengalami dyspnoea—atau sesak napas—sebuah pernyataan yang secara luas ditafsirkan sebagai sindiran terhadap India di tengah sorotan kawasan terhadap pakta tersebut.
Apa itu Pakta Mekkah?
Mecca Joint Defense Agreement (Kesepakatan Pertahanan Bersama Makkah) adalah pakta pertahanan trilateral yang ditandatangani baru-baru ini pada 7 Agustus 2026 di Istana Al-Safa, Makkah, oleh tiga pemimpin negara:
- Arab Saudi (Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman)
- Turki (Presiden Recep Tayyip Erdogan)
- Pakistan (Perdana Menteri Shehbaz Sharif)
Pakta ini menetapkan klausul pertahanan bersama serupa dengan Artikel 5 NATO, di mana serangan bersenjata terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Aliansi ini dibentuk di tengah meningkatnya ketegangan regional di Timur Tengah guna memperkuat pencegahan kolektif, kerja sama militer, transfer teknologi, serta menjaga stabilitas kawasan.
Sinyal keterbukaan dari Dhaka ini menandai pergeseran strategis luar negeri Bangladesh di bawah pemerintahan Perdana Menteri Tarique Rahman yang mengusung prinsip kebijakan luar negeri mandiri (“Bangladesh First”).
