The Economist “menelanjangi” Prabowo, ini isinya…

Media ternama asal Inggris The Economist ini “menelanjangi” Prabowo Subianto, tetapi dengan argumen yang asyik untuk dibaca dan dipelajari: Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, berada di jalur berbahaya. Simak isinya…..

Prabowo Subianto Sedang Menggerus Keuangan Negara—dan Demokrasinya

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya meledak dari dalam. Itu terjadi pada 1998, saat krisis finansial Asia menghantam.

Ketika itu, keruntuhan ekonomi memicu demonstrasi besar-besaran dan menjatuhkan mertuanya, Suharto, diktator yang terkenal korup. Krisis itu juga melempar Prabowo—yang berharap menjadi penerus Suharto—ke padang gurun politik.

Butuh seperempat abad baginya untuk kembali, hingga akhirnya memenangkan kursi presiden pada 2024. Karena itu, orang mungkin mengira ia akan sangat berhati-hati terhadap ancaman krisis fiskal baru. Ternyata tidak.

Pemimpin negara mayoritas Muslim terbesar di dunia itu telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan para penjilat.

Ia mencopot seorang menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF “bodoh” dan mengatakan kepada The Economist pada April lalu bahwa presiden tidak perlu khawatir terhadap “perkembangan ekonomi global (atau)harga minyak dunia”.

Kalangan pebisnis Indonesia takut bersuara, mungkin karena Prabowo adalah mantan jenderal yang sensitif terhadap kritik dan memiliki catatan HAM yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ia kerap menekan kalangan bisnis besar.

Prabowo tampaknya sedang mengisolasi dirinya dari kenyataan. Karena itu, ia mungkin tidak mau mendengar nasihat yang masuk akal. Namun tetap saja, berikut nasihatnya: proyek-proyek kesayangannya terlalu mahal.

Bahkan sebelum perang Iran, pengeluaran sekitar 10% anggaran negara hanya untuk dua program—makan gratis sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—sudah tergolong pemborosan.

Kini, krisis energi menghapus seluruh ruang kesalahan. Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.

Ia harus memangkas belanja proyek-proyek ambisiusnya, atau subsidi energi fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran maksimal 3% dari PDB.

Semua pilihan itu berisiko. Mengurangi proyek populis akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik bisa memicu keresahan sosial. Karena itu, Prabowo mungkin memilih jalan ketiga: membiarkan defisit melampaui batas hukum.

Itu akan menjadi kesalahan. Memang, batas 3% adalah angka arbitrer yang diadopsi dari Traktat Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu menjadi simbol bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal.

Kini para investor mulai gelisah. Pembayaran bunga utang sebagai bagian dari pendapatan negara melonjak. Lembaga pemeringkat kredit mulai mempertimbangkan penurunan peringkat.

Di bawah pemerintahan Prabowo, modal asing sebesar US$6 miliar telah keluar dan rupiah melemah 11% terhadap dolar hingga menyentuh titik terendah sepanjang sejarah. Menembus batas defisit hanya akan membuat biaya utang semakin mahal.

Di saat yang sama ketika ia membuat ekonomi semakin rapuh, Prabowo juga menggerus demokrasi Indonesia. Oposisi di parlemen nyaris dilumpuhkan, dan usulan menghapus pemilihan langsung gubernur tidak memberi pertanda baik.

Masyarakat sipil mengalami intimidasi. Ruang bagi perbedaan pendapat semakin sempit, dan pertarungan kreatif antar gagasan nyaris hilang.

Terlalu banyak hal kini bergantung pada insting seorang mantan tentara yang mendapat nasihat buruk.

Ia perlu mendengar kenyataan yang tidak menyenangkan. Ya, bahan bakar murah memang populer. Tetapi itu mendorong konsumsi di tengah kelangkaan.

Ya, masyarakat menyukai makan siang gratis sekolah. Tetapi memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Akan lebih bijak jika difokuskan pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin yang membutuhkan nutrisi untuk mencegah stunting.

Ya, petani Indonesia memang dirugikan tengkulak saat membeli pupuk. Tetapi ada cara yang lebih murah untuk mengatasinya daripada membangun 80.000 koperasi desa yang sangat mungkin rawan korupsi.

Dan ya, batas defisit 3% mungkin suatu hari memang bisa diubah. Tetapi sebelum itu, Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.

Persimpangan baru

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita meningkat lebih dari dua kali lipat dan demokrasi mulai berakar.

Prabowo memang bukan diktator kleptokrat seperti mertuanya yang telah wafat. Namun ia sedikit demi sedikit sedang mengikis kemajuan yang dibangun Indonesia sejak masa-masa kelam dahulu.

Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di parlemen, media, dan masyarakat sipil. Ketidakpuasan yang tidak menemukan saluran di politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu.

Desakannya agar oposisi tetap “sopan” justru dapat menjadi resep agar suatu hari kemarahan berubah menjadi kekerasan.

Masih ada harapan. Prabowo peduli terhadap warisannya dalam sejarah. Karena itu, ia perlu menyadari bahwa negara kepulauan raksasa dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa dijalankan hanya dengan perintah layaknya satuan militer.

Indonesia membutuhkan seorang panglima yang mau mendengar banyak suara, bukan seseorang yang hanya dikelilingi para penjilat. ■