Rangkaian peristiwa yang memicu kemarahan publik tidak bisa dibaca hanya dari satu titik. Jika kita runut sejak putusan MK pada 2023 yang meloloskan Gibran sebagai Cawapres, lalu berlanjut ke kenaikan pajak, revisi UU strategis, lonjakan harga pangan, korupsi migas, PHK massal, sampai puncaknya driver Ojol dilindas Brimob sebagai trigger (pemicu) pecahnya demonstrasi yang berujung rusuh, kita bisa melihat bahwa reaksi publik ini lahir dari akumulasi krisis yang bertumpuk, bukan dari satu aktor tunggal.
Pemerintah, lewat Budiman Sudjatmiko, dalam forum debat di televisi, mengarahkan opini ke teori konspirasi, seolah-olah ada dalang tunggal di balik semua gejolak. Ini bukan sekadar argumen, tapi framing politik. Efeknya berbahaya, publik diajak percaya bahwa marahnya rakyat bukan karena kebijakan yang menekan hidup mereka, melainkan ulah seorang provokator.
Padahal jelas, provokator itu mungkin ada, tapi ia tidak akan punya daya kalau tidak ada bahan bakar berupa ketidakadilan, kebijakan yang memberatkan, dan krisis yang menumpuk. Mengerdilkan persoalan menjadi kisah “provokator tunggal” sama saja menutup mata dari fakta rentetan peristiwa yang saling berkaitan, dan sekaligus menafikan tanggung jawab sistemik.
Bahayanya glorifikasi provokator, ia mengalihkan fokus dari akar masalah yang sebenarnya lebih kompleks, tata kelola negara, kebijakan ekonomi yang timpang, korupsi yang akut, serta ketidakpekaan elit terhadap penderitaan rakyat.
(Kang Irvan)
