Sebuah catatan yang diadaptasi dari kutipan najwa sihab, narasi TV. Parlemen kembali menjadi sorotan publik. Beberapa partai politik mengambil langkah dengan menonaktifkan anggota yang bermasalah, sementara DPR berjanji memotong tunjangan serta menghentikan kegiatan jalan-jalan yang kerap dikritik rakyat. Namun, langkah-langkah ini sejatinya hanyalah sebuah awal, permukaan dari masalah yang jauh lebih mendalam. Publik menanti bukti nyata, bukan sekadar janji atau gestur simbolis yang terkesan menenangkan kemarahan masyarakat sementara.
Yang lebih penting adalah memastikan tugas pokok parlemen berjalan dengan baik. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang terbengkalai harus segera dituntaskan, fungsi pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas, dan integritas harus benar-benar dijaga, bukan sekadar jargon. Tanpa itu semua, perubahan yang ditunjukkan hanya akan terlihat seperti upaya kosmetik—indah di luar, tetapi rapuh di dalam. Inilah yang membedakan antara perbaikan sementara dengan reformasi menyeluruh yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Pada akhirnya, masalah yang terjadi di parlemen bukanlah soal individu semata, melainkan menyangkut institusi secara keseluruhan. Jika hanya satu dua orang yang diperbaiki tanpa menyentuh akar persoalan, kepercayaan publik tidak akan pernah pulih. Perubahan yang dibutuhkan adalah perubahan sistemik, yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan moralitas politik di Indonesia. Karena itulah, publik menuntut transformasi yang nyata: parlemen yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mempertahankan citra semu.
