KORUPTOR MENGECAM TIYO, NGAJARIN ETIKA, WHAT?

✍️Balqis Humaira

Gue baru aja ngelihat berita dan ngebaca beberapa kutipan pernyataan dari Idrus Marham soal polemik kritik mahasiswa ke presiden.

Sumpah ya, ini cukup bikin gue ketawa miris pas baca kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut dia.

Bayangin aja, di satu sisi ada sekumpulan mahasiswa yang lagi teriak-teriak di jalan atau di kampus, ngebongkar potensi maling berkedok gizi, ngomongin soal triliunan uang pajak rakyat yang rawan dikorupsi.

Terus di sisi lain, muncul seorang Idrus Marham, berdiri dengan pedenya di depan mikrofon media, ngasih wejangan panjang lebar soal betapa pentingnya menjaga etika, tata krama, dan kesopanan dalam mengkritik penguasa.

Gue sampe ngebatin, ini negara lagi ngadain acara komedi satir ape gimane sih?

Inti dari omongan dia itu kan sederhana banget. Dia bilang kritik itu boleh, silakan aja, tapi harus beretika dan nggak boleh pake kata-kata yang dianggap kurang pantas ke presiden. Sekilas, kalimat itu kedengerannya bijak banget. Kayak nasehat seorang bapak ke anak mudanya. Tapi di dunia politik tingkat tinggi, kalimat manis kayak gitu aslinya adalah racun manipulasi yang paling berbahaya.

Di dalam ilmu komunikasi politik, taktik yang lagi dipakai sama Idrus Marham ini namanya TONE POLICING alias polisi nada bicara. Ini adalah strategi pertahanan paling klasik dan paling pengecut yang selalu dipakai sama pihak penguasa kalau mereka udah kehabisan argumen buat ngebantah data.
Cara kerjanya gini. Ketika ada orang yang ngebongkar kebusukan sistem atau ngeluarin data soal anggaran yang bocor, penguasa nggak akan ngejawab substansi datanya. Kenapa? Karena kalau dijawab, mereka bakal ketahuan bohongnya. Jadi, alih-alih ngebahas kebenaran dari kritik itu, mereka dengan sengaja bakal mengalihkan fokus perdebatan ke arah BAGAIMANA kritik itu disampaikan.

Mereka bakal nyerang nada suara lo, mereka bakal nyerang pilihan kosa kata lo, mereka bakal nyalahin mimik muka lo yang dianggap terlalu ngegas. Tiba-tiba, percakapan di media massa dan di warung kopi berubah total.

Yang tadinya publik lagi fokus ngebahas soal, wah gila ini program makan gratis rawan dikorupsi triliunan nih, mendadak berubah jadi perdebatan receh soal, eh tapi emang pantes ya mahasiswa ngomong kata bangsat ke presiden?

Lihat kan betapa liciknya pergeseran isu ini? Masalah utama dalam sebuah negara demokrasi itu sama sekali bukan tentang apakah sebuah kritik itu disampaikan dengan sopan santun, pakai bahasa halus, atau diiringi senyum manis. Masalah utamanya adalah apakah kritik itu BENAR atau TIDAK.

Fakta lapangan dan sejarah peradaban dunia udah ngebuktiin berkali-kali kalau nyaris semua perubahan besar dan revolusi yang memperbaiki nasib umat manusia itu lahir dari teriakan kritik yang sangat keras, kasar, dan bikin merah kuping penguasa. Nggak ada ceritanya sebuah rezim korup tiba-tiba sadar dan tobat cuma karena dikirimin surat kritik yang isinya penuh dengan puisi kesopanan. Ketika fokus pembahasan berhasil dialihkan dari substansi kejahatan menuju etika penyampaian, di saat itulah penguasa menang dan rakyat kalah telak karena termakan pengalihan isu.

Gue bener-bener gatal pengen ngelurusin definisi etika yang udah sengaja dikaburkan sama elit politik kita.

Gue setuju kok kalau dibilang etika itu penting. Sangat penting malah.

Tapi kita harus waras dalam mendefinisikan apa itu etika publik.

Etika di ruang publik, apalagi buat pejabat negara, itu sama sekali nggak bisa direduksi cuma jadi sekadar urusan pilihan kosa kata yang halus atau kemampuan senyum di depan kamera televisi. Itu namanya etiket pergaulan, bukan etika politik.

Etika politik itu urusannya jauh lebih berat dan berdarah-darah. Etika politik itu adalah soal integritas. Soal kejujuran ekstrem. Soal gimana lo ngambil keputusan saat nggak ada orang yang ngelihat. Soal tanggung jawab moral yang lo emban ketika lo disumpah pakai kitab suci untuk mengelola uang hasil keringat jutaan rakyat miskin.

Jadi kalo makna etika yang luas dan agung ini sengaja dipersempit dan dikerdilkan cuma menjadi urusan kesopanan berbahasa ala priyayi keraton, maka kita sedang menggali kuburan peradaban kita sendiri.

Kenapa gue bilang menggali kuburan? Karena kalau kita menelan mentah-mentah definisi etika versi Idrus Marham, kita sebagai masyarakat bakal jatuh pada kesimpulan sosiologis yang sangat menyesatkan.

Kita bakal ngerasa dan menganggap bahwa mengucapkan kata-kata kasar di jalanan itu jauh lebih berbahaya dan lebih hina daripada menyalahgunakan kekuasaan di balik meja birokrasi.

Kita bakal lebih gampang memaafkan seorang pejabat yang ngerampok triliunan uang negara asalkan dia ngomongnya halus dan sering pakai peci, ketimbang memaafkan seorang aktivis jujur yang teriak kasar karena muak melihat ketidakadilan.

Ini adalah bentuk kerusakan nalar yang paling kronis di masyarakat kita.

Dan ini nih yang paling bikin gue pengen ketawa sarkas dari seluruh drama komedi ini.

Gue sama sekali nggak bermaksud nyerang personal secara membabi buta, tapi di dalam ruang dialektika politik, kita wajib, fardu ain hukumnya untuk menguji kredibilitas dari sang pembawa pesan.

Coba lo renungin fakta ini baik-baik. Orang yang sekarang lagi sibuk berdiri di depan mimbar media, ngasih wejangan panjang lebar soal perlunya mahasiswa menjaga etika dan tata krama, adalah seorang Idrus Marham.

Ingatan publik itu kadang emang pendek, tapi arsip digital pengadilan nggak akan pernah bisa dihapus.

Bapak Idrus ini adalah orang yang pernah secara sah dan meyakinkan terjerat kasus korupsi raksasa PLTU Riau Satu. Dia udah divonis bersalah sama pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia udah pernah pakai rompi oranye kebanggaan KPK. Dia adalah mantan terpidana kasus suap yang ngancurin kepercayaan publik.

Gue baca fakta itu dan gue cuma bisa geleng-geleng kepala. Sumpah, logika gue konslet. Di dimensi alam semesta mana kejadian kayak gini bisa dianggap normal?

Gue seratus persen sepakat kalau kita semua harus menjunjung tinggi etika berpolitik. Tapi mari kita perjelas rinciannya.

• Etika politik itu bukan cuma soal ngontrol diksi dan intonasi suara pas lagi orasi.
• Etika politik yang paling mendasar adalah soal tidak menyalahgunakan jabatan yang dititipkan rakyat.
• Soal menahan nafsu binatang untuk tidak menerima uang suap proyek infrastruktur.
• Soal menjaga sumpah jabatan dan merawat kepercayaan publik yang harganya nggak bisa dibeli pakai emas segunung.
  

Karena itu, ketika seorang mantan narapidana kasus korupsi yang notabene adalah bentuk pelanggaran etika publik PALING MENJIJIKKAN dan PALING MERUSAK tiba-tiba keluar dari sarangnya dan berbicara dengan nada sok suci tentang pentingnya etika berbahasa kepada mahasiswa, publik yang waras sangat wajar dan berhak untuk bertanya dengan suara lantang: ETIKA YANG SEBELAH MANA YANG SEDANG BAPAK BICARAKAN INI?

Apakah etika menurut Idrus adalah merampok uang negara secara diam-diam tapi tetap tersenyum sopan saat ditangkap? Kalau memang itu definisinya, ya pantes aja bapak keganggu sama mahasiswa yang ngomongnya blak-blakan.

Gue pernah baca salah satu pemikiran dari filsuf politik Hannah Arendt pas dia lagi ngebedah fenomena banalitas kejahatan.

Inti pemikirannya itu ngasih tahu kita:

• Kalau KEJAHATAN yang PALING MENGERIKAN di era modern ini seringkali gak dilakukan oleh monster bertaring yang tampangnya seram.
• Kejahatan terbesar pada negara seringkali dilakukan oleh birokrat-birokrat yang penampilannya super rapi, ngomongnya sangat tertata, bajunya wangi, dan selalu mematuhi tata krama kesopanan di ruang rapat. Mereka menghancurkan hidup jutaan orang miskin lewat tanda tangan di atas kertas kebijakan, dan mereka melakukan itu semua tanpa merasa bersalah sedikit pun karena mereka merasa sudah bertindak sesuai dengan prosedur dan etika birokrasi yang berlaku.

Nah, fenomena koruptor berdasi yang berlindung di balik topeng kesantunan inilah yang jauh lebih mematikan bagi masa depan Republik Indonesia ketimbang sekelompok anak muda yang emosinya meledak-ledak di jalanan.

Lucu sekali rasanya hidup di negeri ini. Bener-bener kayak panggung sandiwara yang naskahnya ditulis sama orang mabuk.

Bayangin aja. Di jalanan sana, ada anak-anak muda, mahasiswa yang kepanasan, yang nggak dibayar sepeser pun, yang masa depannya masih abu-abu, lagi mati-matian mengkritik penguasa demi menyelamatkan uang negara. Tapi apa balasan dari elit politik? Anak-anak muda ini disuruh diam, disuruh masuk kelas lagi, disuruh belajar sopan santun dan tata krama pergaulan.

Sementara di saat yang bersamaan, orang yang rekam jejaknya udah terbukti secara hukum merugikan negara, orang yang pernah tertangkap tangan bermain kotor mengkhianati amanah rakyat, justru diberikan panggung yang luas, disorot kamera televisi, dan diberikan ruang untuk memberikan kuliah umum tentang moralitas dan etika berbangsa.

Sejak kapan urutan prioritas moralitas di negara ini menjadi sangat terbalik dan sesat begini? Sejak kapan masalah terbesar yang mengancam keselamatan republik ini adalah soal tinggi rendahnya nada bicara mahasiswa yang marah, dan BUKAN soal bobroknya integritas serta kerakusan para pejabat yang memegang kunci brankas negara?

Ini adalah penyakit mentalitas feodal yang benar-benar harus kita berantas sampai ke akar-akarnya.

Kita ini sebagai masyarakat terlalu sering terjebak dan gampang terpesona sama bungkus luar.

Kita terlalu mendewakan harmoni palsu.

Kita lebih suka ngelihat perdebatan yang adem ayem, penuh dengan senyum palsu dan kata-kata bersayap, meskipun di balik meja itu mereka lagi transaksi jual beli aset negara.

Kita phobia sama konflik terbuka.

Makanya, begitu ada mahasiswa yang mendobrak tradisi basa-basi itu dan ngomong apa adanya tanpa filter, sebagian masyarakat kita yang mentalnya masih inlander ini langsung kaget dan latah ikut-ikutan nyalahin si mahasiswa karena dianggap kurang ajar.

Jadi buat gue, omongan Idrus Marham ini aslinya adalah sebuah bumerang yang menghantam mukanya sendiri dengan sangat keras.

Argumen dia soal etika justru membongkar betapa miskinnya standar etika di kalangan elit politik kita.

Mereka pikir kesopanan itu bisa menghapus dosa korupsi. Mereka pikir dengan ngomong halus, publik bakal lupa sama rekam jejak kejahatan masa lalu mereka.

Gue cuma mau ngingetin satu hal aja buat kita semua yang masih punya akal sehat. Jangan pernah mau dijebak masuk ke dalam permainan pergeseran isu murahan kayak gini.

Kalau besok-besok ada lagi politisi bermasalah yang nyoba nyerang gaya bahasa atau kesopanan para kritikus pemerintah, kita hajar balik aja pakai pertanyaan substansial.

Kita harus berani bilang: mendingan kita dipimpin sama orang yang bahasanya sekasar preman terminal tapi tangannya nggak pernah nyuri uang sepeser pun, daripada kita disuruh hormat sama pejabat yang bahasanya selembut sutra keraton tapi rakusnya ngalahin lintah darat.

Tugas warga negara dalam sistem demokrasi itu bukanlah menjadi guru kepribadian yang ngajarin pejabat cara berbahasa yang baik.

Tugas warga negara adalah menjadi anjing penjaga yang memastikan rumah kita nggak dirampok.

Dan asal lo tahu aja, nggak ada ceritanya anjing penjaga itu menggonggong pakai bahasa yang sopan kalau dia ngelihat ada maling masuk ke pekarangan rumahnya.

(fb)