Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai persoalan mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dibuka secara transparan di ruang publik. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas riwayat pendidikan seorang pejabat negara, terlebih seorang wakil presiden.
“Kan kita berhak tahu siapa (yang punya ijazah). Nah ini jadi memang harus dibongkar,” ujar Feri dalam sebuah video yang beredar luas, dikutip Jumat (24/10/2025).
Menurut Feri, munculnya pertanyaan publik terkait durasi dan jenjang pendidikan Gibran di Singapura serta Australia perlu dijawab secara terbuka oleh pihak terkait agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
“Nah di titik itu muncullah beberapa hal ya, soal informasi berapa tahun sekolah di Singapura, berapa tahun sekolah di Australia. Ini kan Wapres, jadi sudah seharusnya terbuka,” ucap dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.
Feri kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Gibran sempat menempuh pendidikan di lembaga bahasa bernama Insearch, yang berada di bawah naungan University of Technology Sydney (UTS).
“Teman-teman tamatan UTS bilang, Insearch itu underbown-nya UTS. Itu lembaga pendidikan bahasa untuk persiapan masuk kampus karena IELTS-nya tidak cukup,” ungkapnya.
Feri menjelaskan, jika dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga itu harusnya bukan ijazah yang setara dengan pendidikan formal di Indonesia, namun hanya sebuah sertifikat kursus.
“Ini hanya sertifikat bimbel, disetarakan iya, tapi tidak bisa disamakan dengan tingkat pendidikan formal seperti SMA di Indonesia karena pembelajarannya berbeda,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Feri menilai penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk membuka kejelasan soal dokumen pendidikan Gibran agar polemik ini tidak terus berlarut.
“Nah inilah yang kemudian menurut saya layak dibuktikan di pengadilan maupun di ruang politik,” ujar Feri.
Ia menambahkan, transparansi adalah langkah yang paling bijak untuk menghentikan perdebatan publik yang terus bergulir.
“Kalau saya jadi orang politik, saya akan minta ini dibuka supaya keributan publik selesai,” pungkasnya. (*)
Komentar