MBG: Melodrama Politik

MBG: Melodrama Politik

Oleh: Erizeli Jely Bandaro

Mendengar ratapan seorang ibu di Sumut yang anaknya harus dirawat di rumah sakit akibat keracunan MBG, saya tersentuh. Bagi seorang ibu, anak bukan angka. Anak adalah harta paling berharga yang ia miliki. Ketika anaknya terbaring lemah, seluruh dunia si ibu seakan ikut berhenti.

Namun negara sering berbicara dengan bahasa yang berbeda. Birokrasi melihat angka agregat: berapa juta porsi dibagikan, berapa sekolah dijangkau, berapa persen berjalan baik, dan berapa kasus yang bermasalah.

Dari sudut statistik, korban keracunan mungkin terlihat kecil dibandingkan jutaan anak yang menerima makanan tanpa mengalami gangguan. Tetapi bagi seorang ibu, statistik tidak mempunyai arti ketika anaknya sendiri yang menjadi korban.

Di sinilah saya melihat persoalan MBG bukan hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga persoalan cara negara memaknai manusia.

Sebuah program sosial berskala besar memang boleh mempunyai tujuan mulia. Memberikan makanan bergizi kepada anak-anak adalah gagasan yang sulit ditolak secara moral. Namun niat baik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. Semakin besar skalanya, semakin rumit pula tata kelola yang dibutuhkan.

Satu kotak makanan bukan sekadar nasi, lauk, dan sayur. Di belakangnya ada rantai pasok bahan baku, pemasok, dapur, kebersihan pekerja, temperatur makanan, waktu memasak, penyimpanan, transportasi, distribusi, sampai waktu makanan dikonsumsi. Satu kesalahan kecil dalam rantai itu dapat berubah menjadi risiko besar ketika produksi dilakukan dalam jutaan porsi.

Karena itu program massal seharusnya tidak dibangun hanya dengan semangat politik. Ia membutuhkan uji coba terbatas, evaluasi, standardisasi, koreksi, dan ekspansi secara bertahap. Dunia modern bekerja dengan prinsip sederhana: semakin besar dampaknya terhadap manusia, semakin ketat pula sistem pengendalian risikonya.

Masalah muncul ketika program sosial berubah menjadi simbol kekuasaan. Ketika keberhasilan harus terus dipertontonkan, angka penerima menjadi lebih penting daripada kualitas pelaksanaan. Jumlah porsi menjadi prestasi politik. Kecepatan ekspansi menjadi bukti keberpihakan kepada rakyat. Korban yang tidak sesuai dengan narasi keberhasilan perlahan berubah menjadi angka kecil yang dianggap tidak cukup besar untuk menggugat keseluruhan cerita.

Pada titik itulah populisme berubah menjadi melodrama. Pemerintah membutuhkan peran sebagai penyelamat. Rakyat miskin ditempatkan sebagai penerima kebaikan. Program sosial menjadi panggung yang terus harus terlihat berhasil. Kritik kemudian mudah dianggap sebagai gangguan terhadap cerita besar tentang keberpihakan kepada rakyat. Padahal kritik terhadap MBG bukan berarti menolak memberi makan anak-anak. Justru sebaliknya. Kalau anak benar-benar dianggap penting, satu kasus keracunan pun harus menjadi masalah politik nasional yang sangat serius. Tapi apa daya dari presiden, menteri, DPR sudah menjadi gerombolan kaum hipokrit!

Pemerintah akhirnya terlihat lemah bukan karena kekurangan slogan, tetapi karena kekurangan metodologi. Bukan karena tidak memiliki program besar, tetapi karena kurang sabar membangun sistem yang dapat membuat program itu bertahan. Lebih buruk lagi jika orang miskin hanya diperlakukan sebagai basis legitimasi politik. Mereka dibicarakan dalam pidato. Mereka dijadikan alasan mengeluarkan anggaran besar. Mereka ditempatkan sebagai simbol keberpihakan. Tetapi ketika risiko muncul, suara mereka dapat tenggelam oleh angka keberhasilan yang lebih besar. Di situlah kemunafikan populisme lahir.

Ratapan seorang ibu seharusnya mengingatkan kita bahwa di balik setiap statistik selalu ada manusia. Dan mungkin di situlah perbedaan paling mendasar antara kebijakan sosial dan melodrama politik. Kebijakan sosial membutuhkan tata kelola, disiplin, evaluasi, dan keberanian mengakui kesalahan. Melodrama politik hanya membutuhkan panggung, angka besar, dan cerita bahwa kekuasaan sedang berbuat baik.(*)