Klaim Dapur MBG serap jutaan tenaga Kerja adalah Fiksi, PHK dan Pengangguran adalah Kenyataan yang menampar Mulut penguasa

Dalam pidato berapi-api pada acara Rakornas, di depan kepala-kepala daerah se-Indonesia, Prabowo klaim Dapur MBG serap 1 juta lapangan kerja, namun disaat bersamaan, kenyataan secara tidak langsung menampar muka Prabowo, bahwa Pengangguran terbuka di Indonesia stagnan diangka 7,46 juta orang dan “pekerja informal” meningkat menjadi 86 juta orang.

Untungnya Prabowo pidato di depan kepala-kepala daerah dengan IQ dibawah 80 persen, bukan didepan kami, sehingga isi pidato yang absurd dan terkesan pembelaan diri membabi buta, justru disambut tepuk tangan meriah oleh seluruh peserta rakornas. Beberapa hari setelah pulang dari Rakornas, Gubernur NTB langsung meneruskan pidato absurd Prabowo dan klaim dampak MBG sukses serap puluhan ribu tenaga kerja.

Serapan tenaga kerja harusnya dilakukan melalui kegiatan INDUSTRI, sehingga upah tenaga kerja diperoleh dari kegiatan PRODUKSI untuk menghasilkan BARANG dan JASA. Sedangkan MBG, gaji tenaga kerja ditarik dari pajak rakyat, ini namanya bukan menciptakan lapangan kerja baru, tapi pemborosan uang rakyat demi elit-elit politik dapat keuntungan dari pengelolaan dapur MBG.

MBG dibiayai dari pajak rakyat, tentu gaji pekerja dapur MBG dibayarkan oleh rakyat. Ini bukanlah serapan tenaga kerja dengan mengerakkan industri sehingga dapat membiayai dirinya sendiri untuk gaji pekerja. MBG bukanlah investasi untuk membangun industri nasional dalam menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, sebagaimana investasi untuk memperkuat bangunan ekonomi, namun pemborosan anggaran yang justru melemahkan ekonomi Indonesia kedepan.

Prabowo klaim ini keberhasilan menciptakan 1 juta lapangan kerja, gubernur NTB Iqbal klaim puluhan ribu tenaga kerja diserap oleh dapur MBG se NTB, tapi Iqbal lupa atau pura-pura tuli, jika ada puluhan ribu honorer di PHK massal dan ribuan karyawan swasta diputus kontrak karena ekonomi lesu. Prabowo dan Iqbal menutupi KEGAGALANNYA dalam menggerakkan ekonomi melalui INDUSTRIALISASI yang berbasis PRODUKSI.

Masyarakat IQ 78 Persen pasti percaya pengklaiman keberhasilan dapur MBG menyerap tenaga kerja, bahkan pejabat-pejabat dan pegawai pemerintahan dipaksa untuk mengkampanyekan keberhasilan rezim, namun ketika kita melakukan studi komparasi antara jumlah tenaga kerja yang direkrut oleh dapur MBG dengan jumlah tenaga kerja honorer dan karyawan swasta yang terPHK, maka kita akan tau kebohongan Prabowo dan Kepala-kepala daerah.

Dapur MBG hanyalah hilir dari dari kegiatan ekonomi nasional yang menjadi prioritas rezim, sedangkan sektor hulu ekonomi nasional yang paling menentukan (pondasi) semakin rapuh. Industri pertanian, pengolahan pangan dan industri dasar di sektor hulu yang sangat menentukan kekuatan ekonomi, justru digerakkan oleh modal swasta (investasi asing), sehingga ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap kondisi eksternal.

Andai saya Presiden, Rp330 Triliun per tahun kalau dipakai untuk bangun industri akan menyerap jutaan tenaga kerja

Jika dipakai untuk Sektor rill, anggaran Rp330 Triliun yang digunakan oleh program MBG, dialokasikan untuk membangun industri raksasa di Indonesia, maka dapat membuka Lapangan kerja baru, yakni Jutaan rekrutan tenaga kerja dalam setahun. Namun dengan program MBG, justru melahirkan ketimpangan secara struktural, ekonomi tidak lagi digerakkan oleh kegiatan produksi dan distribusi berkelanjutan, namun justru sektor KONSUMTIF yang menghabiskan anggaran secara cuma-cuma.

Modal Ratusan Triliun yang digunakan untuk MBG jika digunakan untuk Mendirikan industri padat karya oleh pemerintah, maka setiap investasi Rp 1-2 Triliun pemerintah dapat membangun industri yang mampu menyerap 20.000 tenaga kerja (tenaga kerja langsung). Dengan nilai investasi Rp 1-2 Triliun, di Indonesia merupakan skala investasi raksasa untuk membangun industri manufaktur.

Artinya, ketika negara ingin investasi besar untuk berkelanjutan dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, maka APBN dapat difungsikan untuk menggerakan ekonomi nasional dalam membangun kemandirian ekonomi. Dari anggaran Rp 330 Triliun, negara dapat meningkatkan GDP secara Radikal dan meningkatkan PDB masyarakat Indonesia, yakni mencapai 25.000-75.000 dolar AS pertahun.

Melalui APBN, Pemerintah pusat mendorong setiap daerah membangun industri yang sesuai dengan keunggulan komparatif Masing-masing provinsi. dengan modal Rp 8 Triliun setahun, salah satu provinsi dapat membangun hulu dan hilir industri yang berbasis produksi dalam menyerap tenaga kerja ratusan ribu orang.

Semisalnya, provinsi NTB yang memiliki keunggulan komparatif di bidang pertanian dan sektor pariwisata, misalnya dengan bantuan APBN Rp 10 Triliun per tahun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan mengejar ketertinggalan, maka pemprov NTB melakukan investasi raksasa untuk membangun lebih kurang 10 industri pertanian dan pengelolaan hasil pangan yang menyerap lebih kurang 1 Juta tenaga kerja baru.

Namun ribuan dapur MBG di NTB yang dikelola oleh jejaring kekuasaan dengan anggaran lebih kurang 5-7 Triliun per tahun, rekrutan tenaga kerja yang disampaikan oleh gubernur hanya menyerap 31 ribu tenaga kerja sejauh ini. perputaran ekonomi hanya berkutat di lingkaran elit-elit politik lokal semata, yakni keuntungan dapur MBG hanya memperkaya segelintir elit-elit lokal yang memiliki dapur.

Dengan adanya program MBG, Petani di desa Justru kesulitan menjual produk pertanian dan akhirnya dijual murah ke pasar. sementara suplai dapur MBG justru tidak bisa dijawab oleh UMKM dan petani lokal, seperti kata Kepala BGN, bahwa suplay logistik dapur MBG justru dilakukan oleh jaringan politik dengan membeli murah produk pertanian.

Ironisnya, setelah dapur MBG masuk, ekonomi desa yang mengandalkan pertanian justru menurun, sedangkan harga pangan di kota mengalami lonjakan. Ini menunjukan adanya produksi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh dapur MBG justru jauh dari apa yang diharapkan oleh Prabowo. Anak-anak muda di desa dan anak-anak petani tidak lagi memiliki cita-cita untuk menjadi petani.

Jumlah petani Indonesia terus menurun setiap tahun dan di dominasi petani gurem. Stigma pekerjaan kotor dan hina semakin Memperparah kemauan untuk bekerja sebagai petani. Bagi keluarga petani, bertani hanyalah pekerjaan sampingan, bukan lagi sebagai pekerjaan inti untuk menopang ekonomi kluarga.

Sungguh ironi, Indonesia Negara agraris tapi hanya sedikit orang yang punya cita-cita sebagai petani. Begitu hinakan menjadi petani di Indonesia? Bagaimana jika pertanian di Indonesia di kemas dalam bentuk industri dengan investasi besar-besaran? Yakni petani ditetapkan sebagai tenaga kerja tetap dengan upah minimum Rp 15 juta/bulan, tentu hanya dari sektor pertanian, Indonesia menjadi kekuataan ekonomi terbesar dunia yang menentukan ketersediaan pangan global.

(Pono Theis)

sumber: fb penulis