Kenapa Habibie melepaskan Timor Leste?

1. Timor-Leste sudah menjadi masalah diplomatik Indonesia sejak integrasi tahun 1975. Selama puluhan tahun, isu HAM dan status Timor Timur terus menekan posisi Indonesia di dunia internasional. Pada masa Soeharto, konflik masih bisa “ditahan” karena Orde Baru kuat secara militer dan politik. Tetapi biaya diplomatiknya terus membesar.

2. Tahun 1997–1998, Krisis Finansial Asia 1997 menghantam Indonesia. Rupiah runtuh, ekonomi kolaps, kerusuhan terjadi di mana-mana, dan legitimasi pemerintah jatuh.

3. Pada Mei 1998, Soeharto lengser dan B. J. Habibie naik di tengah kondisi negara yang nyaris kacau total dimana ekonomi hancur, tekanan IMF besar, militer terpecah, separatisme meningkat, dan citra Indonesia di dunia sangat buruk.

4. Habibie awalnya tidak langsung ingin melepas Timor Timur. Opsi pertama yang beliau tawarkan adalah “otonomi khusus luas” agar Timor Timur tetap berada dalam Indonesia.

5. Namun tekanan internasional terus meningkat. United Nations (PBB), Portugal, Australia, dan negara-negara Barat terus mendesak penyelesaian permanen untuk Timor Timur. Di saat yang sama, Indonesia sedang terlalu lemah untuk mempertahankan konflik jangka panjang karena ekonomi belum pulih, dan biaya militer tinggi, sehingga pemerintah sedang fokus menyelamatkan stabilitas nasional.

6. Salah satu titik penting terjadi ketika pemerintah Australia mengusulkan solusi jangka panjang untuk Timor Timur (surat dari PM Howard pada December 1998 untuk rencana 10 tahun rencana transisi Timor Leste). Di saat ini Habibie bebar-benar sakit hati dan merasa dunia internasional tidak lagi benar-benar mengakui legitimasi Indonesia di sana walaupun sebelumnya dunia barat mendukung tindakan aneksasi Timor Leste tahun 1976 untuk membendung komunisme. Dari situ, Habibie mengambil langkah yang sangat kontroversial, yakni membuka jalan referendum di bawah pengawasan PBB.

7. Banyak elite militer dan politik Indonesia sebenarnya menolak keputusan tersebut. Mereka menganggap referendum berisiko membuat Indonesia kehilangan wilayah. Namun Habibie tampaknya berpikir pragmatis: jika sebuah wilayah hanya bisa dipertahankan terus-menerus dengan konflik, tekanan internasional, dan biaya besar, maka itu bukan solusi jangka panjang yang sehat bagi Indonesia pasca-Reformasi.

8. Tahun 1999, referendum dilaksanakan. Hasilnya mengejutkan banyak pihak Indonesia sekitar 78% rakyat Timor Timur memilih merdeka. Setelah hasil referendum keluar, terjadi kekerasan besar dan kekacauan keamanan. Tekanan internasional terhadap Indonesia semakin keras. Akhirnya Indonesia menerima hasil referendum, dan Timor Timur kemudian menjadi negara merdeka bernama Timor-Leste.

9. Keputusan ini membuat Habibie sangat dibenci sebagian elite politik dan militer saat itu. Laporan pertanggungjawabannya di MPR akhirnya ditolak, dan beliau tidak melanjutkan masa jabatan sebagai presiden.

10. Ironisnya, keputusan yang menghancurkan karier politik Habibie itu juga menjadi salah satu langkah yang membantu Indonesia keluar dari beban diplomatik dan membuka jalan normalisasi internasional pasca-Reformasi. Setelah Timor-Leste lepas, salah satu keuntungan terbesar bagi Indonesia adalah berkurangnya tekanan diplomatik internasional yang selama puluhan tahun terus menghantam citra Indonesia soal HAM dan pendudukan militer.

11. Pada era sebelum Reformasi, isu Timor Timur hampir selalu menjadi “beban permanen” diplomasi Indonesia di PBB, forum HAM internasional, media Barat, dan hubungan dengan negara-negara Barat. Dengan selesainya konflik Timor Timur, Indonesia perlahan bisa memperbaiki hubungan internasional, memulihkan kepercayaan investor, dan kembali fokus pada pemulihan ekonomi pasca-krisis 1998. Dari sisi fiskal dan keamanan, Indonesia juga tidak lagi harus mempertahankan operasi militer dan pengamanan jangka panjang di wilayah yang terus mengalami konflik separatis.

12. Secara politik domestik, lepasnya Timor Timur juga menjadi sinyal penting bahwa Indonesia pasca-Reformasi mulai meninggalkan pendekatan represif ala Orde Baru dan mencoba bergerak menuju demokrasi yang lebih terbuka.

13. Yang jelas, mempertahankan Timor Timur saat itu berpotensi memperpanjang konflik militer, sanksi internasional, dan isolasi diplomatik, di saat Indonesia sendiri sedang berada di ambang disintegrasi nasional.

14. Ironisnya, walaupun keputusan itu sangat tidak populer pada zamannya, Indonesia setelah Timor Timur lepas justru berhasil tetap utuh sebagai negara besar, memulihkan ekonomi, menjalankan transisi demokrasi, dan mengurangi tekanan internasional yang sebelumnya sangat berat.

15. Karena itu, keputusan presiden B. J. Habibie bukanlah “kekalahan” atau “menjual negara”, melainkan sebagai keputusan geopolitik yang pahit tetapi realistis dalam konteks Indonesia yang sedang nyaris runtuh tahun 1998–1999.

Yang jelas, B. J. Habibie bukan sosok manusia tanpa cela, tetapi beliau tetap menjadi presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

(Dr. Dhewa Edikresnha)