Kalau ini cuma ruang pribadi, mungkin tidak ada yang peduli. Tapi masalahnya ini kantor Seskab

✍🏻Firman Syah

Kalau ini cuma ruang pribadi, mungkin tidak ada yang peduli. Tapi masalahnya ini bukan ruang tamu rumah, bukan kafe, bukan juga kamar kos. Ini kantor Sekretaris Kabinet Republik Indonesia.

Yang bikin publik salfok bukan karena ada foto Prabowo dan Teddy. Wajar bawahan dekat dengan atasan. Yang bikin orang geleng-geleng kepala adalah jenis fotonya. Selfie di depan Menara Eiffel, foto santai berdua, foto-foto yang nuansanya lebih mirip album perjalanan pribadi daripada dokumentasi kenegaraan.

Di banyak negara, pejabat memang memajang foto pribadi. Di Amerika, presiden sering memajang foto keluarga. Di Eropa, ada foto pasangan, anak, atau momen bersejarah. Tapi biasanya ditempatkan sebagai sentuhan manusiawi, bukan sebagai dekorasi utama yang mendominasi ruang kerja negara.

Bandingkan dengan Jepang.

Di Jepang, budaya birokrasi dibangun di atas kesadaran bahwa jabatan adalah amanah publik. Seorang pejabat sebisa mungkin menghindari kesan bahwa kantor negara adalah perpanjangan dari kehidupan pribadinya. Yang ditonjolkan adalah institusi, bukan hubungan personal.

Bandingkan lagi dengan Senegal.

Presiden Bassirou Diomaye Faye bahkan pernah mengambil posisi yang jauh lebih ekstrem. Ia menolak kultus individu dan menegaskan bahwa dirinya bukan sosok yang harus dipuja atau dipajang di mana-mana. Pesannya sederhana: negara tidak boleh berputar mengelilingi satu orang.

Di sinilah kritik publik sebenarnya berada.

Bukan soal Paris.
Bukan soal liburan.
Bukan soal selfie.
Tetapi soal simbol.

Ketika dinding kantor negara lebih banyak bercerita tentang kedekatan dua orang dibandingkan tentang tugas negara, publik mulai bertanya: ini kantor institusi atau ruang apresiasi hubungan personal?

Tentu tidak ada hukum yang dilanggar. Tidak ada pasal yang melarang memajang foto dengan atasan. Tetapi etika publik memang tidak selalu diukur dengan KUHP.

Politik adalah soal pesan visual.

Foto keluarga di meja kerja mengirim pesan bahwa seorang pejabat juga manusia biasa.

Foto kenegaraan mengirim pesan tentang tanggung jawab jabatan.

Tetapi deretan foto liburan yang dipajang mencolok di kantor negara bisa mengirim pesan berbeda: bahwa batas antara urusan pribadi dan urusan publik mulai kabur.

Mungkin pendukung akan bilang, “Ah, itu cuma kenang-kenangan.”

Benar.

Tetapi rakyat juga berhak bertanya, kenapa kenang-kenangan pribadi mendapat ruang begitu besar di kantor yang dibiayai pajak publik?

Karena pada akhirnya, masalah terbesar dari foto-foto itu bukan soal Prabowo atau Teddy.

Masalahnya adalah kesan.

Dan dalam politik, sering kali kesan lebih berbahaya daripada fakta.

Di Jepang, pejabat berusaha membuat institusi terlihat lebih besar daripada dirinya.

Di Senegal, presiden berusaha mengecilkan kultus terhadap dirinya.

Sementara di Indonesia, publik justru disuguhi dinding yang membuat orang bertanya-tanya: yang sedang dipromosikan ini negara, jabatan, atau persahabatan?

(sumber: fb)