✍🏻Ruby Kay
Sidang pengadaan laptop senilai trilyunan.
Saat jadi menteri pendidikan, Nadiem itu kelajuan. Angan-angannya melampaui fakta di lapangan. Belum apa-apa, dia pengen pendidikan RI meniru negara maju seperti Finlandia. Sistem dirombak, visinya digitalisasi dunia pendidikan.
Mimpi setinggi langit boleh aja, tapi mbok ya yang realistis. Di saat masih banyak gedung sekolah yang menyerupai kandang kambing, kesejahteraan tenaga pengajar masih pas-pasan, sarana laboratorium disekolah belum lengkap, meja kursi disekolah pun masih banyak yang rusak, Nadiem sudah mencanangkan proyek digitalisasi. Dia pengen semua siswa dan guru punya laptop untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Apakah kebijakan seperti itu salah? Kagak, cuma kurang sesuai dengan realita dilapangan. Ketika masih banyak sekolah di luar pulau Jawa belum punya mikroskop untuk menunjang praktik belajar ilmu eksak, Nadiem sudah berangan-angan tentang pengadaan Laptop. 9,9 trilyun rupiah dana APBN dipake buat beli Laptop chromebook.
Pengadaan laptop tersebut akhirnya menuai masalah. Ada aroma mark up dan kongkalikong. Kenapa dari awal perencanaan mesti chromebook? Padahal dipasaran, banyak laptop murah yang kemampuannya sebanding dengan chromebook. Ada prosedur dalam pengadaan barang/jasa yang dilanggar, dan semua itu terkuak dipersidangan.
Penting laptop atau memperbaiki gedung sekolah dulu? Tergantung. Kualitas pendidikan di Indonesia ini kan beragam, tak bisa disamaratakan. Siswa yang sekolah di Jakarta jelas perlu laptop. Tapi apakah siswa yang bersekolah di pedalaman Kalimantan atau Papua memerlukan perangkat yang sama? Belum tentu. Di Papua, masih banyak siswa yang tak punya sepatu. Gedung sekolah kondisinya mengenaskan. Jaringan internet masih lemot. Laboratorium dan perpustakaan sekolah isinya belum lengkap. Mikroskop cuma sebiji tapi dipake siswa beramai-ramai. Maka sebagai menteri pendidikan, hendaknya fasilitasi sekolah dengan hal yang urgent dulu, baru kemudian disediakan laptop.
Kesimpulannya: kebijakan Nadiem saat ia jadi menteri pendidikan terlalu laju melampaui realita. Dan sekarang, ia menerima akibatnya.
Jangan mudah tertipu dengan tangisan dan drama diruang sidang. Karena dari awal, kebijakan pengadaan laptop senilai trilyunan rupiah itu memang sudah tidak wajar.
(*)
