Ini fakta

Jika kita mau jujur membaca fakta sejarah, bukan sekedar idealisme cita cita yang tidak ada aksi nyata. Ada satu kenyataan pahit yang sulit dibantah, sejauh ini, hanya AS yang secara nyata mampu menekan Israel. Bukan PBB dengan sekumpulan resolusinya, bukan komunitas internasional dengan kecaman rutinnya. Istilah untuk itu keras di kata, lemah di daya paksa.

Dalam beberapa episode gencatan senjata antara Israel dan HAMAS, jalur yang akhirnya bekerja, suka atau tidak, tetap bermuara pada tekanan Amerika ke Israel. Kita menjadi saksi atas pola yang berulang ini.

Fakta tersebut tentu tidak menjadikan Amerika atau Trump sebagai simbol keadilan, bukan itu yang ingin saya simpulkan.

Ini hanya menegaskan satu hal, Israel mau mendengar bukan karena nuraninya atau kesadarannya, melainkan karena tekanan dari sekutunya sendiri, yakni AS.

Dan tekanan itu pun bukan muncul begitu saja. Di dalam Amerika, tekanan publik sangat kuat; di luar, negara-negara Arab melakukan lobi dan deklarasi terbuka di AS terkait solusi Gaza. Kombinasi inilah yang memaksa Presiden AS menekan Israel agar menerima proposal gencatan senjata, bahkan di detik-detik terakhir Trump menunjukkan kekesalanmya pada Netanyahu yang tidak menerima proposal gencatan senjata yang sudah disetujui HMS.

Artinya, bahkan Amerika pun sesungguhnya bisa ditekan, selama tekanannya datang dari sumber yang tepat. Ini fakta.

Dari titik inilah, mungkin kalkulasi negara-negara yang bergabung dalam Board of Peace dapat dipahami secara rasional. Mereka tidak sedang memuja Trump, apalagi membenarkan sejarah panjang keberpihakan Amerika kepada Israel.

Mereka membaca realitas kekuasaan, jika tujuan akhirnya adalah menghentikan pembantaian dan membuka ruang negosiasi, maka jalur yang secara historis paling mungkin bekerja adalah jalur yang melibatkan Amerika. Dalam logika ini, duduk di forum yang problematik dianggap lebih realistis daripada berdiri di luar sambil mengutuk, namun tanpa pengaruh apa pun. Ini logikanya.

Namun di sinilah titik kritis yang tidak boleh ditutup-tutupi. Kalkulasi peluang hanya sah jika disertai batas dan syarat yang tegas. Ketika sebuah forum sejak awal tidak melibatkan Palestina secara nyata, ketika desainnya justru menguntungkan normalisasi dan mengukuhkan status quo pendudukan, maka kehadiran negara-negara lain bukan lagi bentuk “mempengaruhi dari dalam”. Malah berisiko berubah menjadi stempel legitimasi bagi ketidakadilan yang sudah ada.

Peringatan ini sejalan dengan penjelasan pakar hukum internasional Dino Patti Djalal (eks Wamenlu), yang menyoroti betapa rapuh dan biasnya term-term (ketentuan-ketentuan) yang disusun dalam inisiatif Trump. Tanpa kehati-hatian, bahasa “perdamaian” bisa dengan mudah menjadi kemasan baru bagi dominasi lama.

Karena itu, mungkin langkah paling realistis yang bisa dilakukan saat ini bukan sekadar bertumpu pada forum elit internasional, melainkan mengarahkan tekanan ke pusat kendali sebenarnya yaitu opini publik Amerika Serikat.

Sejarah terakhir menunjukkan bahwa ketika warga AS bergerak, Presiden AS terpaksa mendengar, dan ketika Presiden AS menekan, Israel tak lagi bisa sepenuhnya mengabaikan. Ini yang kami lakukan setidaknya setahun kebelakang, ikut meramaikan arus suara publik AS melalui media sosial.

Di titik inilah, peran media sosial dan perang narasi menjadi senjata yang jauh lebih menentukan daripada sekadar kursi di meja perundingan.

(✍🏻Kang Irvan Noviandana)