EKSPOR GANTI TUAN

Oleh: Agustinus Edy Kristianto

Jujur, saya kurang puas membaca liputan utama Majalah Tempo pekan ini (Edisi 24 Mei 2026) tentang Komando Badan Ekspor.

Tiga pertanyaan saya tidak terjawab:

1) Mengapa Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus warga negara asing (Australia) dan alumnus PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yakni Luke Mahony — padahal Presiden Prabowo sering bicara soal antek-antek asing?

2) Mengapa nikel tidak dimasukkan dalam komoditas yang ekspornya harus melalui DSI itu?

3) Bagaimana kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, misalnya, ada perusahaan yang komoditas ekspornya diatur oleh DSI tapi perusahaan itu juga klien perusahaan manajemen investasi yang digawangi oleh pimpinan Danantara?

Orang kasak-kusuk tentang pergantian pemain. Yang bernuansa akademis bilang ini kapitalisme negara. Masalahnya adalah bagaimana penjelasan teknisnya, seperti apa jejaring pergantian pemainnya, seberapa besar porsi kue yang mau diperebutkan itu.

Penjelasan teknis ekonomi-perdagangan sudah banyak dan saya sepakat 100% bahwa segala jenis manipulasi perdagangan — underinvoicing, undercounting, transfer pricing — harus ditumpas. Angka kebocoran USD908 miliar (Rp15.436 triliun) selama 34 tahun terakhir yang disebut Presiden juga tidak saya bantah. Termasuk sejumlah perusahaan yang dicomot sebagai sampel terduga pelaku manipulasi perdagangan yang harus ditindak.

Pertanyaannya, kenapa harus membentuk badan baru — sebuah perseroan terbatas (aktanya baru dibuat 18 Mei 2026, modal dasarnya cuma Rp25 juta, 99% sahamnya dikuasai PT Danantara Investment Management yang CEO-nya Pandu Patria Sjahrir, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, dan klasifikasi KBLI-nya perusahaan holding, bukan trading, serta hanya tercantum satu direktur Luke Mahony dan satu komisaris Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja yang juga Direktur Mandiri Sekuritas) — dan tidak menggunakan lembaga dan aparat yang sudah ada untuk menindak?

Saya WhatsApp kawan yang saya tahu punya akses ring 1 ke CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani. “Kok, impor dirutnya?” Dijawab: memang yang menunjuk Rosan, biar profesional, dan memang sebelumnya sudah ada di Danantara. Lalu saya dikirimi CV Luke Mahony. Tiga top skills yang ia cantumkan: mining, geotechnical engineering, dan negotiation.

Pada September 2025, Luke berhenti sebagai Chief Strategy and Technical Officer INCO dan pada bulan itu juga langsung menjadi Senior Executive Vice President (SEVP) Business Performance & Optimization Danantara Indonesia — tanpa cooling-off period.

Memilih Luke yang orang tambang sebagai Dirut DSI agaknya menunjukkan bahwa medan perang prioritas pemerintah adalah tambang, meskipun kelapa sawit juga diatur DSI.

Tapi kenapa ekspor nikel seperti yang dilakukan INCO masih dikecualikan? Padahal bukti kebocoran itu ada dan nyata: selisih data ekspor nikel Indonesia (BPS) vs impor China (Bea Cukai China) periode 2022–2024 mencapai USD666,9 juta (Rp11,3 triliun) hanya dalam tiga tahun. KPK pada 2023 menemukan selisih serupa senilai Rp14,5 triliun untuk periode 2020–2022.

Pemegang saham mayoritas INCO adalah MIND ID (34%), Vale Canada Limited/VCL (33,88%), publik (20,64%), dan Sumitomo Metal Mining/SMM (11,48%). Dirut MIND ID saat ini adalah Maroef Sjamsoeddin, adik kandung Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Dirut MIND ID sebelumnya, Hendi Prio Santoso, kini terpidana korupsi jual beli gas fiktif di PGN.

Model bisnis INCO sederhana: tambang bijih nikel saprolit di Sulawesi, lalu olah di smelter Sorowako menjadi nickel matte — produk pemurnian nikel berkadar tinggi yang berbeda dengan ferroalloy — dan 100%-nya dijual ke dua pembeli afiliasi yang sekaligus pemegang sahamnya, yakni VCL dan SMM, dengan harga mengacu London Metal Exchange (LME).

Mengutip Laporan Keuangan 2025 (Audited), 89,7% atau USD888,5 juta (Rp15,1 triliun) pendapatan INCO berasal dari penjualan nickel matte ke VCL (80,1%) dan SMM (19,9%). Transaksi afiliasi semacam ini biasanya rawan manipulasi dan seharusnya diawasi.

Tapi kelihatannya INCO terlindungi oleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterimanya pada 13 Mei 2024 dan berlaku hingga 28 Desember 2035, dan bisa diperpanjang 10 tahun lagi. IUPK ini kontrak khusus yang merupakan kelanjutan dari kontrak karya antara negara dengan perusahaan, dan tidak bisa begitu saja diubah karena ada PP baru — hukum tidak berlaku surut. Sudah ada pula kesepakatan kontrak offtake jangka panjang ke pembeli terafiliasi, kesepakatan bagi hasil 4% ke pemerintah pusat dan 6% ke daerah dari net income INCO, serta kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama 12 bulan di bank Himbara.

Kalau begitu, kenapa ekspor nickel pig iron (NPI) juga dikecualikan? NPI adalah nikel kadar rendah (2–15%) yang dicampur besi, dengan kode Harmonized System (HS) yang sama dengan feronikel. NPI adalah komoditas nikel dengan nilai ekspor terbesar Indonesia, yakni sekitar USD14 miliar (Rp238 triliun) per tahun hanya dari IMIP Morowali. Dibanding nickel matte INCO yang sekitar USD780 juta (Rp13,3 triliun) per tahun, NPI nilainya 18 kali lebih besar!

Hampir seluruh NPI dari IMIP dijual ke China dan pembelinya adalah perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Tsingshan — artinya sekitar 90% NPI Indonesia dikuasai perusahaan China. Keputusan harga, penentuan pembeli, dan repatriasi devisa sepenuhnya dikontrol asing. Bukankah ini titik rawan manipulasi juga?

Agaknya inilah poinnya. Pemegang saham terbesar PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) adalah Shanghai Decent Investment Group, anak perusahaan Tsingshan, dengan 49,69%; diikuti PT Sulawesi Mining Investment 25%; dan PT Bintang Delapan Investama 25,31%.

Ada indikasi kuat peran tokoh-tokoh militer di Bintang Delapan Group: Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan sebagai Presiden Komisaris Bintang Delapan Group, dan Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji sebagai Presiden Komisaris Bintang Delapan Investama. PT Sulawesi Mining Investment sendiri adalah perusahaan patungan antara Bintang Delapan Group (45%) dan Dingxin Group, afiliasi Tsingshan (55%).

Beberapa waktu lalu sempat mencuat ketegangan ketika Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menuding Bandara IMIP beroperasi tanpa bea cukai dan imigrasi, dan menyebutnya sebagai “republik dalam republik.” Namun Luhut Binsar Pandjaitan membantah dengan mengatakan izin bandara itu resmi. Itulah kira-kira gambaran konfrontasi di level elitenya. Lapak ini ada yang jagain.

Maka batu bara dan sawit adalah sasaran empuk, dan inti pergantian pemain ada di sini.

Data 2024: total ekspor batu bara Indonesia 405 juta ton senilai USD30,5 miliar (Rp518 triliun). Peta dominasinya: Bumi Resources/BUMI (Bakrie + Salim Group) ~USD5,2 miliar (Rp88 triliun), Adaro/AADI (Boy Thohir) ~USD5,1 miliar (Rp87 triliun), Bayan Resources/BYAN (Low Tuck Kwong) ~USD4 miliar (Rp68 triliun).

Total ekspor sawit 2024: USD20,01 miliar (Rp340 triliun), atau 48,38% total ekspor CPO global. Peta lahan: Golden Agri Resources (536 ribu ha), Astra Agro Lestari (300 ribu ha), Salim Group (200 ribu ha), Wilmar International (232 ribu ha), Musim Mas Group (120 ribu ha), RGE/Sukanto Tanoto (100 ribu ha).

Poinnya adalah: namanya juga orang baru berkuasa setelah 20-an tahun puasa, maka pergantian pemain merupakan sesuatu yang bisa dikatakan “wajar” — sepanjang tidak merugikan kepentingan negara.

Tapi soal bagi-bagi cuan dan lapak, jangan sampai bikin kerusuhan yang bawa-bawa senjata. Itu semua kan bisa dibicarakan baik-baik tanpa harus membakar seluruh lumbungnya.

Toh, rakyat paham-lah kalau biaya politik itu besar dan kekayaan alam Indonesia-lah yang bisa ditukar sebagai ongkosnya.

Salam,
AEK