Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan akan bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menyampaikan bahwa perusahaan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
“KCIC akan kooperatif dan menghormati semua proses yang dijalankan KPK,” ujar Eva, Kamis (30/10/2025).
Meski demikian, Eva enggan mengungkap lebih jauh detail penyelidikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk memberikan keterangan resmi.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa perkara tersebut masih berada di tahap penyelidikan.
“Benar, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Karena masih awal, informasi detail belum dapat disampaikan ke publik,” jelas Budi.
Ia menambahkan bahwa penyelidikan sudah dimulai sejak awal 2025 dan masih terus berlanjut hingga kini.
Polemik Utang Proyek Whoosh
Penyelidikan ini muncul di tengah sorotan terhadap utang besar proyek Kereta Cepat Whoosh yang mencapai sekitar US$7,26 miliar atau setara Rp119 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang tersebut merupakan tanggung jawab BUMN, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Danantara) memiliki kemampuan membayar melalui dividen BUMN.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia dan China telah menyepakati restrukturisasi pembiayaan proyek KCJB. Kesepakatan tersebut termasuk opsi memperpanjang tenor pembayaran utang hingga 60 tahun.
Proyek kereta cepat yang diresmikan pada 2023 ini kembali jadi sorotan publik, bukan hanya karena persoalan biaya dan utang, tetapi juga karena kini tengah berada di bawah radar KPK.
