Tulisan isinya daging semua. Pelan-pelan bacanya. Semoga Penulisnya tidak dilaporkan ke polisi 😱😱😱

MBG dan Matinya Logika

Oleh Ahmad Arif

Ketika negara mengalokasikan anggaran 44 kali lebih banyak untuk memberi makan daripada untuk berpikir, ada yang salah. Bukan pada perutnya, melainkan kepalanya.

Memberi makan anak di sekolah adalah kebijakan masuk akal dan sudah dilakukan di banyak negara. Namun, hanya di Indonesia program ini menyerap sekitar 7 persen anggaran negara, ketika negara lain umumnya berada di bawah 1 persen, bahkan banyak yang tidak mencapai 0,5 persen.

Perbedaan ini bukan sekadar angka. Ia menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar, yaitu cara negara menyusun prioritasnya.

Pada 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelma menjadi salah satu belanja terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia. Dalam fase perencanaan, pemerintah mengajukan angka hingga sekitar Rp 335 triliun.

Kritik muncul karena skalanya dianggap terlalu besar dan sulit dibenarkan, terutama di saat kemampuan fiskal yang cekak. Pemerintah kemudian merevisi, menjadi sekitar Rp 268 triliun. Namun bahkan setelah koreksi itu, MBG tetap menjadi raksasa anggaran.

Dengan total belanja negara berkisar Rp 3.700 triliun-Rp 3.800 triliun pada 2026, artinya sekitar 7 persen APBN dialokasikan untuk satu program ini saja. Persentase ini tak ditemukan padanannya di tingkat global.

Berdasarkan analisis data dari laporan Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan Bank Dunia (World Bank), program makan untuk siswa di sekolah di sejumlah negara umumnya berada di kisaran 0,1 hingga 0,5 persen anggaran pemerintah. Bahkan di India, yang cakupan program terbesar dunia dengan 118 juta anak yang diberi makan, angkanya tetap di bawah 1 persen. Brasil, China, dan Jepang jauh lebih kecil lagi.

Indonesia, dengan demikian, tidak sekadar berbeda. Ia adalah anomali.

Mengikis anggaran lain

Yang lebih problematis, MBG tidak berdiri sebagai pos anggaran yang netral. MBG menyerap anggaran pendidikan. Secara konstitusional, Indonesia wajib mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan, sekitar Rp757,8 triliun pada 2026. Namun, sebagian dari dana ini ikut digunakan membiayai MBG.

Artinya, program yang secara administratif ditempatkan dalam kerangka pendidikan justru menggeser fungsi pendidikan itu sendiri. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperbaiki sekolah, atau memperkuat sistem pembelajaran, kini terserap ke program konsumsi harian. Pendidikan perlahan bergeser dari upaya membangun kapasitas berpikir menjadi sekadar saluran distribusi.

Kontras semakin tajam ketika dibandingkan dengan sektor riset. Pagu anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2026 hanya Rp 6,14 triliun, dengan dana untuk riset aktif hanya sekitar Rp 590 miliar.

Jika dibandingkan, anggaran MBG sekitar 44 kali lebih besar dari seluruh anggaran BRIN. Bahkan jika kita bandingkan dengan total anggaran riset nasional lintas lembaga, termasuk perguruan tinggi dan kementerian terkait di kisaran Rp 10 triliun, MBG masih sekitar 27 kali lebih besar.

Dalam jangka panjang, ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal arah pembangunan. Negara lebih banyak membiayai konsumsi, yang itu pun diragukan efektivitasnya karena memicu banyak kasus keracunan, pangan tidak bergizi, dan sisa pangan terbuang, daripada produksi pengetahuan.

Di banyak negara, keseimbangan ini dijaga. China mengalokasikan lebih dari 2 persen PDB untuk riset, jauh melampaui program makan sekolahnya yang bersifat targeted hanya untuk siswa perdesaan rentan.

Brasil menempatkan program makan sekolah sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan yang terintegrasi dengan petani lokal, bahkan secara hukum mewajibkan 30 persen anggaran program dibelanjakan langsung dari petani kecil. Itu pun dilakukan tanpa membebani fiskal secara berlebihan.

Indonesia memilih jalur sebaliknya, memperbesar program tanpa batas yang jelas dan tidak tepat sasaran. Banyak anak tidak mau makan MBG karena menunya di bawah standar makanan harian mereka. Mengapa tidak fokus pada anak yang membutuhkan, sebagaimana dilakukan China?

Masalahnya tidak berhenti pada besaran anggaran. Komposisi penggunaannya juga bermasalah. Dana MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional sebagian digunakan untuk pengadaan logistik dan operasional, termasuk membeli puluhan ribu sepeda motor, kaus kaki, konsultan, dan lain-lain yang nilainya triliunan.

Dalam skala program nasional, pengadaan memang tidak terhindarkan. Namun, ketika porsi belanja nonmakanan menjadi signifikan, pertanyaan menjadi mendasar, seberapa banyak dari ratusan triliun itu benar-benar sampai kepada anak-anak?

Pengalaman negara lain menawarkan pelajaran penting. Di Brasil, sebagian anggaran makan sekolah wajib dibelanjakan dari petani kecil lokal, untuk menggerakkan ekonomi desa. Program menjadi efisien sekaligus produktif. Indonesia belum menunjukkan integrasi semacam itu.

Dengan anggaran sebesar Rp 268 triliun, risiko yang dihadapi juga tidak kecil. Inefisiensi kecil dalam persentase bisa berarti puluhan triliun rupiah dalam nilai absolut. Dalam konteks fiskal, ini bukan lagi soal kebocoran kecil, melainkan potensi distorsi besar dalam belanja negara.

Semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, apakah skala ini masuk akal? Apalagi, jika kita melihat banyak prioritas lain dikorbankan dan utang negara yang membengkak.

Tidak ada yang meragukan pentingnya gizi anak. Gizi adalah fondasi, tetapi bukan tujuan akhir. Dan ketika fondasi itu dibangun dengan cara yang mengorbankan bangunan di atasnya, maka yang tersisa bukanlah kemajuan, melainkan ketidakseimbangan.

Di situlah MBG berdiri hari ini, dibuat besar, mahal, dan semakin sulit dijelaskan dengan akal sehat. Mungkin memang tidak ada penjelasan yang masuk akal. Karena dalam politik, yang dibutuhkan bukan kalkulasi, melainkan visibilitas. Dan tidak ada yang lebih terlihat dari makanan yang dibagikan setiap hari di depan kamera dan dukungan ribuan pemilik yayasan dan dapur yang diuntungkan.

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/mbg-dan-matinya-logika