Ini adalah Joko Purnomo, seorang petani dari Desa Purwosari, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dia adalah Ketua Kelompok Tani Sri Makmur.
Namanya mencuat ke media-media nasional karena menjadi ‘poster child’ dari rejim Prabowo Subianto. Dia adalah contoh dari petani yang menjadi makmur. Namanya disebut oleh Prabowo kemarin ketika dia berpidato di depan sidang MPR.
Joko Purnomo adalah contoh dari petani Indonesia. Alasan bahwa dia menjadi poster child adalah karena keberhasilannya menghasilkan padi rata-rata 9 ton per hektar dan tiga kali musim tanam per tahun. Ia bahkan pernah mencatat rekor 13 ton per hektar.
Ini produktivitas yang luar biasa. Rata-rata produksi gabah per hektar di Jawa adalah 5-6 ton per hektar.
Di Jawa, rata-rata petani memiliki tanah antara 0,2 hingga 0,4 hektar (2,000 hingga 4,000 meter per segi). Namun biasanya tanahnya sangat subur. Jadi produktivitas memang tinggi.
Saya membaca beberapa hal tentang tokoh kita ini:
- Dia 20 tahun memimpin kelompok tani Sri Makmur
- Dia berjuang untuk mendapatkan pupuk bersubsidi
- Dia juga menyediakan air minum isi ulang secara gratis kepada warga desanya.
Persoalan utama yang dia hadapi katanya adalah pupuk (kimia) yang ketersediaannya kadang ada, kadang tidak ada. Selain itu harga. Di salah satu artikel yang ditulis Bakom (Badan Komunikasi) RI, Purnomo menyebut perbedaan harga pupuk bersubsidi dan non-subsidi, yaitu antara 90 ribu dan 400 ribu. Tidak dijelaskan volumenya. Namun saya cek online, harga itu adalah per sak (50kg).
Untuk sebagian besar rakyat, subsidi selalu diartikan kemurahan pemerintah. Ini adalah pemberian pemerintah. Yang seringkali tidak disadari bahwa subsidi itu artinya: ada orang lain yang menanggung selisih harga itu. Itulah para pembayar pajak! Termasuk Joko Purnomo sendiri.
Sebagaimana umumnya dalam sistem negara yang normal, seseorang mungkin menikmati lebih banyak daripada yang dia bayar. Ada orang lain yang mendapat “subsidi” lebih sedikit dari yang dia berikan kepada negara.
Ada baiknya mulai saat ini, setiap warga menghitung berapa banyak yang dia berikan ke negara, dan berapa banyak yang dia dapatkan. Kalau Anda seorang perokok, misalnya, pastikan bahwa sebagian besar uang yang Anda bayar itu untuk negara. Dari sebungkus Gudang Garam Surya 12 seharga Rp27.750, total komponen pungutan negara (Cukai dan Pajak) yang Anda bayarkan adalah Rp18.996,45 atau sekitar 68,46% dari harga jual. Itu baru rokok. Belum yang lain-lain seperti minuman botolan.
Sebagian dari uang itu untuk mensubsidi pupuk yang dibeli oleh Pak Purnomo dari Ngawi itu. Dan, tentu saja, pupuk menjadi kunci keberhasilannya untuk bisa mencapai hasil 9 ton per hektar itu.
Pak Purnomo juga berterima kasih pada pemerintah yang membeli gabahnya dengan harga Rp6,500 per kg. Ini menguntungkan petani yang biasanya terpaksa menjual dengan harga murah, bisa sampai Rp4,500 per kg di saat panen raya. Tentu, apa yang membuat pemerintah mampu membeli dengan harga sekian? Lagi-lagi ini adalah subsidi. Artinya lagi, ada orang yang menalangi pembelian itu!
Presiden Prabowo kemarin memberikan pidato nota keuangan. Angka-angka yang dia suguhkan sangat optimis. Pertumbuhan ekonomi 6%, defisit anggaran 2,4% dari PDB. Dan, mata saya melihat komponen pemasukan dan pengeluaran negara.
Belanja negara pada APBN 2027 dipatok Rp4,097.2 tiliun; naik 3.9 persen dari belanja tahun ini. Sedangkan pendapatannya diharapkan mencapai Rp3,426 triliun. Naik 6,8 persen dari tahun ini. Defisit 2,4% itu jauh lebih rendah dari tahun ini yang 2,85 persen.
Dari anggaran yang diajukan, sebagian besar masih membeayai program-program rejim ini: keamanan pangan, kemandirian energi, pendidikan (termasuk komponen MBG), pembangunan desa (termasuk KDMP yang sebenarnya bukan pembangunan), kesehatan, dll.
Di balik angka-angka ini, satu hal yang pasti: pemerintah akan menggenjot pendapatan 6,8%. Darimana duit itu akan didapat? Ya tentu dari pajak.
Kalau Anda jadi rakyat seperti saya, bersiaplah untuk kerja lebih keras, buka dompet untuk negara lebih lebar. Karena negara membutuhkan lebih banyak. Dan, negara ini akan memakainya untuk subsidi, membangun Kodam-kodam dan batalyon-batalyon baru, memberi makan lewat MBG, membangun Koperasi Desa Merah Putih, dan lain sebagainya yang sudah sering Anda dengar itu.
Bagaimana jika Anda tidak suka dengan iuran pajak yang semakin membengkak ini? Presiden Prabowo punya saran untuk Anda: silahkan cari negara lain!
Oh ya, saya terkesan dengan figur Pak Joko Purnomo ini. Bagi saya, dia bisa jadi poster child dari kesuksesan rejim Prabowo ini. Namun ada satu pertanyaan yang sangat menggoda: Jika orang seperti Joko Purnomo bisa memproduksi 9-13 ton gabah kering giling per hektar, mengapa kita perlu militer masuk ke dunia pertanian?
Mengapa membuat batalyon-batalyon teritorial pembangunan, dengan fixed cost yang akan dibayar pembayar pajak selama 38 tahun (umur seorang dari masuk jadi prajurit sampai pensiun)? Pernahkah dihitung, berapa pengeluaran untuk membeayai 1 juta lebih tentara — yang katanya akan produksi pangan dan bertempur itu?
Bukankah lebih baik menciptakan lebih banyak orang seperti Joko Purnomo, yang selain mendapat subsidi juga menjadi pembayar pajak? Orang seperti Joko Purnomo adalah para pencipta kemakmuran. Dia juga bagian dari penciptaan kemakmuran.
Apakah militer mampu menciptakan kemakmuran seperti Joko Purnomo itu? Dengan gaji take home pay per bulan untuk prajurit terendah sekitar Rp 6 juta per bulan itu? Berapa ton gabah kering giling yang harus diproduksi satu batalyon? Jangan-jangan subsidinya puluhan kali lipat daripada yang diberikan kepada Joko Purnomo?
Jadi, mengapa Prabowo memilih untuk membangun satu juta pasukan — yang setengahnya akan bertani?
(Made Supriatma)
