Majelis Syura Ikhwanul Muslimin Suriah secara resmi menegaskan bahwa mereka tidak akan membubarkan diri dan akan tetap eksis sebagai organisasi nasional yang independen.
Pernyataan ini dikeluarkan menyusul sidang reguler kelima Majelis Syura mereka pada 27 September 2026. Langkah tersebut diambil sebagai penolakan terbuka terhadap desakan dari berbagai pihak, termasuk artikel opini yang ditulis oleh Ahmad Muwaffaq Zaidan, penasihat media Presiden transisi Suriah Ahmad al-Sharaa, yang sebelumnya menyarankan agar kelompok tersebut membubarkan diri demi penyesuaian tatanan politik baru pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad.
Berikut adalah poin-poin utama dari sikap dan manifesto politik yang ditegaskan oleh Ikhwanul Muslimin Suriah:
- Kemandirian Organisasi: Mereka berkomitmen untuk tetap mempertahankan identitas kelembagaan sebagai kelompok nasional dengan pengambilan keputusan yang independen, sambil membawa pendekatan Islam yang moderat.
- Partisipasi Politik: Alih-alih bubar, mereka memilih beradaptasi dengan sistem baru. Mereka mendukung pluralisme politik yang teratur, partisipasi dalam pemilu, penegakan hukum, serta kebebasan bagi partai politik dan organisasi sipil.
- Persatuan Nasional & Konstitusi: Kelompok ini menolak politik sektarian dan perubahan demografis. Mereka mendesak pembentukan konstitusi permanen Suriah yang harus disahkan melalui referendum populer oleh seluruh rakyat.
- Sikap Regional: Dalam pernyataan yang sama, mereka mengutuk serangan Israel di wilayah Suriah. Selain itu, mereka memperingatkan dan menolak intervensi Iran yang mencoba membangun kembali pengaruhnya di Suriah melalui pembentukan kelompok bersenjata di luar institusi negara.
Melalui reposisi ini, Ikhwanul Muslimin Suriah berupaya meyakinkan publik bahwa mereka adalah aktor politik sipil yang sah dan siap berkontribusi dalam masa transisi demokrasi Suriah.
Ikhwanul Muslimin Suriah didirikan pada tahun 1945 oleh Sheikh Mustafa al-Siba’i sebagai cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir. Kelompok ini bertransformasi dari gerakan dakwah dan sosial menjadi salah satu kekuatan oposisi politik utama, terutama dalam menentang rezim sekuler Partai Ba’ath yang dikuasai keluarga Al-Assad.
Berikut adalah lini masa perjalanan sejarah Ikhwanul Muslimin di Suriah:
1. Pendirian dan Fase Awal (1940-an – 1950-an)
- Awal Pembentukan: Sebelum resmi bersatu, berbagai kelompok keagamaan lokal yang terinspirasi oleh ideologi Hassan al-Banna di Mesir sudah bergerak di Damaskus, Aleppo, dan Homs.
- Unifikasi: Pada tahun 1945, Mustafa al-Siba’i menyatukan kelompok-kelompok tersebut ke dalam satu wadah nasional bernama Ikhwanul Muslimin Suriah.
- Aktivitas Politik: Pada fase awal, mereka berpartisipasi dalam pemilu parlemen, aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan, serta menentang kebijakan sekularisasi dan pengaruh komunisme di Suriah.
2. Konflik Berdarah dengan Rezim Hafez al-Assad (1970-an – 1982)
- Eskalisasi Ketegangan: Ketegangan memuncak setelah Hafez al-Assad (ayah Bashar al-Assad) merebut kekuasaan pada tahun 1970. Ikhwanul Muslimin menentang keras konstitusi sekuler tahun 1973 yang tidak mewajibkan Presiden Suriah beragama Islam.
- Undang-Undang Nomor 49 (1980): Pemerintah Suriah merespons dengan tangan besi dan mengeluarkan UU No. 49 Tahun 1980, yang menetapkan bahwa keanggotaan di Ikhwanul Muslimin adalah kejahatan yang diancam hukuman mati.
- Tragedi Pembantaian Hama (1982): Puncak konflik terjadi di kota Hama, yang menjadi benteng pertahanan Ikhwanul Muslimin. Militer Suriah mengepung dan membombardir kota tersebut, menewaskan puluhan ribu warga sipil dan menghancurkan organisasi ini secara struktural di dalam negeri. Para pemimpin yang selamat melarikan diri ke luar negeri (pengasingan).
3. Era Pengasingan dan Musim Semi Arab (1982 – 2011)
Selama hampir tiga dekade, organisasi ini lumpuh di dalam negeri. Operasional dipimpin dari luar negeri (seperti London, Istanbul, dan Amman). Mereka mulai mengubah citra politik mereka menjadi lebih moderat, mengadopsi prinsip demokrasi multirakyat, dan berkoalisi dengan kelompok oposisi sekuler dalam deklarasi bersama menentang kediktatoran rezim Assad.
4. Perang Saudara Suriah (2011 – Sekarang)
- Kembali ke Panggung Politik: Ketika revolusi Suriah pecah pada 2011, Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu faksi politik paling terorganisasi di dalam payung oposisi formal, seperti Syrian National Council (SNC).
- Dukungan Logistik: Meski tidak memiliki sayap militer resmi tunggal di lapangan, mereka mendanai dan menyokong berbagai faksi pemberontak berhaluan Islam moderat di wilayah-wilayah utara Suriah, seperti Idlib dan Aleppo.
