Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)

✍🏻Made Supriatma (Peneliti pada ISEAS-Yusof Ishak Institute)

Saya mendengar SPPI pada saat awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketika itu, dalam dengar pendapat di DPR, Menteri Pertahanan mengatakan akan merekrut 30 ribu SPPI untuk program MBG alias Makan Bergizi Gratis. Mereka akan menjadi pengelola SPPG atau dapur MBG.

Dan itu memang dilaksanakan. Rekrutmen dilaksanakan intensif tahun lalu. Dan, para SPPI ini dilatih menjadi Komponen Cadangan. Kalau mereka lulus S1, pangkatnya jadi Letnan Satu Komcad. Kalau Diploma 3 atau 4, pangkatnya Sersan Dua. Ini mengikuti jenjang kepangkatan di TNI.

Saya mewawancarai beberapa SPPI yang kemudian menjadi pengelola dpur MBG ini. Mereka mengaku bahwa pendidikan yang mereka terima itu 70 persen adalah pendidikan militer. Sisanya tentang manajemen dapur. “Ada diajarin menembak, Mas. Ada juga melempar granat. Tapi ndak banyak. Pelurunya terbatas. Yang banyak adalah baris berbaris.”

Food safety atau keamanan makanan? Ada tapi sekilas, begitu jawab mereka. Tapi ketika itu alasan mereka, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh BGN.

Pemerintah melakukan efisiensi. Katanya. Mereka potong dana ini dan itu. Potong transfer ke daerah. Potong perjalanan dinas. Namun di sisi lain, mereka menambah ASN baru untuk kepentingan program mereka. Mengapa tidak memanfaatkan apa yang ada? Yang sudah berpengalaman dan jelas rekam jejaknya? Bukankah ASN kita, kalau ditata secara benar, adalah golongan profesional juga?

Namun rejim ini tampaknya tidak percaya pada birokrasi negeri ini. Mereka jalan sendiri dengan aparat-aparat sendiri. Tadi saya mendengar wawancara adik presiden di CNN. Dia mengeluh panjang pendek tentang birokrasi. Tanpa dia sadari bahwa ketika bicara perumahan, dia bikin birokrasi sendiri. Dia adalah “utusan khusus presiden” untuk bidang lingkungan dan perumahan.

Yang paling sering kita dengar adalah birokrasi kita korup. Ya bisa jadi. Tapi tidak pernah dipikirkan bahwa sesudah jaman Soeharto, ketika partai-partai dengan politisi-politisi busuknya mulai melihat kesempatan untuk mengeruk duit dengan memeras para birokrat, disanalah korupsi itu muncul. Jual beli jabatan itu marak karena dagang sapi pembuatan kabinet dan sistem pemilihan yang bikin partai sangat berkuasa.

Pemain-pemain seperti itu banyak sekali. Dan mereka pun duduk di pemerintahan sekarang. Dan tidak saja di partai. Lihatlah institusi seperti kepolisian dan militer.

Nah, sekarang pola membuat pegawai sendiri ini akan kembali. Juga sama 30 ribu SPPI. Namun kali ini untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Ini kemudian mengubah bentuk koperasi sama sekali. Koperasi itu harusnya lahir dari bawah. Pelan-pelan mengumpulkan modal sendiri, membangun kepercayaan (trust) di kalangan anggota, dan kemudian menjadi besar.

Kita tahu, ini rejim yang tidak sabaran dan boros. Di bawah sadarnya mereka tidak percaya pada demokrasi. Mereka jalan sendiri. Sekarang gerai koperasi dibikin oleh PT Agrinas Pangan dan militer. Untuk gerai, Agrinas Pangan menggelontorkan dana Rp 1,6 milyar ke Kodim untuk membangun gerai di setiap desa. 900 juta lainnya untuk mobil, rak, dan perlengkapan lainnya. 500 juta untuk stok barang.

Para kepala desa diharuskan menyediakan tanah. Dan karena tidak dilibatkan, mereka juga tidak pikir panjang. Di daerah Eromoyo, Wonogiri, dua KDMP berdiri hanya berseberangan di jalan lebar 5 meter. Mungkin seperti AlfaMulyono dan IndoMaryono yag berdekatan karena mereka saingan.

Menteri Keuangan Purbaya bilang KDMP ini sama sekali tidak membebani keuangan negara. Ini pinjaman dari Himbara, katanya. Pinjaman? Lalu siapa yang bayar? Karena Koperasi Desa, ya yang bayar adalah desa. Setiap tahun dana desa dipotong 600 juta oleh Kementerian Keuangan.

Apakah desa pernah diajak omong atau diminta persetujuan? Ya jelas tidak. Pokoknya pemerintah pusat, ambil uang Dana Desa untuk bayar hutang yang tidak mereka bikin!

Terakhir, agaknya rejim ini mengendus bahwa proyek raksasa ini tidak akan jalan. Maka keluar aturan baru: selama dua tahun KDMP akan dikelola oleh PT Agrinas Pangan. Setelah “matang” dan jalan baru diserahkan kepada pengurus KDMP.

Untuk mengelola itulah akan direkrut 30 ribu SPPI alias Komcad. Jadi Komcad militernya dapat, pegawainya dapat, dan jaringan politiknya pun dapat.

Lalu, siapa yang menanggung gaji para SPPI ini? Ya jelas KDMP lewat Agrinas Pangan. Dan, ingat, semua beaya ini adalah hutang dari desa/kelurahan ke Himbara!

SPPI ini setidaknya harus mencari untuk Rp 50 juta sebulan untuk mencicil hutang di Himbara yang besarnya 600 juta itu. Atau, mungkin tidak usah dicicil karena itu uang desa yang diambil paksa (karena tidak ada persetujuan). Tapi itu, secara legal, tetaplah uang desa — uang untuk memperbaiki jalan, saluran air, subsidi BPJS, dll.

Sebelum mereka ambil ini, beredar kabar bahwa dana desa banyak diselewengkan oleh aparat desa. Orang-orang ini tidak pernah atau pura-pura tidak tahu bahwa penggunaan dana desa itu pengawasannya ketat sekali. Rakyat desa bisa memberontak kalau RT-nya yang seharusnya dapat giliran dibeton jalannya, ternyata uangnya tidak ada karena dimakan Kades.

Tapi para Kades juga harus disalahkan. Masih ingat pada 2023? Mereka demo ke Jokowi minta masa jabatan Kades diperpanjang dari 5 menjadi 8 tahun dan bisa dipilih kembali. Aturan itu dengan mulus disetujui Jokowi — supaya capres dan cawapres (Si Samsul, anaknya sendiri) bisa terpilih. Dan, bum! Mereka menang 58%. Sekarang menyesal? Alih-alih dapat banyak, mereka harus makan karmanya!

Rejim ini memang membangun kekuatan sendiri. Dan, hasilnya adalah seperti MBG itu. Nah, sekarang KDMP juga akan seperti itu. Ini lebih tampak seperti proyek politik mengamankan kekuasaan ketimbang proyek ekonomi.

Dan, yang lebih menyedihkan lagi, KDMP ini sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Di negeri yang normal, seharusnya parlemennya yang melakukan pengawasan dan keras terhadap pelanggaran-pelanggaran wewenang ini.

Tapi ini bukan negeri normal. DPR hanya berfungsi sebagai tukang stempel apa saja yang dimaui rejim. Kadang-kadang mereka galak – terutama kalau ada kamera. Sehabis itu cincai-cincai …

Nah, SPPI yang gelombang kemarin sudah terima THR. Karena mereka jadi penikmat utama gizi-nya MBG. Tahun depan, SHU Koperasi juga akan jadi bagian THR mereka. Selamat berpesta pora ya!

Untuk kowe yang tidak terima THR dan tidak punya alternatif, cukuplah cukuplah jadi Sarjana Penggerak Perbengongan Indonesia saja!

(*)