Netanyahu menuntut serangan terhadap Iran sebelum pemilu hari Selasa (27/10/2026) tetapi saat ini ditolak oleh kepala staf angkatan bersenjata Israel Eyal Zamir.
Laporan perselisihan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Eyal Zamir pertama kali disiarkan oleh stasiun televisi Israel, Channel 12, pada Minggu malam, 25 Oktober 2026.
Berikut rincian klaim, tuduhan politik, serta tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai perselisihan tersebut:
1. Detail Arahan Politik dan Penolakan Militer
- Instruksi Eselon Politik: Menurut laporan Channel 12, Netanyahu memberikan instruksi kepada eselon militer untuk melakukan tindakan khusus yang berpotensi memicu eskalasi kilat atau konfrontasi langsung dengan Iran di momen yang sangat sensitif menjelang pemilu hari Selasa.
- Tuntutan Dokumen Hukum: Menanggapi perintah tersebut, Eyal Zamir secara tidak biasa menolak untuk langsung menerapkannya. Ia menuntut adanya diskusi mendalam terlebih dahulu serta meminta dokumen tertulis yang ditandatangani secara resmi (legal) dari Netanyahu sebagai jaminan akuntabilitas hukum atas perintah tersebut.
- Alasan Militer: Sumber militer menilai tindakan tersebut minim urgensi karena kemampuan Iran sudah berkurang akibat serangan-serangan sebelumnya. Pihak IDF khawatir operasi ini dilakukan tanpa strategi yang jelas dan hanya berisiko menimbulkan salah kalkulasi keamanan.
2. Tuduhan dari Pihak Oposisi
Para pemimpin oposisi Israel langsung merespons laporan tersebut dengan menuduh Netanyahu memanfaatkan militer demi kepentingan politik pribadinya menjelang pemilu:
- Gadi Eisenkot (Mantan Panglima IDF, calon kuat PM Israel): Menyatakan dukungan penuhnya kepada Zamir dan menegaskan bahwa keamanan negara serta nyawa tentara tidak boleh dijadikan alat untuk kampanye kelangsungan politik Netanyahu.
- Yair Lapid (Pemimpin Oposisi / Partai B’Yachad): Menuduh Netanyahu sengaja memicu konflik dengan Iran hanya demi menunda pelaksanaan pemilu.
- Yair Golan (Ketua Partai Demokrat): Memuji langkah tegas Zamir yang mempertahankan tugas profesionalnya dan menyebut eselon politik saat ini sudah tidak layak memimpin.
- Avigdor Liberman (Ketua Yisrael Beytenu): Menyebut upaya menyeret Israel ke dalam aksi militer demi memengaruhi pemilu sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap negara dan keamanannya”.
