Di tengah dinamika koordinasi dan komunikasi internal kementerian yang kental dengan diskursus anggaran, sebuah arah baru muncul dari balik layar pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) akan dibentuk dalam waktu dekat. Namun, untuk tanggal pastinya masih menunggu finalisasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Meski sempat diterpa isu sinkronisasi dengan kementerian sektoral, BP3 yang diproyeksikan berada langsung di bawah komando Presiden, mulai diarahkan untuk mencari alternatif likuiditas di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, beralasan karena target 3 Juta Rumah per tahun tidak akan mungkin tercapai jika hanya mengandalkan kapasitas fiskal yang terbatas.
Memahami rigiditas tersebut, BP3 melancarkan manuver agresif: mengincar pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah dari lembaga donor internasional dan investor global.
Menembus Kebuntuan Lahan dan Regulasi
Menurut Fahri, BP3 bukan sekadar badan administratif baru. Dalam struktur tata kelola perumahan nasional 2026, lembaga ini dirancang sebagai enabler untuk menyelesaikan hambatan kronis di sektor properti, terutama terkait konsolidasi lahan dan penataan kawasan kumuh.
Fahri menekankan bahwa kunci utama percepatan adalah keberanian melakukan disrupsi terhadap skema pendanaan tradisional.
Dia juga menuturkan, bahwa sebenarnya hal yang paling penting adalah menyelesaikan semua hambatan. Lahan yang ada akan dikonsolidasikan.
“Kota-kota yang kumuh akan kita sulap, terintegrasi dengan Gerakan Indonesia Asri. Kawasan kumuh itu kalau dihitung nilai ekonominya tinggi karena tanahnya mahal. Itu bisa kita pakai sebagai skema untuk akselerasi,” tutur Fahri, Kamis (5/2/2026).
Strategi Pendanaan: Melirik “Cheap Money” dari Kapital Global
Perspektif baru yang ditawarkan adalah melepaskan ketergantungan pada APBN untuk proyek pembangunan skala besar dan beralih pada pendanaan jangka panjang.
BP3 akan mengidentifikasi adanya “orang mengantri”, sebuah metafora bagi likuiditas yang mengendap di lembaga seperti BPJS, Tapera, hingga perbankan, yang perlu dipertemukan dengan modal asing.
BP3 telah melakukan penjajakan dengan institusi finansial raksasa seperti World Bank, Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), hingga lembaga kerja sama Jerman, GIZ.
Targetnya tidak main-main. Penjajakan awal menunjukkan potensi kucuran dana mencapai 4,5 miliar USD atau setara Rp 70 triliun lebih dengan struktur bunga sangat kompetitif, yakni di kisaran 2%.
Angka ini jauh di bawah suku bunga komersial domestik, menjadikannya “cheap money” yang ideal untuk tenor pembangunan jangka panjang.
Perumnas Kembali ke Khittah “Rumah Rakyat”
Fahri juga menjelaskan, dalam ekosistem yang dirancang BP3, Perumnas akan dikembalikan peran strategisnya sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan.
Perumnas tidak lagi diposisikan sebagai entitas komersial murni, melainkan instrumen negara yang mengelola asset management unit perumahan.
Skema yang disiapkan mencakup Penambahan Modal Negara (PMN) non-tunai berupa pengalihan aset lahan, yang nantinya dikonversi menjadi unit-unit hunian vertikal maupun tapak dengan teknologi konstruksi cepat.
Dengan teknologi terbaru, BP3 mengeklaim satu kota satelit kini dapat dibangun hanya dalam waktu 24 bulan.
Harga Lebih Murah dari Subsidi Konvensional
Dengan menghilangkan komponen biaya tanah yang mahal melalui konsolidasi lahan negara dan menekan biaya modal (cost of fund) melalui pinjaman luar negeri, unit yang dihasilkan dijanjikan akan lebih murah daripada rumah subsidi pemerintah saat ini.
“Harganya gampang, yang jelas dia murah. Lebih murah dari subsidi yang ada sekarang. Kita tidak pakai APBN, kita ambil skema pendanaan jangka panjang. Semua pemilik lahan, termasuk Pemda, akan kita ajjak kerja sama. Skemanya bisa koperasi, semuanya fisibel,” tegas Fahri.
Meskipun komunikasi politik dengan kementerian terkait sempat mengalami pasang-surut terkait sinkronisasi kebijakan, BP3 diharapkan dapat berjalan lurus menuju finalisasi dokumen di KemenPAN-RB.
Fokus lembaga ini tetap pada satu target besar yakni satu juta unit per tahun melalui renovasi, penataan kawasan, dan pembangunan hunian vertikal terintegrasi.
Keberhasilan BP3 nantinya tidak hanya diukur dari jumlah atap yang terbangun, tetapi dari kemampuannya meyakinkan dunia internasional bahwa sektor perumahan Indonesia adalah portofolio investasi yang aman, berkelanjutan, dan memiliki dampak sosial-ekonomi yang masif.
Sumber: KOMPAS
Komentar