✍🏻Erizeli Bandaro
Pelemahan rupiah lebih tepat dibaca sebagai refleksi rapuhnya pengelolaan makroekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Dalam pendekatan stabilisasi nilai tukar modern, setidaknya terdapat tujuh pilar utama stabilisasi kurs. Namun dari keseluruhan instrumen tersebut, Bank Indonesia pada praktiknya hanya dapat langsung mengoptimalkan tiga area, yaitu:
- Domestic Yield Stabilization
- FX Hedging Ecosystem, dan
- Currency Diversification.
Itu pun implementasinya masih terbatas dan belum cukup dalam untuk membentuk pasar keuangan yang benar-benar resilien.
Sementara empat pilar lainnya:
- penguatan basis investor domestik
- reformasi struktur devisa ekspor
- asset recycling berbasis sovereign asset
- pembiayaan produktif berbasis devisa
lebih banyak berada dalam domain kebijakan fiskal, industri, dan kementerian ekonomi.
Persoalannya, instrumen-instrumen struktural tersebut belum berjalan optimal.
Setiap kali rupiah melemah, perhatian publik hampir selalu tertuju pada Bank Indonesia. Masyarakat menunggu intervensi pasar, kenaikan suku bunga, penjualan cadangan devisa, atau berbagai langkah stabilisasi lainnya. Dalam banyak kasus, langkah tersebut memang mampu meredam gejolak jangka pendek. Namun menyederhanakan pelemahan rupiah semata sebagai kegagalan bank sentral adalah cara pandang yang terlalu dangkal.
Dalam teori open economy macroeconomics, nilai tukar bukan hanya dipengaruhi instrumen moneter, melainkan merupakan refleksi dari keseluruhan struktur ekonomi:
- kondisi fiskal
- perdagangan luar negeri
- produktivitas industri
- arus modal,
- hingga ekspektasi pasar terhadap keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Dornbusch, melalui teori overshooting exchange rate, menjelaskan bahwa mata uang negara berkembang cenderung mengalami volatilitas berlebihan ketika fundamental ekonomi dan ekspektasi pasar bergerak tidak seimbang.
Masalah paling mendasar Indonesia saat ini adalah hubungan antara fiskal dan moneter.
Ketika kebutuhan pembiayaan negara meningkat, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak SBN (surat utang negara). Dalam kondisi likuiditas domestik yang terbatas, bank dan investor cenderung membeli surat utang negara karena dianggap aman dan menawarkan imbal hasil menarik. Fenomena ini dikenal sebagai crowding out.
Dalam teori loanable funds, peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah akan menyerap tabungan domestik sehingga biaya modal naik dan pembiayaan sektor swasta melemah. Akibatnya, likuiditas terserap ke instrumen negara, kredit produktif melambat, dan suku bunga bertahan tinggi. Pada titik inilah BI menghadapi dilema klasik: jika suku bunga diturunkan, rupiah berisiko semakin tertekan; jika dipertahankan tinggi, pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Dengan kata lain, bank sentral akhirnya dipaksa menopang tekanan yang sebagian berasal dari ketidakseimbangan fiskal dan lemahnya struktur ekonomi produktif.
Secara kuantitatif, klaim bahwa pelemahan rupiah bukan semata akibat spekulasi memiliki dasar yang cukup kuat per 7 Mei 2026. Rupiah sempat melemah hingga kisaran Rp17.400–17.445 per USD di pasar spot. Pada saat yang sama, Bank Indonesia memperketat pembelian valuta asing tanpa underlying transaction, dari sebelumnya maksimal USD100.000 menjadi USD50.000 per bulan, bahkan membuka ruang penurunan lebih lanjut hingga USD25.000. BI juga memperbesar fasilitas DNDF/forward untuk memperdalam pasar hedging domestik. Langkah ini menunjukkan tekanan terhadap pasar valas memang meningkat, meskipun BI menyatakan rupiah berada dalam kondisi undervalued.
Dari sisi fiskal, tekanan terlihat dari pelebaran defisit dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara. Defisit fiskal 2025 diperkirakan mencapai sekitar 2,92% PDB, terbesar dalam dua dekade di luar masa pandemi. Dalam teori twin deficits hypothesis, pelebaran defisit fiskal sering diikuti pelebaran defisit transaksi berjalan karena meningkatnya kebutuhan pembiayaan eksternal. Ketika pasar melihat kombinasi tersebut, tekanan terhadap nilai tukar menjadi hampir tak terhindarkan.
Reaksi investor asing karena itu menjadi sesuatu yang wajar dalam logika pasar. Reuters melaporkan bahwa investor asing melakukan net sell hampir Rp14 triliun di pasar saham Indonesia sepanjang 2025—arus keluar terbesar sejak 2020. Selain itu, asing juga melepas sekitar USD783 juta saham Indonesia hanya pada Januari 2026. Di pasar obligasi, investor asing tercatat menjual sekitar USD6,4 miliar obligasi Indonesia sepanjang 2025.
Tekanan berlanjut pada awal 2026. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa hanya dalam satu pekan pada akhir Januari 2026, investor asing mencatat net outflow sekitar Rp12,55 triliun dari pasar keuangan domestik. Rinciannya terdiri dari net sell saham sekitar Rp12,4 triliun dan net sell SBN sekitar Rp2,77 triliun, meskipun terdapat net buy SRBI sekitar Rp2,61 triliun. Pada Maret 2026, Reuters juga mencatat Indonesia menjadi salah satu negara dengan outflow obligasi terbesar di Asia, mencapai sekitar USD1,8 miliar, dipicu kenaikan harga minyak, perang Iran, dan kekhawatiran terhadap pelebaran defisit fiskal Indonesia.
Arus keluar modal ini berkorelasi langsung dengan tekanan terhadap rupiah. Ketika investor asing keluar, mereka menjual aset rupiah lalu mengonversinya ke USD. Permintaan dolar meningkat sementara suplai valas domestik melemah. Akibatnya rupiah tertekan, yield SBN naik, dan BI harus meningkatkan intervensi di pasar spot, DNDF, serta pasar obligasi. Tekanan tersebut diperparah oleh kombinasi sentimen negatif akibat peringatan MSCI, revisi outlook rating, kondisi global risk-off, serta ketidakpastian geopolitik dan suku bunga global.
Dari sisi eksternal, current account Indonesia juga kembali masuk zona defisit. Pada 2024, defisit transaksi berjalan mencapai sekitar USD8,9 miliar atau 0,6% terhadap PDB, lebih lebar dibanding 2023 yang hanya sekitar 0,1% PDB. Untuk 2025–2026, Bank Indonesia memperkirakan current account deficit tetap berada di kisaran 0,1%–0,9% PDB. Ini menunjukkan kebutuhan devisa struktural meningkat di tengah melemahnya surplus komoditas dan tingginya pembayaran pendapatan primer ke luar negeri.
Sektor riil juga mulai memberikan sinyal perlambatan. PMI Manufaktur Indonesia turun dari 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret, lalu masuk zona kontraksi di level 49,0 pada April 2026. Penurunan PMI ini penting karena mencerminkan melambatnya aktivitas produksi, pesanan baru, dan ekspor manufaktur di tengah tekanan biaya dan ketidakpastian global.
Karena itu, menjelaskan pelemahan rupiah semata sebagai akibat “spekulasi” jelas terlalu sederhana. Dalam praktik pasar keuangan, spekulasi biasanya hanya memperbesar tekanan yang memang sudah muncul dari fundamental. Dalam kasus Indonesia per Mei 2026, tekanan tersebut berasal dari kombinasi defisit fiskal yang melebar, current account yang kembali defisit, capital outflow, tingginya yield SBN, melemahnya PMI manufaktur, serta kondisi global risk-off akibat geopolitik dan ketidakpastian arah suku bunga dunia.
Sumber: https://erizeli.aboutbusiness.info/2026/05/mengapa-rupiah-melemah.html
