Mengapa Publik Berisik? Karena Parlemen Bisu

✍🏻Ustadz Muhammad Abduh Negara

Mengapa saat ini, banyak sekali pengamat dan warganet yang memberikan kritik kepada kebijakan pemerintah, seakan tidak ada hari tanpa kritik. Jawabannya, karena parlemen tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Seandainya parlemen menjalankan tugasnya dengan baik, kita sebagai rakyat tidak perlu terlalu banyak bicara.

Dalam konteks negara demokrasi dan trias politica, tugas parlemen adalah mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Merekalah yang diamanahi rakyat untuk menjaga keseimbangan pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan pemerintah sejalan dengan kemaslahatan rakyat banyak.

Sayangnya, sejak periode kedua era Jokowi, hingga hari ini, semua partai yang memiliki anggota di parlemen sudah ‘disuapi’ oleh pemerintah, sehingga suara kritis mereka hampir tak terdengar lagi.

Mari simak penuturan Fahri Hamzah saat masih jadi ‘Singa Parlemen’:

Fahri Hamzah dan Fadli Zon dikenal luas sebagai anggota DPR RI yang banyak memberikan kritik pedas terhadap Presiden RI Joko Widodo.

Sebagai anggota parlemen, keduanya, termasuk juga anggota DPR lainnya, menjalankan fungsi pengawasan terhadap Presiden Joko Widodo selaku eksekutif.

Terkait dengan pengawasan, Fahri Hamzah yang menghadiri sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke 138 di Jenewa, Swiss, menuangkan pandangannya dalam catatan kecil di FP Facebook, Selasa (27/3/2018).

Dalam catatan berjudul ‘Indonesia Bisa Memimpin Peradaban Jika Pemimpinnya Bertenaga’ itu, Fahri Hamzah mengungkapkan sejumlah alasan, mengapa parlemen harus mengawasi eksekutif.

Berikut TribunSolo.com merangkumnya dari FP Fahri Hamzah, Selasa (27/3/2018).

1. Mengawasi institusi yang memiliki power dan senjata

Menurut Fahri Hamzah, parlemen adalah simbol dari supremasi masyarakat sipil yang tidak memiliki power dan senjata.

Sementara, institusi yang diawasinya, kata Fahri Hamzah, adalah institusi yang mempunyai power dan senjata.

2. Mengawasi eksekutif agar tidak totalitarianisme

Parlemen bertugas untuk menjaga roda pemerintahan agar tidak gandrung dengan totalitarisme.

“Selain memperjuangkan perdamaian dan kerjasama antar bangsa, IPU juga memperkuat lembaga perwakilan di seluruh dunia sebagai sumbangan besar demokrasi bagi sistem pemerintahan agar tidak gandrung dengan totalitarianisme sebagai watak dasar kekuasaan,” tulis Fahri Hamzah.

Selaras dengan itu, parlemen, kata Fahri Hamzah, harus berdiri tegak dalam sistem untuk menjaga jalannya pemerintahan agar tetap menaati aturan dan konstitusi.

3. Dunia berada dalam bahaya

Menurut Fahri Hamzah, tanpa parlemen yang kuat dalam melakukan kontrol, maka dunia berada dalam bahaya.

Contoh ekstremnya adalah lahirnya pemimpin dunia seperti Donald Trump.

“Banyak pemimpin aneh di dunia sekarang, mulai yang ekstrem gila, dan bermental otoriter sampai yang ekstrem dangkal dan kosong membuat kekuasaan eksekutif yang bisa membahayakan rakyat suatu negara dan umat manusia umumnya,” tulis Fahri Hamzah.

Sumber: Tribunnews