TEDDY VS DINO PATTI DJALAL

✍🏻Dr. Faisal Lohy

Seskab Teddy mewakili pemerintah jawab kritik Dino Patti Djalal atas frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo selama 1,5 terakhir yang menurutnya sudah melampaui batas wajar.

1. Teddy memulai dengan pernyataan yang sangat tidak negarawan, cenderung mendiskreditkan karakter dan melemahkan kompetensi pribadi Dino sebagai pengkritik.

Kalimat Teddy “beliau pernah menjadi Wamenlu, meskipun hanya diberi kesempatan 3 bulan”.

Secara politis, kalimat tersebut tampak sebagai ad hominem halus. Memulai dengan langsung Mendiskreditkan kredibilitas pribadi daripada menjawab substansi kritikan.

Teddy berupaya memprovokasi, mendorong perhatian publik untuk menyoroti Dino yang tidak cukup pengalaman, hanya 3 bulan jabat Wamenlu. Tidak cukup kredibel, tidak kompeten menilai dan mengomentari frekuensi serta kebutuhan politik kunjungan Prabowo secara profesional.

Pertanyaannya, apakah kompetensi Teddy jauh lebih baik dari Dino? Apakah pengetahuan dan pengalaman Teddy lebih layak dibanding Dino?

Kita tau, Dino memiliki rekam jejak yang sangat mumpuni dalam konteks diplomasi dan polugri (politik luar negeri) sejak bergabung dengan Kemenlu tahun 1987. Selain menjadi wamen, juga sebagai dubes Indonesia untuk Amerika. Kepala bidang politik Indonesia di Washington DC, jubir P3TT dan masih banyak lagi. Termasuk 3 kali diberi perngjarhaan tinggi negara karena prestasi diplomasinya.

Berbeda dengan Teddy, letnan Kolonel oplosan, seskab hasil kompensasi politik yang melanggar hukum.

2. Berikutnya, Teddy menjawab, Segala kelebihan biaya yang dianggarkan negara, sepenuhnya ditanggung prosedurnya secara pribadi.

Memang seharusnya begitu. Kelebihan biaya yang tidak ada kaitan dengan urusan resmi negara selama kunjungan, memang harus ditanggung secara pribadi.

Namun bukan itu yg dipertanyakan Dino dan juga rakyat Indonesia. Melainkan soal biaya negara yang digunakan untuk kunjungan yg berkaitan dengan urusan resmi negara.

Apa relasi manfaat, terutama manfaat jangka pendek untuk menghadapi problem besar dalam negeri saat ini?

Kenyataan menunjukan, semakin tinggi frekuensi kunjungan Prabowo dan semua pencapaian yang diberitakan, tidak satupun yang berkaitan langsung dengan upaya negara memulihkan kondisi nilai tukar, problem moneter, fiskal dan cost push inflation yang menekan kehidupan ekonomi rakyat secara langsung.

Ketiga, Teddy menyebut, Jumlah rombongan yang berangkat berkurang 50%. Di era Dino sekitar 107-120 orang, di era Prabowo berkurang jadi 50-60 orang.

Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan pernyataan ini? Dikatakan tanpa bukti yang mendukung.

Terpentingnya, ini bukan soal banyak dan sedikitnya rombongan keberangkatan. Tapi apakah frekuensi kunjungan yang melampaui batas wajar itu (1 dari 6 hari berada di LN) diperlukan untuk keperluan diplomasi yang secara langsung memberi manfaat untuk menjawab kebutuhan dalam negeri saat ini.

Masalah dalam negeri paling mendesak, paling darurat adalah nilai tukar, defisit APBN, mengembalikan kepercayaan investor, lemahnya pertumbuhan investasi real untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Sayangnya, hasil kunjungan, tidak satupun yg menjurus secara konkrit untuk menjawab persoalan tersebut. Justru yg didengar publik, Prabowo dorong sekolah tanah air terapkan pembelajaran bahasa Prancis. Apa urusannya dengan nilai tukar, defisit APBN, pertumbuhan investasi jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas ?

Jadwal harus 1 tahun sebelumnya. Dijawab Teddy, ada jadwal tahunan dan jadwal mendesak sesuai kebutuhan luar dan dalam negeri suatu negara. Memang benar ada kunjungan mendesak. Meskipun begitu, harus dipastikan perencanaannya mapan, prioritas target yg ingin dicapai dan apakah Prabowo siap diterima oleh pemimpin negara tujuan.

Sampai hari ini, dari semua kunjungan Prabowo, kita belum melihat adanya hasil yg signifikan untuk memulihkan kondisi Indonesia terkini. buktinya, IHSG terus jatuh, sell off SBN terus berlanjut, APBN melanjutkan tekanan defisit dan rupiah makin eror.

Frekuensi kunjungan 1,5 tahun terkahir, setiap 6 hari 1 hari Prabowo di luar negeri. Jawaban Teddy, Presiden Prabowo menjabat di saat tekanan dunia terhadap Indonesia begitu hebat. Demi mengamankan kepentingan dalam negeri Prabowo harus sering melakukan kunjungan untuk, membangun hubungan dan meminta bantuan darurat kepada pemimpinnnegara dunia.

Sejak 28 Februari, kebutuhan darurat Indonesia adalah feed stook dan diskon harga energi. Apakah Prabowo sukses mendapatkan bantuan ini?

Sebagai pihak yg sangat lemah dalam kesepakatan diplomasi dengan Trump, menjadi kawan baik Trump, apakah Prabowo berhasil melobi kesepakatan feed stock dan harga murah energi dari Amerika ? Amerika itu the big produser oil in the World. 20 juta barel per hari. Tapi sampai saat ini, Trump tidak memberi kompensasi energi apapun untuk menolong Indonesia. Padahal, Prabowo sudah dimanfaatkan untuk banyak agenda penting Trump & Israel di pentas global. Masuk BoP, perjanjian dagang, hingga berpihak dukung kontestasi Amerika-Israel melawan Iran.

Apakah Prabowo sukses yakinkan presiden-presiden asal negara investor asing untuk tidak melanjutkan aksi sell off agar rupiah tidak melanjutkan tekanan ? Tidak ada buktinya.

Apakah Prabowo sukses melobi dan dapat kesepakatan realisasi investasi real jangka pendek untuk meningkatkan kinerja manufaktur dan pengolahan dalam negeri ?

Tidak ada buktinya. Sebaliknya, ekonomi tumbuh tinggi secara kuantitatif 5,61%. Tapi hanya ditopang oleh belanja APBN yg sangat bergantung pada pengambilan utang baru hampir 300 triliun selama 3 bulan. Sebaliknya manufaktur anjlok indeks PMI 49,1 (di bawah 50), pertumbuhan investasi lemah 5,59%, konsumsi rakyat rendah 5,53%, ekspor hanya 0,90% sementara impor melonjak di level 7,18%.

Pertumbuhan yg sangat tidak berkualitas, secara langsung hanya digerakkan oleh belanja pemerintah yg sangat bergantung pada pengambilan utang baru.

Apakah Prabowo berhasil capai pinjaman jangka pendek agar kementrian keuangan punya modal lebih untuk buy back SBN yg dilepas investor di pasar sekunder ? Tidak.

Jadi dapat dikatakan, bahwa frekuensi kunjungan yg melampaui batas wajar selama 1,5 tahun terkahir, hanya sekedar gagah-gagahan dan seremonial. Habiskan pajak rakyat untuk relasi manfaat yg tidak terukur.

Lebih baik kurangi kunjungan luar negeri. Fokus bangun koordinasi, perbaiki komunikasi kementrian, lembaga negara dan swasta untuk pulihkan rupiah dan defisit APBN. Terpentingnya, rubah kebijakan politik yg membuat investor hilang kepercayaan atas cara pemerintah atasi problem ekonomi saat ini.

Jangan seperti biang lala, membulat, berputar-putar, memperlihatkan warna yang indah, menjulang ke langit. Tapi tidak bergerak kemana-mana. Tetap mengelilingi poros. Tinggal tempat.

Kritik rakyat harus dipandang sebagai masukan. Bukan ancaman yg harus direspon dengan pelemahan karakter, meremehkan kompetensi dan pembelaan yg tidak rasional.

(*)