Kritik Media Internasional

✍🏻Erizeli Jely Bandaro

Kritik media internasional terhadap arah ekonomi dan demokrasi Indonesia di era Presiden Prabowo tidak muncul dalam ruang kosong. Sorotan seperti dari The Economist pada dasarnya menyinggung persoalan lama: populisme politik sering lebih dominan dibanding penguatan teknokrasi, sains, dan tata kelola institusi.

Dalam negara modern, legitimasi tidak cukup hanya dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan kebijakan yang rasional, transparan, dan berbasis data.

Ketika kebijakan lebih diarahkan untuk menjaga popularitas jangka pendek, APBN perlahan berubah menjadi alat stabilisasi politik, bukan instrumen transformasi ekonomi. Belanja membesar, tetapi produktivitas dan kapasitas industri tidak tumbuh sebanding.

Padahal persaingan global kini ditentukan oleh penguasaan teknologi, artificial intelligence, semikonduktor, biotechnology, robotics, dan industrial science ecosystem.

China memahami ini sejak lama dengan membangun negara berbasis teknokrasi industri, memperbesar investasi R&D, dan menghubungkan universitas dengan manufaktur. Hasilnya lahir perusahaan seperti Huawei, BYD, CATL, dan DJI.

Sebaliknya, banyak negara berkembang masih terjebak pada pembangunan fisik tanpa penguasaan teknologi inti. Smelter dibangun tetapi engineering lemah, refinery berdiri tetapi bergantung teknologi asing, food estate dibuka tetapi produktivitas rendah. Pembangunan akhirnya hanya menciptakan ketergantungan baru.

Kritik terhadap demokrasi Indonesia juga berkaitan dengan konsentrasi kekuasaan dan melemahnya ruang koreksi institusional. Ketika oposisi, akademisi, technocrat, dan civil society kehilangan ruang dalam proses kebijakan, keputusan negara lebih mudah menjadi kompromi elite daripada hasil deliberasi ilmiah.

Tantangan Indonesia hari ini bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi membangun negara yang modern, teknokratis, berbasis sains, namun tetap demokratis dan akuntabel.

Sebab sejarah menunjukkan, bangsa besar tidak dibangun hanya oleh kekuatan politik, melainkan oleh kemampuan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai fondasi kebijakan publik dan demokrasi sebagai mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.

(*)