Korupsi MBG Salah Satu Korupsi Paling Masif dan Sistemik Dalam Sejarah Indonesia

Korupsi proyek makan bergizi gratis salah satu korupsi paling masif dan sistemik dalam sejarah rasuah Indonesia.

Makan bergizi gratis (MBG) adalah contoh program buruk karena keliru sejak awal. Sejak awal, desain program MBG menyediakan banyak celah untuk korupsi dan pemborosan anggaran.

Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah mengetahui bahwa MBG bermasalah, tapi membiarkan dulu sebelum membenahinya.

BGN makin layak disebut “bancakan gizi nasional”. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengungkap ada puluhan pejabat, orang-orang dekatnya, dan elite BGN yang mendapat keuntungan dari anggaran makan bergizi gratis.

Mereka tak hanya memiliki dapur MBG, yayasan yang terafiliasi dengan mereka juga memotong anggaran menu tiap porsi. Ratusan triliun MBG yang membuat anggaran negara boncos itu menetes di ujung, para penerima manfaatnya. Belum lagi insentif Rp 6 juta per hari yang ternyata dinikmati oleh para pengelola dapur dengan modus dapur fiktif.

Laporan utama pekan ini mengungkap apa yang absurd dari proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto ini. Kami memverifikasi timbunan data dugaan korupsi untuk mengetahui dengan detail bagaimana proyek ini menjadi bancakan banyak orang.

Pernyataan tersebut dikutip langsung dari Editorial Majalah Tempo bertajuk “Para Pencoleng Makan Bergizi” yang terbit pada 5 Juli 2026.

Menurut laporan investigasi dan analisis Tempo, ada beberapa faktor utama mengapa proyek ini dinilai dirancang untuk menjadi bancakan korupsi sejak awal:

• Desain Tata Kelola Cacat: Program tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang pemerintah yang transparan, melainkan bertumpu pada yayasan dan mitra pihak ketiga. Celah ini memicu fenomena jual-beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
• Keterlibatan Petinggi Lembaga & Elite: Kejaksaan Agung telah menetapkan sedikitnya tujuh tersangka hingga Juli 2026. Tersangka utama mencakup mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, hingga perwira polisi aktif Brigjen Lalu Muhammad Iwan.
• Jaringan Afiliasi Politik yang Luas: Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan lebih dari 100 yayasan mitra MBG terafiliasi dengan aktor politik, pebisnis, birokrat, hingga aparat keamanan.
• Modus Korupsi Beragam: Penyelidikan mengungkap adanya mark-up anggaran, pemotongan anggaran menu per porsi anak, komisi persetujuan titik dapur, hingga keberadaan dapur fiktif.

Dampak Nyata pada Masyarakat

• Anggaran Negara Terkuras: Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai Rp12 triliun dari total anggaran raksasa ratusan triliun rupiah.
• Kualitas Makanan Buruk: Pemangkasan anggaran demi korupsi berdampak langsung pada gizi anak, bahkan memicu kasus keracunan massal pada siswa penerima manfaat.
• Anggaran Publik Lain Dikorbankan: Demi mendanai MBG, pemerintah memotong anggaran pendidikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Akibatnya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada guru honorer di berbagai daerah.

Saat ini, Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan perkara ini untuk mengejar aset para pelaku melalui pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium dan evaluasi total terhadap program nasional ini.

(Sumber: TEMPO)