Jadi ceritanya begini…

✍️Markijok

Polisi punya dua alat hukum: Pistol dan Pasal. Maka dengan dua alat hukum itu: tangan kiri ada pasal, tangan kanan ada pistol. Maka ketika berkelindan dengan politik, dijadikan ujung tombak penyanderaan politik oleh Jokowi, mereka bekerja dengan penuh loyalitas. Ganjarannya adalah jabatan bagi yang loyal.

Seorang Kapolri yang terpanjang masa jabatannya pasca reformasi pun diangkat Jokowi, bukan seorang yang pernah berprestasi, karirnya hanya biasa saja tak nampak kasus besar, Listyo Sigit namanya. Dia menggantikan Kapolri yang lahir karena lompatan angkatan akibat cermin loyalitas lebih penting daripada prestasi dari urut angkatan. Tito Karnavian adalah orang itu, Tito sempat diganti sebentar Idham Aziz. Tetapi Tito sebagai loyalis dan mentor Listyo Sigit diganjar Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri bisa menjadi alat untuk mengkonsolidasi Kabupaten Kota dan Propinsi, ketika jabatan pemimpin daerah kosong akibat konsekuensi keputusan Pilkada Serentak. Desain Pilkada Serentak memang matematika politik. Akhirnya desain itu digerakkan Tito dan Jokowi untuk semakin menjalankan misi pemenangan politik.

Semua diatur dengan Dwifungsi Polri dan peran Menteri Dalam Negeri, sehingga Prabowo hanya dipaksa menerima jadi, dia pun jadi Presiden akhirmya, di tengah legitimasi politik Jokowi, dia hendak dijadikan “anak patuh”. Prabowo dipaksa menerima, tawaran-tawaran yang datang dari Jokowi. Nyaris tak ada yang bisa menolak, perpanjang Panglima TNI dan Kapolri, jumlah menteri dan orang-orang yang dijadikan tulang punggung penegakan hukum termasuk di KPK yang merupakan orang pilihan Jokowi sebelum turun sebagai Presiden, juga di Kejaksaan Agung.

Prabowo sebagai seorang Presiden hasil rekaan dipaksa menerima, tetapi Jokowi lupa posisi Presiden di Indonesia begitu kuat, sistem presidensial membuatnya memberi peran pada loyalis barunya. Dia bentuk Wakil Panglima TNI, orang tahu Jenderal Tandyo itu adalah panglima TNI versi Prabowo, bukan Agus Subiyanto yang orang Jokowi. Sementara di Kepolisian Listyo Sigit sudah me-rezim (mengakar kuat), dia menata orang-orang loyalisnya. Komjen Karyoto yang awal digadang jadi calon pengganti Listyo Sigit ternyata malah dikandangkan menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri.

Kedudukan Kabareskrim yang merupakan potensial calon Kapolri diduduki Wahyu Widada, seorang polisi prestasi peraih Adhi Makayasa di Akpol. Maka jangan heran yang dipakai oleh Listyo Sigit untuk gantian menyelidiki Jampidsus Febri Ardiansyah adalah Kakortas Tipidkor, sebuah badan di Mabes Polri yang dibentuk Jokowi sebelum lengser untuk mengantisipasi kalau KPK bentukannya sebelum lengser ternyata berubah loyalitas pada Prabowo. Urusan seperti ini pengalamannya sebagai tukang kayu digunakan, kalau kayu itu berlubang, siapkan dempul! Dempul-dempul itulah yang fungsinya seolah hukum berjalan, padahal yang terjadi dempul itu sewaktu waktu bisa jadi tempat ngengat melapukkan diri.

Prabowo tak mau hanya jadi Presiden Dempul, dia presidennya tetapi fungsinya hanya seperti dempul kayu, seolah olah kayu, padahal ya hanya dempul. Maka dia bersama bestie-nya Sjafri Sjamsudin membentuk Satgas Penataan Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Semua aparatur hukum dikandangkan dibawah Menteri Pertahanan, yang membawahi TNI. TNI punya senjata, tidak sekedar pistol. Tetapi dia tak punya pasal. Maka disitulah friksi lama Polri vs Kejaksaan dalam penegakan hukum dibuat saling menegasi. Kita juga tahu friksi Coklat dan Hijau dalam masa Jokowi sudah jadi rahasia umum, Coklat adalah anak emas Jokowi.

TNI menjaga Jaksa, Jaksa dijaga TNI. Hasilnya kemudian pertunjukan bombastis tentang tumpukan uang bertrilyun yang sering jadi tontonan, bahwa ini adalah hasil rampasan satgas PKH. Kejaksaan berprestasi dibawah Satgas PKH, tanah kawasan hutan diambil alih, denda dikenakan, tanah di kawasan di nasionalisasi walaupun sudah ada tambang, perkebunan sawit yang jutaan hektar. Kejaksaan bergigi dibawah lindungan TNI. Mereka menghancurkan bisnis-bisnis gelap yang dibekingi pejabat Polri dan petinggi polri di daerah yang tentu saja “nyetor” ke atas. Polri menjadi semakin mengecil di Era Prabowo, tunduk lagi pada tentara seperti jaman Orde Baru. Bahkan oleh Prabowo diminta jadi petani menanam jagung sebagai indikator ketahanan pangan.

Maka ketika diminta mengawal program MBG. Bersama TNI, Prabowo menempatkan mantan pensiunan Polri dan TNI menjadi wakil Kepala BGN. Merekalah pusat dari klan dapur coklat dan hijau. Tentu saja coklat lebih banyak punya rekanan bisnis dibandingkan hijau. Insentif dan korupsi BGN menjadi ladang dari penjarahan APBN melalui program ugal-ugalan di tengah kepemimpinan Dadan Hindayana yang memang tak punya background teknokrat.

Hasilnya Dadan dan Wakil-wakilnya malah menumpuk kekayaan fantastis dari kutipan setiap dapur. Karena jumlah dapur coklat lebih banyak, maka inilah yang memicu friksi kembali coklat dan hijau. Maka digerakankanlah Kejaksaan Agung, menangkap Kepala BGN dan Wakil-wakilnya. Menyelamatkan malunya oleh anak buah sendiri maka BGN dinakodai loyalis Prabowo lagi, Nanik S Deyang. Padahal orang tahu Nanik juga “pemain” tetapi BGN sementara dibersihkan dari partai coklat dan hijau.

Kejaksaan lebih jauh kemudian menangkap para operator titik, Jenderal Polisi aktif ditangkap padahal itu orang kepercayaan Kapolri. Serangan balik terjadi karena Kejaksaan melalui Satgas PKH sudah mengurangi lapak partai coklat di tambang dan sawit, maka di BGN mereka mencari rente dari protek nasional saja disikat. Maka dendam ini memuncak, mereka tahu sapu ini kotor, kalau sapu kotor tentu juga hasilnya kotor. Maka disikatlah Febri Ardiyansyah, calon Jaksa Agung pilihan Prabowo kelak. Tetapi Prabowo terbiasa dengan permainan orang terbaiknya akan dikorbankan, demi mengamankan posisinya. Orang bisa berganti, tetapi jabatan Presiden harus tidak terganti. Dia korbankan Febri dan dia akan terus tekuk Jokowi.

Disinilah sebenarnya perang yang terjadi. Kita rakyat disuguhi Trilyunan korupsi jaman Jokowi dan Prabowo, tetapi perang mereka kita nikmati sebagai efek permainan busuk yang memainkan para oligarki sekaligus juga dimainkan oligarki. Aparat hanya etalase dari permaianan pucuk pimpinan nasional yang bersama oligarki atau sedang menata oligarki baru.

Intinya, taek kabeh!

(Sumber: fb)