Israel Hama, Lebih dari 1 Juta Warga Eropa Desak UE Hentikan Kerja Sama dengan Israel

Gelombang dukungan terhadap Palestina di Eropa terus menguat. Lebih dari satu juta warga Uni Eropa resmi menandatangani petisi yang menyerukan penangguhan Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel.

Petisi ini diajukan melalui mekanisme Inisiatif Warga Eropa (European Citizens’ Initiative/EC), sebuah jalur resmi yang memungkinkan masyarakat ikut mengusulkan kebijakan di tingkat Uni Eropa. Agar dapat diproses, inisiatif ini harus didukung minimal satu juta warga dari sejumlah negara anggota.

Dengan terpenuhinya syarat tersebut, Komisi Eropa kini berkewajiban meninjau usulan tersebut, memberikan tanggapan resmi, dan membuka kemungkinan untuk menjadikannya sebagai kebijakan atau regulasi baru. Keputusan akhir tetap berada di tangan Komisi Eropa.

Gerakan ini merupakan bagian dari kampanye “Keadilan untuk Palestina” yang mulai bergulir sejak Januari 2026. Pencapaian satu juta tanda tangan ini bahkan disebut sebagai salah satu yang tercepat sejak mekanisme petisi tersebut diperkenalkan di Uni Eropa.

Tak hanya memenuhi ambang batas total dukungan, petisi ini juga berhasil melampaui syarat minimum di lebih dari tujuh negara anggota, dengan partisipasi warga dari setidaknya 10 negara.

Penyelenggara kampanye menyatakan bahwa suara satu juta warga tersebut adalah sinyal kuat bagi Uni Eropa untuk segera mengambil sikap tegas.

“Uni Eropa harus menjunjung tinggi hukum internasional dan menghentikan keterlibatannya,” demikian pernyataan mereka, sembari mengajak publik untuk terus meningkatkan dukungan hingga target baru 1,5 juta tanda tangan.

Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel sendiri merupakan kesepakatan kerja sama yang mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan, politik, hingga ekonomi. Uni Eropa tercatat sebagai mitra dagang terbesar Israel, dengan nilai perdagangan barang mencapai sekitar US$50,2 miliar pada tahun 2024.

Perjanjian yang mulai berlaku sejak tahun 2000 ini juga memuat klausul penting terkait hak asasi manusia dan prinsip demokrasi sebagai dasar hubungan kedua pihak.

Namun, meningkatnya tekanan publik menunjukkan adanya kesenjangan antara sikap masyarakat Eropa dan kebijakan resmi Uni Eropa terkait konflik Palestina. Kini, desakan agar blok tersebut mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel semakin sulit untuk diabaikan.