ISRAEL MARAH SETELAH DITAMBAHKAN PBB KE DAFTAR HITAM “KEKERASAN SEKSUAL”

Israel secara resmi memutus semua hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres setelah PBB memasukkan pasukan keamanan dan entitas Israel ke dalam daftar hitam (blacklist) tahunan terkait kekerasan seksual dalam konflik.

Langkah PBB tersebut memicu kemarahan besar dari para pejabat tinggi Israel yang menilai keputusan tersebut murni bersifat politik, tidak berdasar, dan bias.

Alasan Di balik Keputusan PBB

Laporan resmi PBB mengenai Kekerasan Seksual Terkait Konflik (CRSV) memasukkan pasukan bersenjata dan lembaga Israel—termasuk Layanan Penjara Israel (IPS)—ke dalam lampiran daftar hitam mereka. Keputusan ini didasarkan pada poin-poin berikut:

• Penyiksaan Tahanan Palestina: PBB menyatakan memiliki “informasi kredibel” mengenai pola kekerasan seksual, pencarian tubuh tanpa busana secara paksa, serta pelecehan fisik terhadap alat kelamin tahanan Palestina di berbagai pusat penahanan dan penjara Israel.

• Penolakan Akses Penyelidikan: Laporan tersebut mencatat bahwa tren ini sulit diverifikasi secara menyeluruh karena pihak berwenang Israel terus menolak akses masuk bagi tim inspektur dan pemantau hak asasi manusia PBB.

Reaksi Keras dan Kemarahan Israel

Para pemimpin dan diplomat Israel merespons pengumuman ini dengan kecaman tajam:

• Pemutusan Hubungan Diplomatik: Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengumumkan dalam sebuah pernyataan video bahwa Israel “sudah selesai” dan membekukan seluruh komunikasi dengan kantor Sekjen PBB selama Guterres masih menjabat.

• Kecaman Keras: Danon menyebut keputusan tersebut “keterlaluan, memalukan, dan tidak masuk akal,” serta menyatakan kemarahan karena Israel ditempatkan di daftar yang sama dengan organisasi teror seperti ISIS dan Hamas.

• Tuduhan Antisemit: Mantan anggota kabinet perang, Benny Gantz, menuduh PBB telah mengalami “kebutaan moral yang parah” dan menyebut laporan tersebut sebagai fitnah darah (blood libel) serta bentuk antisemitisme.

• Pembelaan Israel: Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan pihaknya telah menyerahkan dokumen bantahan terperinci atas setiap klaim dan menuduh balik bahwa tim PBB menolak undangan untuk datang langsung memverifikasi fakta di lapangan.

Respons dari PBB

Menanggapi keputusan boikot dari pihak Israel, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan bahwa PBB tetap mengetahui posisi Israel namun menegaskan bahwa pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka untuk dialog dengan perwakilan Israel sebagaimana dengan 192 negara anggota lainnya.

Sebaliknya, beberapa pakar hak asasi manusia PBB menilai bahwa langkah memasukkan Israel ke dalam daftar tersebut sudah “sangat terlambat” mengingat banyaknya dokumentasi pelanggaran yang diajukan oleh berbagai lembaga independen.