Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, menolak seruan untuk melucuti senjata faksi-faksi Palestina di Gaza.
Ia berpendapat bahwa melucuti senjata rakyat yang masih berada di bawah pendudukan hanya akan menjadikan mereka “korban empuk untuk dimusnahkan”.
Berbicara pada hari kedua Forum Al Jazeera di Doha, Minggu (8/2/2026), Meshaal mengatakan, bahwa wacana mengenai Hamas menyerahkan senjatanya merupakan kelanjutan dari upaya selama satu abad untuk melumpuhkan perlawanan bersenjata Palestina.
“Dalam konteks rakyat kami yang masih berada di bawah pendudukan, membicarakan pelucutan senjata adalah upaya untuk menjadikan rakyat kami korban yang mudah disingkirkan dan dengan mudah dimusnahkan oleh Israel, yang dipersenjatai dengan seluruh persenjataan internasional,” katanya.
“Selama ada pendudukan, maka ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan… sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa,” kata Meshal, yang sebelumnya memimpin kelompok tersebut.
Hamas telah berulang kali menyatakan bahwa perlucutan senjata adalah garis merah, meskipun mereka mengindikasikan bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan, setelah berdiri negara Palestina.
Para pejabat Israel mengatakan bahwa Hamas masih memiliki sekitar 20.000 pejuang dan sekitar 60.000 senapan Kalashnikov di Gaza.
Sebuah komite teknokrat Palestina telah dibentuk dengan tujuan untuk mengambil alih pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza yang porak-poranda, tetapi masih belum jelas apakah, atau bagaimana, komite tersebut akan menangani masalah demiliterisasi.
Komite tersebut beroperasi di bawah apa yang disebut “Dewan Perdamaian,” sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Meshal juga menegaskan bahwa Hamas “tidak akan menerima pemerintahan asing” atas wilayah Palestina.
“Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun,” kata Meshal.
“Rakyat Palestina harus memerintah rakyat Palestina. Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing,” tambahnya.
