REZIM AIR KERAS

✍🏻Agustinus Edy Kristianto

Pelaku lapangan mungkin bakal mudah dibekuk, tapi realistis saja, dalang/otak (auktor intelektualis) di balik penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus hampir mustahil terungkap. Apalagi jika kita berharap pengusutan motif yang bersinggungan dengan dimensi politik: siapa saja pihak yang bakal diuntungkan jika teriakan kritis terhadap UU tertentu menghilang setelah operasi air keras.

Mengutip kelakar yang sering dilontarkan Prabowo Subianto—tahu sama tahulah, kita sudah lama jadi orang Indonesia.

Sejarah membuktikan penyiram air keras terhadap Novel Baswedan, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, cuma divonis 2 tahun dan 1,5 tahun penjara oleh PN Jakarta Utara pada 2020.

Dua bekas anggota Brimob itu menyerahkan diri pada 2019, sekira 2,5 tahun setelah peristiwa penyiraman. Jaksa pun cuma menuntut 1 tahun penjara karena keduanya dianggap tidak berniat melukai berat korban dan hanya ingin memberi pelajaran karena sakit hati.

Artinya, kita nyaris tidak punya alasan historis yang kuat untuk berharap dalang kasus kekerasan semacam itu terungkap. Ini berlaku pula untuk beragam variasi teror yang terjadi selama 18 bulan pemerintahan Prabowo–Gibran: kepala babi, kepala burung, bangkai tikus tanpa kepala, ular, bom molotov…

Apalagi pendekatan hukum pidana kita cenderung lebih memudahkan menghukum pelaku lapangan ketimbang aktor intelektual melalui konsep penyertaan (menyuruh melakukan, turut serta, membantu melakukan) yang sangat bergantung pada saksi langsung. Jika saksi tak menyebut dalang, besar kemungkinan kasus berhenti.

Bandingkan dengan Amerika Serikat (common law) yang mengenal doktrin konspirasi (persekongkolan) atau doktrin command responsibility dalam hukum pidana internasional (ICC) yang diperkuat dengan pembuktian melalui pola komunikasi, transfer uang, pertemuan perantara… untuk membuktikan kejahatan terencana dan terorganisir.

Saya yakin celah hukum itu sudah dipikirkan oleh “pihak yang terganggu” dengan aktivitas Andrie dkk.

Mengapa harus KontraS? Mengapa harus sepulang dari podcast reformasi sektor keamanan di YLBHI? Mengapa harus tertuju pada pengusung uji materiil UU di MK? Apakah karena menerobos ruangan pembahasan RUU TNI di sebuah hotel? Mengapa malam hari? Mengapa air keras? Apa untungnya buat pelaku lapangan melukai Andrie? Siapa saja yang diuntungkan jika suara kritis Andrie dkk menghilang? Mengapa tidak menghajar pihak asingnya saja sekalian kalau memang benar aktivitas Andrie dkk didanai asing?

Pendeknya, mereka sudah menghitung bahwa hukum Indonesia tidak akan bisa menjangkau motif dan “penerima manfaat” sebenarnya dari teror ini. Pelaku lapangan kemungkinan besar akan tertangkap. Jika mereka aparat seperti dalam kasus Novel Baswedan, mungkin mereka akan diberhentikan. Tapi itu tidak menyelesaikan akar persoalan.

Masyarakat menganggap penyiraman air keras sebagai kejahatan, tapi bisa jadi di sisi lain pelaku menganggapnya loyalitas kepada atasan, kebanggaan kelompok, atau secara pragmatis berpikir bahwa lebih baik 1–2 tahun masuk bui tapi masa depan keluarga dijamin oleh “penerima manfaat”.

Dalam situasi ekonomi yang perih seperti sekarang, pikiran pragmatis-ekonomis semacam itu terasa “masuk akal”.

Analisis orang boleh bermacam-macam, tapi fakta yang tak terbantahkan adalah kepala babi, kepala burung, tikus tanpa kepala, ular, bom molotov… terjadi dalam 18 bulan pemerintahan Prabowo–Gibran dan sampai saat ini kita tidak tahu siapa dalang semua itu.

Ia cuma sibuk menuding pengamat/aktivis sebagai antek-antek asing, barisan sakit hati yang kalah pemilu, atau (selalu) dibayar oleh pengusaha sumber daya alam… Kita cuma dicekoki pidato berjam-jam tentang Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia makmur, berjuang untuk rakyat…

Ia seperti berperang dengan trauma dan ambisinya sendiri dengan membiarkan dua hal penting hilang dari bangsa ini: rasa aman dan rasa percaya rakyat kepada pemimpinnya—faktor paling dasar yang menjadi alasan kenapa kita bernegara.

Salam,
AEK