DONASI AMAL BUKAN KARCIS ANTREAN
Saudara Hasanuddin ini lucu juga. Dia kecewa berat: “Rakyat Indonesia sudah nyumbang Rp9 miliar, kok kapal Pertamina belum diloloskan dari Selat Hormuz?” Nadanya seperti orang yang habis kasih amplop kondangan lalu protes kenapa nggak dapat kursi VIP. Padahal yang punya hajat sedang kebanjiran, bukan pesta.
Secara implisit, ocehannya itu memperlakukan solidaritas kemanusiaan sebagai uang muka yang semestinya berbuah imbalan akses maritim. Seolah donasi itu karcis fast track yang bisa diselipkan ke petugas pelabuhan agar kapal didahulukan.
Mari kita dudukkan perkaranya dengan jernih.
1. Donasi Itu Amal, Bukan Token Antrean
Dana Rp9 miliar yang dihimpun dari 24.369 warga Indonesia itu disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) ke Bulan Sabit Merah Iran. Peruntukannya jelas dan mulia: rumah sakit lapangan di Shiraz dan Isfahan, serta bantuan bagi ribuan pengungsi sipil korban serangan udara. Ini adalah dana kemanusiaan murni, bukan uang pelicin birokrasi pelabuhan.
Jalur tanker adalah urusan Dewan Keamanan Nasional Iran dan Ports and Maritime Organization—lembaga yang sejak pecahnya perang mengendalikan setiap inci perairan teritorial dengan protokol militer.
Mencampur urusan Bulan Sabit Merah dengan Angkatan Laut Iran adalah kekeliruan kategori yang fatal. Mencampur dua jalur birokrasi yang sama sekali berbeda ini sama dengan menuntut rumah sakit umum memberi diskon tol laut. Kalau donasi dijadikan alat tawar, justru si Hasan ini yang mereduksi kemuliaan rakyat Indonesia jadi transaksi. Lucunya: yang nyumbang sudah ikhlas, eh yang nggak nyumbang malah sibuk nagih. Ibaratnya, Si Hasan ini ngomel2 kenapa tidak dapat diskon, lha padahal dia sendiri tidak belanja!
2. “Ditahan” Bukan “Dihalangi”
Saudara Hasanuddin bicara seolah Selat Hormuz adalah gang depan rumah yang bisa dilewati siapa saja tanpa permisi. Mari kita lihat faktanya.
Faktanya, Iran tidak pernah menutup total jalur ini untuk kapal komersial. Yang berlaku adalah aturan main baru di tengah perang—dan aturan ini berlaku universal, bukan diskriminasi terhadap Indonesia. Iran menetapkan tiga syarat tegas bagi kapal yang ingin melintas: pertama, kapal harus komersial, bukan militer, dan tidak terkait dengan negara musuh; kedua, kapal wajib mengikuti rute yang ditentukan Iran; ketiga, semua perlintasan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Angkatan Laut IRGC. Ini bukan arogansi—ini prosedur standar negara berdaulat yang sedang mempertahankan wilayahnya dari ancaman dua kekuatan militer global.
Lalu soal biaya? Ya, Iran memang memberlakukan biaya transit. Untuk kapal tanker bermuatan, tarifnya sekitar $1 per barel minyak yang diangkut, dibayar dengan mata uang kripto agar tak terlacak sanksi. Kapal kosong bebas biaya. Angkanya bervariasi menurut jenis dan ukuran kapal, dengan beberapa estimasi menyebut hingga $2 juta per kapal. Apakah ini pungutan yang memberatkan di tengah krisis energi global? Bisa jadi. Tapi pertanyaannya: apakah Indonesia dikecualikan? Tidak. Rusia, Tiongkok, India—semua ikut antre dan membayar sesuai ketentuan. Indonesia tidak sedang dizalimi; Indonesia sedang diperlakukan setara dalam situasi yang sama abnormalnya.
Bandingkan dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat: blokade total tanpa pandang bulu. CENTCOM terang-terangan menyatakan blokade berlaku untuk semua kapal menuju atau dari pelabuhan Iran. Bahkan Per 18 April 2026, sudah 21 kapal dipaksa putar balik oleh kapal perusak AS—tanpa tawar-menawar, tanpa jalur alternatif, tanpa koordinasi. Iran masih menyediakan koridor khusus dengan pengawalan dan prosedur yang jelas; AS bahkan tidak memberi pilihan.
Data pelacakan kapal menunjukkan bahwa kapal-kapal yang berhasil melintasi Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir hanya kapal yang mengikuti rute yang ditetapkan Iran. Kapal yang nekat menerobos tanpa klirens? Mereka berubah haluan atau mundur—entah karena ditolak Iran atau dicegat AS.
Maka, “belum meloloskan” yang dikeluhkan Saudara Hasanuddin sejatinya adalah proses verifikasi yang justru melindungi nyawa pelaut Indonesia. Membiarkan kapal melintas tanpa klirens di tengah situasi seperti ini sama dengan menyuruh tamu lewat pintu depan saat di halaman sedang baku tembak dan penembak jitu bertebaran di atap. Anda mengeluh kena tilang karena tidak bawa SIM, sementara di jalur yang sama puluhan kendaraan lain dipaksa putar balik tanpa sempat bertanya “kenapa”.
3. Negosiasi Justru Lancar—Indonesia Diprioritaskan di Tengah Kekacauan
Di sinilah narasi “Iran mempersulit” runtuh sepenuhnya.
Hingga 16 April 2026, Pertamina mengonfirmasi bahwa mereka terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri RI dan pemangku kepentingan terkait. Juru Bicara Kemlu RI menyatakan ada sinyal positif dari Iran sejak pertengahan Maret.
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi juga menyatakan bahwa kapal Indonesia tinggal menunggu penyelesaian masalah teknis kecil.
Lalu pada 17-18 April 2026, Selat Hormuz dibuka untuk kapal komersial selama periode gencatan senjata di Lebanon. Pertamina langsung menyiapkan passage plan untuk Pertamina Pride dan Gamsunoro—dua kapal yang selama ini menjadi objek keluhan. Sementara itu, dua kapal Pertamina lain—PIS Rinjani dan PIS Paragon—sudah lebih dulu melintasi Selat Hormuz dengan selamat pada 10 Maret 2026.
Artinya apa? Iran tidak memblokir Indonesia. Dua kapal tertahan itu kebetulan terjebak di momen ketika situasi memanas dan aturan diperketat untuk semua pihak. Kalau Iran benar-benar “tak tahu balas budi”, ngapain kapal sebelumnya diloloskan tanpa drama?
Jangan Salah Alamat
Donasi Rp9 miliar adalah bukti kemuliaan hati rakyat Indonesia—dan Iran telah menyampaikan terima kasih yang tulus untuk solidaritas itu. Namun menjadikannya nota penagihan untuk akses maritim di tengah perang adalah tindakan yang secara intelektual tidak jujur dan secara diplomatik tidak pantas.
Kapal Indonesia bukan tertahan karena Iran lupa budi. Kapal Indonesia tertahan karena selat itu sedang menjadi panggung tinju dua raksasa militer, dengan puluhan kapal lain dipaksa mundur oleh blokade pihak ketiga. Kalau ingin kapal cepat melintas, arahkan protes kepada pihak yang memulai blokade (AS). Atau lebih simpel: tunggu perang selesai, seperti kita semua menunggu harga gorengan turun setelah minyak dunia stabil. Iran setidaknya masih memberi Anda formulir tilang yang bisa diurus, sebaliknya AS bahkan tidak memberi Anda kesempatan menepi.
(fb The Argumentator)
