Profil Silmy Karim, Wakil Menteri Yang Jadi Tersangka KPK, Jatah Setoran Rp100 Juta Setiap Pekan

Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia.

KPK menetapkan Silmy Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi, pada Kamis (4/6/2026).

Silmy dan tujuh orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat, pada Rabu (3/6/2026).

“8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK (Silmy Karim) yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

Berikut adalah profil lengkap beserta detail kasus yang menjeratnya:

Kasus Hukum yang Menjerat

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Setelah sempat diburu, Silmy Karim akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK.

• Dugaan Modus Operandi: Silmy Karim bersama tujuh pejabat imigrasi lainnya diduga melakukan pemerasan terstruktur dalam penerbitan dokumen keimigrasian, seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Dokumen para WNA sengaja dihambat atau ditahan jika sponsor tidak membayar biaya ekstra dengan prinsip “setiap klik ada harganya”.

• Nilai Korupsi & Aliran Dana: Selama periode 2022–2026, total uang pungutan liar (pungli) yang dikumpulkan sindikat ini melalui rekening penampung mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar. Kasus ini pertama kali terendus dari temuan awal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas aliran dana mencurigakan sebesar Rp366,7 miliar di 96 rekening milik puluhan pegawai imigrasi.

• Jatah Rutin Mingguan: Ketua KPK mengungkapkan bahwa Silmy Karim diduga rutin menerima jatah uang pemerasan sebesar Rp100 juta setiap pekan yang dibagikan pada hari Jumat.

• Kode Distribusi Khusus: Sindikat ini menyamarkan aliran uang menggunakan kode rahasia. Istilah “malaikat” digunakan untuk merujuk pada distribusi uang bagi pejabat tinggi. Mereka juga memakai kode personel konser grup band (seperti vokalis, gitaris, dan backing vocal) untuk merepresentasikan jatah pihak tertentu.

• Status Jabatan Saat Ini: Presiden Prabowo Subianto telah meneken surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wamen Imipas tidak lama setelah status tersangkanya diumumkan.

Profil Singkat Silmy Karim

Sebelum tersandung kasus di KPK, Silmy Karim dikenal sebagai seorang profesional, ekonom, dan birokrat berlatar belakang non-PNS dengan rekam jejak mentereng di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis serta sektor pertahanan negara.

Biodata Singkat: Lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 19 November 1974.

Perjalanan Karier:

• Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Oktober 2024 – Juni 2026)
• Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (2023–2024)
• Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2018–2023), di mana ia dikenal berhasil melakukan restrukturisasi utang besar perusahaan.
• Direktur Utama PT Pindad (Persero) (2014–2016).
• Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) (2016–2018).
• Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Tbk (diangkat Mei 2023).
• Staf Ahli di Kementerian Pertahanan dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Latar Belakang Pendidikan:

Silmy Karim memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi serta manajemen pertahanan dan keamanan baik di dalam maupun luar negeri. Berikut adalah riwayat pendidikan formal dan eksekutif yang pernah ia tempuh:

Pendidikan Tinggi Akademik:

• Sarjana Ekonomi (S1): Universitas Trisakti, Jakarta.
• Magister Ekonomi (S2): Universitas Indonesia (UI), Jakarta.

Pendidikan Pertahanan dan Kepemimpinan (Luar Negeri):

• Georgetown University: Leadership Program, Washington DC, Amerika Serikat (2010).
• Harvard Kennedy School (Harvard University): National and International Security (Eksekutif Pendidikan), Massachusetts, Amerika Serikat (2012).
• NATO School Oberammergau: NATO Staff Officer Orientation Course, Jerman (2012).
• George C. Marshall European Center for Security Studies: Advance Security / Executive Program in Advance Security Studies (PASS), Jerman (2012).
• Naval Postgraduate School: Manajemen Pertahanan / Senior International Defense Management Course (SIDMC), California, Amerika Serikat (2014).