KONSOLIDASI YANG MENGKONFIRMASI KEPANIKAN REZIM PRABOWO

KONSOLIDASI YANG MENGKONFIRMASI KEPANIKAN REZIM PRABOWO

Oleh: Ahmad Khozinudin, SH

Baru saja beredar kabar, Said Iqbal Presiden Partai Buruh, diberi bagian kue kekuasaan menjadi Penasehat Presiden di bidang ketenagakerjaan. Langkah ini, adalah strategi lanjutan kekuasan Prabowo mengkonsolidasi kekuatan buruh setelah sebelumnya menjadikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan.

Pengangkatan Said Iqbal, adalah bagian dari konsolidasi ke kekuatan masyarakat sipil (Civil Society) agar berdiri tegak mendampingi rezim Prabowo Subianto. Pencopotan sekaligus proses hukum kepada Dadan MBG Cs, adalah upaya mengkonsolidasi opini publik agar menilai seolah-olah rezim sedang terus berupaya memperbaiki kinerja.

Sebelumnya, hantaman kritik publik pada pidato Prabowo, kekacauan kurban Presiden, hingga kesombongan Teddy Seskab pada Dino Patti Djalal begitu kuat menghantam sendi-sendi legitimasi rezim. Jika tidak karena drama Dadan MBG, mungkin netizen masih fokus mengulik pidato Prabowo, kungker ke Prancis, hingga mengolah video kampanye politik Prabowo yang menebar banyak janji yang tak kunjung direalisasi, lengkap dengan sound suara kentut (sekolah gratis, listrik gratis, BBM gratis, dll).

Disisi lain, Prabowo juga tetap harus menghadapi rongrongan kubu Jokowi. Manuver Prabowo di Hari Pancasila, yang lebih memilih mesra dengan Megawati, masifnya serangan PDIP pada rencana keliling Jokowi, membuat kubu Solo juga mengambil ancang-ancang pada Prabowo.

Terjadi konsolidasi alami antara oligarki dan rakyat, yang pada titik tertentu merasa ‘sama-sama’ dikerjai. Monopoli eksport batubara, minyak sawit hingga produk olahan besi, membuat Oligarki merasa ‘dikerjai’ karena mereka paham, dibalik kebijakan ini ada target mengumpulkan upeti bagi rezim dan elit untuk konsolidasi politik agar terus berkuasa (biaya Pemilu 2029).

Rakyat, merasa tambah diperas keringatnya dengan ketentuan PP baru dimana pajak UMKM dinaikan dari sebelumnya 0,5 % dari omset, menjadi 22 % dari laba bersih.

Kendati fasilitas 0,5 % tidak dicabut, namun fasilitas ini dipersempit. Pajak 22% dari laba bersih, dalam simulasinya lebih mencekik leher rakyat ketimbang tarif 0,5 % dari omset.

Belum lagi, dalih untuk menghindari pengusaha memecah bisnis agar mendapatkan fasilitas 0,5 % tak berdasar. Sebab, jika problemnya itu maka harusnya dilakukan pengetatan dalam kontrol sekaligus penindakan. Bukan dengan mengubah aturan, yang merugikan seluruh UMKM.

Dolar yang telah mencapai nilai Rp.18.000 membuat ruang fiskal makin sesak. APBN makin kesulitan bernafas, utang luar negeri dalam bentuk dolar langsung naik beban pembayarannya. Seluruh industri yang basis bahan bakunya dari import langsung terpukul. Ini berpengaruh pada pendapatan pajak usaha, karena jika bisnis tutup jangankan pajak, omsetnya pun hilang.

Ketidakpercayaan makin meluas. Rezim Prabowo dianggap jauh lebih buruk dari rezim Jokowi. Meski berbeda motif, bisa jadi kekuatan oligarki, civil society hingga kubu Jokowi menghantam kekuasaan Prabowo. Gejolak 1998 bukan mustahil akan terulang.

Sementara itu, elemen pergerakan Islam, sejauh ini masih stagnan seperti era 1998. Belum menjadi aktor aktif, kecuali penonton dan pengamat.

Jika gejolak 1998 berulang, maka yang mendapat deviden pergerakan masih berulang mereka yang bergerak berdasarkan basis kezaliman. Bukan atas kesadaran Islam sebagai solusi bagi problematika kehidupan.

Kekhawatiran akan represi, menjadi faktor yang mendominasi elemen pergerakan Islam mengambil sikap wait n see. Sejumlah kebrutalan era rezim Jokowi masih terus menghantui, khawatir itu akan direpetisi rezim Prabowo.

Padahal, era kesadaran publik sudah maju. Setidaknya, kesadaran atas rusaknya politik dan buruknya pelayanan pemerintah kepada rakyat, yang setiap hari disuarakan oleh rakyat dan diamplifikasi oleh netizen di berbagai platform sosial media. Era hari ini, benar-benar berbeda seperti saat era Jokowi yang powerfull, juga sangat berbeda jauh dengan era 1998.

Terserah. Apakah elemen pergerakan Islam hanya mau kembali menjadi penonton seperti 1998, atau ikut aktif membeli saham pergerakan agar berhak atas deviden perubahan.

Deviden utama yang bisa diambil adalah kepemimpinan pergerakan, sosok representasi pergerakan Islam, hingga mengenalkan alternatif perubahan dalam perspektif Islam. Jika tidak ambil bagian, maka jangan harap mau didengar rakyat setiap akan berbicara soal narasi perubahan.(*)