PRESIDEN TERBOROS DI DUNIA

PRESIDEN TERBOROS DI DUNIA

ANALISIS COST-EFFECTIVE KUNKER LN PAK BOWO

✍🏻Meilanie Buitenzorgy

Gaes, ayok ngacung siapa yang udah nonton video konten Om Dino Patti Djalal Penuh terbaru soal kunker LN Pak Bowo, terus jadi bete baca komen denial-nya Qadari?

Gw banget!

Huh.

Sebagai warga negara yang baik (dan pembayar pajak yang taat, secara 82,1% isi dompet APBN kita itu murni dari keringat kolektif kita via pajak, bea, dan cukai), kita wajib kan ya melakukan micro-audit berbasis data obyektif.

Nha, tahukah kalian gaes? Berdasarkan hitung-hitungan tahunan fiskal terbaru per Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi memegang rekor sebagai kepala negara paling mobile SEDUNIA.

Widih.

Beliau menghabiskan rata-rata 75 hingga 85 hari per tahun menginap di luar negeri. Mengalahkan Emmanuel Macron (35 hari), Narendra Modi (25 hari), bahkan Donald Trump yang cuma betah 20 harian di luar Washington.

Oke, jadi dari durasi kunjungan, si Bapak fix JAWARA DUNIA ya gaes. Sekarang pertanyaannya seberapa faedah/unfaedah kunker LN masif itu buat rakyat Indonesia?

Sebagai rakyat jelata yang kagak percaya apa yang keluar dari mulut Qadari, mari kita bedah pake pisau analisis ala-ala BENEFIT COST.

Etapi masalahnya, pemerintah republik Konoha gak TRANSPARAN soal COST kunker LN si Bapak. Beda dengan pemerintah India dan Prancis yang rajin woro-woro biaya kunker LN Modi dan Macron. Maka mayan peer nih meng-estimasi berapa duit PAJAK KITA yang dipake Bapak, Buna dan rombongan sirkusnya plesiran, eh, beburu investor ke LN.

So let’s do the math as best as we can:

Karena Istana Konoha pelit data, para jurnalis investigasi dan pakar ekonomi terpaksa menyisir dokumen manifes, invoice avtur maskapai, dan nota pemesanan hotel yang sempat bocor di lapangan. Hasilnya? Sekali kepakan sayap untuk satu rangkaian misi penerbangan utama jarak jauh, biaya operasionalnya mencapai Rp61,18 Miliar!

Et dah. Duit segitu larinya ke mana aja?

Pertama, Rp22,25 Miliar habis buat avtur dan aviasi. Wajar mahal, karena bapak bikin tren keprotokolan baru: menerbangkan DUA PESAWAT KEPRESIDENAN sekaligus demi memisahkan delegasi elite dengan staf pembantu teknis.

Kedua, Rp27,81 Miliar amblas buat hotel dan posko. Ini efek rombongan yang memboyong 40–80 personel, lalu memborong 27 kamar hotel bintang lima mewah sekelas Four Seasons George V Paris selama berhari-hari.

Nah, buat yang rajin baca investigasi Tempo, mereka memang mencatat tagihan sewa 27 kamar di Hotel Four Seasons Paris itu “cuma” Rp5,8 Miliar untuk 3 malam. Tapi ingat gaes, itu baru tagihan eceran di satu kota!

Dalam satu rangkaian misi penerbangan utama jarak jauh, bapak itu gak cuma ke Paris, tapi melakukan tur maraton borongan. Contohnya tur paling gres akhir Mei 2026 kemarin: bapak terbang 9 hari beruntun borongan rute Filipina –> Austria –> Hongaria –> baru finish di Prancis . Angka Rp27,81 Miliar ini adalah akumulasi biaya sewa kamar delegasi plus sewa ruang suite besar untuk Posko Kendali Keamanan Paspampres di semua negara transit yang dikunci (block booking) selama 9 hari penuh sejak tim mendarat.

Ketiga, Rp11,12 Miliar melayang buat uang saku (lumpsum) valas delegasi eselon dan koordinasi atase. Kok banyak amat? Lha iya Bapak kita kan emang hobinya bawa rombongan segambreng-gambreng kalo pigi-pigi ke LN. Antara 40-80 orang per kunjungan.

Nah, berhubung bapak melakukan sekitar 15 kali misi penerbangan utama per tahun, kalau dikalikan murni secara linear (15 x Rp61,18 Miliar) ketemunya “cuma” Rp917 Miliar. Tapi realitas serapan anggaran di APBN kita bisa membengkak dahsyat menyentuh ~Rp2,78 Triliun per tahun lho. Nah, di sinilah letak jebakan logika arloji biaya berjalan dan multiplier effect dari format kunker borongan ci Bapak.

Bapak itu kan jarang terbang tipe single-trip (Jakarta-Paris-Jakarta langsung pulang). Formatnya adalah tur maraton multi-negara: sekali terbang langsung menyisir 3 sampai 5 negara berurutan kadang bisa sampai 15-21 hari penuh.

Konsekuensinya, Kemensetneg harus menerbangkan Tim Advance (Paspampres, Protokol, Medis) terpisah menggunakan pesawat komersial ke tiap-tiap negara tujuan tersebut secara simultan. Jadi kalau bapak keliling 4 negara dalam satu rute maraton, Kemensetneg membiayai 4 tim advance berbeda. Otomatis biaya tiket, lumpsum valas harian, dan sewa kamar posko komando di 4 hotel mewah yang berbeda sudah terduplikasi berlipat ganda dari awal sebelum pesawat kepresidenan mendarat!

Bukan cuma itu gaes, sistem pemesanan kamar untuk VVIP dan posko militer di hotel bintang lima luar negeri itu menggunakan sistem block booking (dikunci dan dibayar penuh) dari semenjak Tim Advance datang sampai rombongan presiden pulang. Artinya, arloji biaya sewa puluhan kamar terus berputar 24 jam penuh selama berminggu-minggu di luar negeri!

Ditambah lagi, bapak memboyong dua pesawat jet VVIP yang ikut “kosan” atau parkir di apron bandara internasional kelas dunia (seperti Charles de Gaulle Paris atau Heathrow London). Biaya parkir pesawat jet VVIP (apron & ground handling fee) di bandara luar negeri itu dihitung per jam dengan tarif valas yang sangat fantastis. Ditambah operasional tim teknis pangan kemenag/kementan yang harus roadshow lebih lama di Eropa buat ngurus legalitas impor, klop sudah arloji biaya triliunan ini terus berjalan tanpa henti.

Sekarang, kalau kita bedah pakai kacamata sejarah kepresidenan RI, ritme terbang Prabowo ini benar-benar sebuah anomali struktural. Mari kita bandingkan dengan data rata-rata tahunan dua pendahulunya, SBY dan Jokowi.

Dulu, SBY dan Jokowi itu sangat selektif dan membatasi diri untuk kategori Working Visit (Kunjungan Kerja Mandiri). SBY rata-rata cuma melakukan 0,9 kali Working Visit per tahun, dan Jokowi cuma 0,8 kali per tahun. Sisanya? Mereka lebih banyak memaksimalkan KTT Multilateral (seperti G20 atau ASEAN) atau Kunjungan Kenegaraan (State Visit).

Nah, di era Prabowo, statistiknya berbalik total! Rata-rata Working Visit beliau melonjak gila-gilaan sampai 18,7 kali perjalanan per tahun. Dari total 51 kali lawatan luar negeri yang sudah beliau lakukan dalam kurun waktu 1,5 tahun ini, kategori Working Visit mendominasi sebanyak 28 kali penerbangan. Sementara kategori State Visit baru dilakukan 3 kali saja (Singapura, Brasil, dan Prancis).

Kenapa perbedaan kategori ini penting? Sebab, dalam hukum keprotokolan internasional, kalau statusnya State Visit, akomodasi untuk delegasi INTI itu gratis dibayarin penuh oleh negara tuan rumah. SBY dan Jokowi dulu pintar memanfaatkan celah ini untuk menghemat kas negara.

Sebaliknya, kalau Working Visit, inisiatifnya murni dari Jakarta untuk berburu agenda sendiri. Konsekuensinya? Indonesia wajib menanggung 100% biaya operasional tanpa subsidi asing sesen pun!

Sekarang mari kita uji efektivitas kunker LN-nya sii Bapak secara makro melalui Rasio Efektivitas Diplomasi (Total Investasi Netto dibagi Total Biaya Kunjungan).

Di sinilah plot twist-nya dimulai…

Oleh-oleh dari Paris kemarin memang kelihatan mentereng: ada komitmen investasi USD 3,5 miiliar di atas kertas (MoU). Tapi tahu sendiri kan gaes, dalam birokrasi bisnis internasional, MoU itu butuh waktu jeda (time lag) 1 sampai 3 tahun buat berubah jadi pabrik riil di lapangan.

Sementara itu, yang sudah 100% RIIL paska-kunjungan sepanjang tahun 2025 justru adalah Arus Kas Keluar (Belanja Negara).

Indonesia sukses mencatatkan diri sebagai pembeli kakap (premium customer) Prancis di tahun 2025 dengan total belanja Rp199,61 Triliun!

Isinya apa saja? Pelunasan bertahap 42 Jet Rafale, 2 Kapal Selam Scorpene, Radar Thales, plus—ini yang paling plot twist per akhir Mei 2026—Bapak resmi membuka keran impor susu sapi formula dan daging sapi potong dari Prancis demi menyokong program Makan Bergizi Gratis karena peternak lokal kita defisit pasokan!

Jadi kalau dikurangi: Total Investasi Riil Masuk tahun 2025 (Rp211,28 Triliun) dikurangi Belanja Riil Keluar kita (Rp199,61 Triliun), Total Investasi Neto Indonesia cuma tersisa Rp11,67 Triliun.

Artinya, Rasio Efektivitas Diplomasi Indonesia cuma nangkring di angka 4,20!

Jauh banget kalau dibandingin sama Emmanuel Macron yang rasionya menembus 1.496,97 karena dia penganut ketat “The Day-Trip Protocol” (terbang pagi, pulang malam tanpa nginep di hotel, biaya hotel = Rp0), atau Narendra Modi yang rasionya di angka 886,00 karena pelit bawa staf lapis ketiga ke pesawat.

Di Indonesia, setiap Rp1 Miliar uang pajak kita yang dibakar buat avtur pesawat dan kamar hotel mewah rombongan VVIP pada Working Visit mandiri, return-nya cuma Rp4,2 Miliar investasi riil. Marginnya tipis sekecil remah-remah rempeyek!

Kezel gak lu-lu pada?

Sebagai kontributor 82.1% APBN lewat pajak, gw sih GAK RELA duit gw dipake buat plesiran unfaedah.

“Dulu waktu belum berkuasa saya nonton parade kenegaraan di LN cuma dari jalan. Sekarang saya menyaksikan dari podium.”

Yolo Pak e Pak… kok receh amat motivasinya?

Gini lho Pak. Sebagai tax-payer, saya tuh maunya duit saya dipakai buat:

-Menggaji guru-guru honorer setara UMP supaya dik Bastian di NTT gak jadi bunuh diri karena stress tiap hari ditagih uang sekolah untuk pembayar gaji guru honorer

-Membeli susu buat adik-adik bayi korban banjir Aceh yang sampai sekarang masih terlunta-lunta di pengungsian

-Membeli kaos kaki buat anak-anak SD yang kakinya dibalut arang sama Bapaknya yang ga mampu beli kaos kaki hitam

-dst dll rakyat-rakyat Bapak yang hidupnya masih pada susah….

Qadari atau buzzer-buzzer nya Qadari coba bikin analisis efektivitas tandingan ya, Secara kan ordal pasti punya data yang lebih paten. Makanya TRANSPARAN, coba buka data biaya kunker si Bapak, kayak Modi dan Macron.

Berani gak, Qadari?