Pengaruh Politik Jokowi Masih Besar

Oleh: Werdha Candratrilaksita

JOKO WIDODO tidak lagi berkantor di Istana. Kekuasaan formalnya sebagai presiden telah berakhir sejak Oktober 2024. Namun, berakhirnya kekuasaan ternyata tidak serta-merta mengakhiri pengaruh politiknya.

Safari politik Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memperlihatkan fenomena tersebut.

Di Lampung, Jokowi hadir dengan atribut PSI, memberi motivasi kepada struktur partai, berbicara mengenai target Pemilu 2029, sekaligus menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa”.

Sekitar sebulan kemudian, di NTT, Jokowi kembali berada di tengah agenda PSI dan memperoleh penghormatan sebagai “Saudara Raja Raja Timor” dari sejumlah kerajaan di Pulau Timor.

Dua perjalanan itu menarik karena berlangsung hampir dua tahun setelah Jokowi meninggalkan jabatan presiden.

Ia tidak lagi datang dengan kewenangan seorang kepala negara, tidak membawa instruksi pemerintahan, dan tidak memiliki kekuasaan administratif atas kepala daerah.

Namun kedatangannya tetap mengundang massa, menjadi berita nasional, mendapat penghormatan adat, sekaligus memancing tanggapan dari lawan politik.

Karena itu, pengaruh politik Jokowi tidak cukup diukur dari satu indikator, misalnya elektabilitas PSI.

Kekuasaan dan pengaruh merupakan dua hal berbeda. Kekuasaan formal dapat berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan, sedangkan pengaruh dapat bertahan jauh lebih lama.

Setidaknya terdapat lima sumber yang membuat pengaruh politik Jokowi masih layak diperhitungkan.

Pertama adalah personal political capital, atau modal politik personal. Jokowi membawa nama, popularitas, rekam jejak sepuluh tahun memimpin Indonesia, serta jaringan relawan yang dibangun sejak Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta, hingga dua kali pemilihan presiden.

Modal personal semacam ini tidak serta-merta hilang ketika seseorang meninggalkan jabatan. Masyarakat mungkin mempunyai penilaian berbeda terhadap warisan pemerintahan Jokowi, tetapi namanya masih dikenali secara luas dan tindakannya masih memperoleh perhatian besar.

Dalam politik elektoral, tingkat pengenalan, ingatan terhadap rekam jejak, dan jaringan lama merupakan sumber daya yang tidak kecil.

Safari ke Lampung dan NTT juga bukan dilakukan tanpa kalkulasi politik yang matang.

Keduanya merupakan daerah yang pada masa lalu memberikan dukungan cukup besar kepada Jokowi.

Karena itu, perjalanan tersebut dapat dibaca sebagai usaha merawat kembali hubungan politik yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Kedua adalah symbolic capital, atau modal simbolik. Penganugerahan gelar adat di Lampung dan penghormatan dari para raja di Timor menarik dibaca dalam perspektif ini.

Gelar adat tentu tidak identik dengan dukungan elektoral. Penghormatan masyarakat adat juga tidak otomatis berarti seluruh masyarakat daerah tersebut akan memilih partai atau kandidat yang didukung Jokowi.

Namun simbol mempunyai fungsi politik tersendiri. Ia memperlihatkan penerimaan, penghormatan, dan pengakuan sosial yang tidak berasal dari jabatan formal.

PSI menafsirkan berbagai penghormatan tersebut sebagai tanda masyarakat masih mengingat pembangunan yang dilakukan selama pemerintahan Jokowi.

Penjelasan itu tentu merupakan pandangan politik PSI dan tidak harus diterima sebagai kesimpulan objektif.

Namun fakta komunitas adat masih menyediakan ruang penghormatan bagi seorang mantan presiden merupakan fenomena politik yang patut dicermati.

Politik Indonesia memang tidak hanya bekerja melalui pemilu, partai, survei, dan lembaga negara.

Ia juga bekerja melalui simbol, gelar, ritus sosial, ingatan kolektif, serta hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat.

Ketiga adalah organizational leverage, yakni kemampuan memanfaatkan organisasi politik sebagai instrumen untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh.

Di sinilah PSI menjadi penting. Jokowi tidak lagi sekadar menghadiri kegiatan sosial yang kebetulan diselenggarakan sebuah partai.

Dalam berbagai agenda PSI, ia mulai berbicara mengenai struktur, mesin partai, pengenalan simbol gajah, hingga target kemenangan pada Pemilu 2029.

Di Kupang, misalnya, Jokowi berbicara tentang pembentukan “mesin dengan CC besar” untuk menuju kemenangan besar pada 2029.

Bahasa seperti ini menunjukkan keterlibatan yang jauh lebih aktif daripada hubungan seorang mantan presiden dengan partai yang sekadar mengundangnya.

PSI pada Pemilu 2024 memang belum berhasil masuk DPR.

Namun di situlah pembuktian pengaruh personal Jokowi: apakah modal personal Jokowi dapat dikonversi menjadi modal organisasi bagi PSI?

Jawabannya tentu belum dapat diketahui sekarang. Pemilu 2029 masih cukup jauh, dan sepanjang tiga tahun ke depan, segala dinamika mungkin saja terjadi.

Namun proses konversinya sudah mulai terlihat tanda-tandanya.

Keempat adalah dynastic leverage, atau daya pengaruh yang muncul dari posisi anggota keluarga di pusat-pusat politik strategis.

Istilah ini tidak harus serta-merta dipahami sebagai tuduhan bahwa seluruh kekuasaan dikendalikan sebuah keluarga.

Yang perlu dilihat adalah fakta konfigurasi politik keluarga Jokowi memang memberikan daya ungkit yang tidak dimiliki kebanyakan mantan presiden.

Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden. Kaesang Pangarep memimpin PSI. Sementara Jokowi sendiri mempunyai modal politik personal yang besar.

Konfigurasi tersebut menciptakan tiga titik pengaruh sekaligus: pemerintahan, partai, dan figur mantan presiden.

Karena itu, posisi Jokowi setelah meninggalkan Istana berbeda dengan mantan presiden lainnya.

Bahkan tanpa memegang jabatan formal di pemerintahan atau partai, ia tetap berada sangat dekat dengan dua simpul kekuasaan strategis tersebut yakni: pemerintahan dan partai.

Kelima adalah agenda-setting power, yakni kemampuan membuat tindakan, ucapan, bahkan gestur seseorang menjadi agenda percakapan politik.

Hampir setiap perjalanan Jokowi masih menjadi berita. Ketika ia mengenakan atribut PSI, muncul tafsir politik.

Ketika menerima gelar adat, muncul perdebatan. Ketika menjalani prosesi adat di Lampung, simbol dalam prosesi itu diperdebatkan. Ketika mengunjungi NTT, elite partai lain ikut menanggapinya.

Terlepas dari apakah seluruh tafsir itu benar atau berlebihan, namun ada satu kenyataan sulit disangkal bahwa “Jokowi masih mampu membuat aktor politik lain bereaksi”.

Dalam ilmu politik, kemampuan menentukan apa yang dibicarakan publik merupakan bentuk kekuasaan tersendiri.

Seorang tokoh boleh saja tidak lagi mempunyai kewenangan memerintah, namun selama tindakannya masih mampu menentukan agenda percakapan politik, pengaruhnya belum dapat disebut hilang.

Di berbagai media, berita mengenai jokowi masih menempati puncak bacaan publik. 

Sehingga menarik membandingkan perjalanan Jokowi hari ini dengan pembacaan simbolik yang pernah saya tulis mengenai Borobudur dan bayangan politik 2029.

Dalam tulisan tersebut, simbol gajah saya baca sebagai salah satu ruang tafsir mengenai kemungkinan munculnya PSI sebagai pemain politik yang lebih penting pada 2029, dengan Jokowi sebagai salah satu penggeraknya.

Tafsir Borobudur tentu berada dalam wilayah simbolik dan baru dapat diuji oleh perjalanan waktu.

Namun safari politik Jokowi sekarang memberikan bahan yang lebih empiris: figur gajah telah menjadi identitas PSI, Jokowi bergerak bersama partai tersebut, dan target 2029 mulai disebut secara terbuka.

Meski demikian, besarnya pengaruh Jokowi hari ini tidak berarti PSI otomatis akan memperoleh suara besar pada 2029.

Pengaruh personal tidak selalu mudah ditransfer menjadi pilihan elektoral. Pemilih dapat menghormati Jokowi namun memilih partai lain.

Mereka dapat menyukai pembangunan era Jokowi namun tidak memilih PSI. Bahkan pendukung Jokowi sendiri bukan merupakan kelompok yang homogen.

Berbagai gejala politik yang muncul menunjukkan bahwa pengaruh Jokowi tersebut masih ada. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah: seberapa besar pengaruh itu dapat dikonversi menjadi suara?

Lampung dan NTT bisa jadi merupakan laboratorium awal politik Jokowi 2029.

Di dua daerah tersebut terlihat bagaimana modal politik personal, modal simbolik, organisasi PSI, posisi politik keluarganya, serta kemampuan Jokowi menguasai perhatian publik bertemu dalam satu panggung.

Pengaruh politik memang tidak identik dengan kekuasaan formal. Kekuasaan Jokowi sebagai presiden telah selesai, sedangkan pengaruhnya belum selesai.

Pertarungan sesungguhnya adalah apakah lima modal tersebut, yaitu nama dan rekam jejaknya, legitimasi simboliknya, PSI sebagai kendaraan politik, posisi politik keluarganya, serta kemampuannya menentukan agenda setting; dapat dikonversi menjadi kekuatan elektoral pada 2029.

Jawabannya masih menunggu waktu.

(Sumber: Kompas)