MUI Mengada-ngada. Kalau APBN Boleh Beli Sapi, Boleh Jugakah Beli Babi?

Dalil yang dipakai Asrorun Niam dari MUI (yang juga Komisaris BUMN PT Jasa Marga) untuk membela sapi kurban Prabowo terasa dipaksakan. Salah rumah, salah konteks.

APBN itu bukan Baitul Mal.
Jangan dicampur aduk.

Delapan puluh persen APBN berasal dari pajak rakyat. Dipungut dari semua golongan, semua agama, semua profesi. Dari yang kaya sampai rakyat kecil. Dari tukang cilok, supir angkot sampai pengusaha skin care bayar pajak. Dari miras sampai tempat prostitusi juga bayar pajak. Itu bukan dana sedekah. Itu uang negara hasil pungutan wajib.

Sedangkan Baitul Mal dalam tradisi Islam adalah lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah dan dana umat yang memang diniatkan untuk ibadah.

Asrorun Niam mengatakan pembelian hewan kurban oleh kepala negara memakai APBN tidak bermasalah karena dalam sejarah Islam pemimpin boleh membeli hewan kurban lewat Baitul Mal.

Masalahnya sederhana. Kemarin itu lewat Baitul Mal atau APBN? Lewat kas umat atau rekening negara? Rekening siapa? Press Conference Wamen Sesneg jelas mengatakan sumbernya APBN.

Kalau memakai APBN, apakah rakyat pernah dimintai persetujuan? Apakah Rp100 miliar itu dibahas sebagai dana ibadah bersama rakyat yang agamanya berbeda-beda?

Jangan bermain kata “boleh” atau cerita Rosul lalu membawa-bawa istilah Baitul Mal untuk membungkus keputusan politik.

Kalau logikanya semua agama boleh difasilitasi lewat APBN, maka umat non-Muslim juga berhak meminta bantuan ritual agamanya. Misalnya pengadaan babi untuk Rambu Solo di Toraja atau saat Hari Raya Natal. Harga babi paling mahal sekitar Rp40 juta. Dengan Rp100 miliar, kira-kira bisa dapat 2.500 babi atau 5.000 ekor babi harga Rp20 juta.

Berani tidak negara memakai logika yang sama? Atau aturan agama hanya fleksibel saat menguntungkan penguasa?

Saya lebih sependapat dengan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Ahmad Tholabi Kharlie. Meski saya dan Niam juga sama-sama alumni UIN.

Wakil Rektor UIN Jakarta, Ahmad Tholabi menilai bahwa apabila pembiayaan berasal dari APBN, maka lebih tepat apabila program tersebut diposisikan sebagai program distribusi sosial negara (bansos) atau shadaqah al-dawlah, bukan sebagai qurban personal Presiden.

“Dalam perspektif fikih, ibadah maliyyah personal semestinya menggunakan harta pribadi agar terpenuhi aspek kepemilikan dan dimensi personal ibadah. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah memosisikannya sebagai program sosial negara berbasis momentum Idul Adha,” kata Tholabi.

Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut lebih kuat secara fikih sekaligus lebih aman dalam perspektif etik pemerintahan modern. Dengan demikian, negara tetap dapat hadir dalam momentum keagamaan sebagai fasilitator distribusi kesejahteraan sosial tanpa menimbulkan kerancuan antara ibadah personal pejabat publik dan penggunaan dana negara.

Salam Akal Sehat

Nury Sybli
Alumni UIN Jakarta