Menyamakan APBN dengan Baitul Mal adalah kebodohan yang nyata

APBN tidak bisa disamakan dengan Baitul Mal karena secara fundamental, struktur filosofis, sumber pendapatan, dan aturan pengelolaan APBN berbeda jauh dengan Baitul Mal tradisional.

Meskipun ada pernyataan dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini menganalogikan APBN sebagai Baitul Mal modern untuk melegitimasi pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo Subianto, penyamaan secara mutlak tetap tidak bisa diterima oleh banyak ahli fikih dan ekonomi Islam.

Alasan Mengapa Keduanya Tidak Bisa Disamakan

• Pemisahan Kas yang Berbeda: Dalam Baitul Mal, harta zakat memiliki pos tersendiri dan tidak boleh dicampur dengan harta rampasan perang atau jizyah. Di dalam APBN, semua pendapatan negara masuk ke dalam satu rekening Kas Negara yang sama (pajak, utang, cukai miras, bunga riba) sehingga bersifat bila takhshish (tercampur tanpa pemisahan jalur halal-haram secara syariat).

• Aspek Paksaan dan Keadilan: Pajak dalam APBN ditarik dari seluruh warga negara tanpa pandang bulu dan bersifat memaksa. Sementara itu, instrumen utama Baitul Mal seperti zakat ada ketentuan syarat-syarat muzaki, tidak semua umat Islam terkena kewajiban zakat tapi hanya yang masuk kategori muzaki.

Kesimpulannya, APBN hanyalah “alat administrasi keuangan negara modern”. APBN dapat meniru fungsi pelayanan publik dari Baitul Mal, tetapi tidak bisa disetarakan secara hukum fikih karena adanya perbedaan fundamental pada kesucian sumber dana dan batasan alokasinya.