LAHAN BARU PERAMPOKAN APBN?

LAHAN BARU PERAMPOKAN APBN

Oleh: Ahmad Tsauri

Ada saja gebrakannya Prabowo. Akan mengeluarkan anggaran 11 triliun untuk membuat 200 juta rekening BSI dan BRI. Entah salah satu atau tiap orang memiliki 2 rekening bank itu sekaligus.

Pemerintah akan mengisi tiap rekening dengan saldo 50.000. Sesuai saldo minimum yang tidak bisa ditarik dari kedua bank itu.

Artinya 11 triliun itu akan mengendap di Bank. Jadi uang kas bank. Alasannya sungguh keren “inklusi keuangan”, biar rakyat punya akses ke perbankan.

Ini sebenarnya akal-akalan saja pemerintah untuk penganggaran agar uang bisa keluar dari APBN.

Pertama, Untuk rakyat jelas 50.000 itu tidak akan bisa diambil, kalaupun ada aturan khusus pengguna rek ini bisa saldo 0 tapi seperti kur, dibawah 100 juta tidak perlu pakai agunan, 20 juta saja pakai agunan kan.

Artinya, aturannya dari atas apa, pelaksanaan dari bawah beda lagi.

Kedua, rekening ini bukan untuk rekening penyaluran bantuan tunai, tapi inklusi keuangan. Karena bantuan tunai dan non tunai disalurkan melalui KKS, kartu ATM khusus yang dikeluarkan oleh konsorsium bank himbara. Jadi 11 triliun ini secara kongkrit penambahan modal untuk dua bank secara cuma-cuman dari negara tapi atas nama “inklusi keuangan” bagi rakyat.

Ketiga, dapur MBG saja yang segede itu bangunannya, verifikasinya detail melalui penentuan titik lokasi, survei, penerjunan SPPI sebagai pelaksana dapur, ada ribuan titik dapur fiktif yang tiap bulan dalam transfer puluhan miliar. Maka mudah saja para pejabat dan perbankan membuat ribuan rekening fiktif.

Jangan dilihat Rp. 50.000 per orang/ rekening, lihat perkaliannya. Kalau rekening fiktifnya satu pejabat 1 juta rekening, sudah 50 miliar. Kalau 20 juta yang fiktif? 1 triliun. 1-5 juta rekening fiktit itu posible, 1000 dapur bodong dari 19.000 dapur saja terjadi. Apalagi 1-20 juta rekening dari 200 juta rekening.

E-KTP yang nilainya 2,3 Triliun saja dikorup abis. Apalagi program rekening yang lebih mudah. Proses rekening ini kan semuanya di komputer dan sistem, bukan lagi di belakang meja. Siapa yang mau ngawasi ratusan ribu komputer di kantor-kantor bank dan kantor pemerintah.

Prabowo memang juara 1 kalau ngasih proyek ke bawahanhya dan juara 1 membuka keran korupsi berjamaah. Soeharto gak ada 5% dari ketangkasan Prabowo membuka pintu korupsi.

Lagian kalau ekonomi maju, pendidikan merata, dengan sendirinya bakal buat rekening ko Pak. Jadi yang diintervensi bukan pembukaan rekeningnya tapi bagaimana ekonomi rakyat bertumbuh.

(Sumber: fb penulis)