Kalangan Islamis Membela Penguasa

✍️Ustadz Muhammad Abduh Negara

Sebagian kalangan Islamis atau pro Islam politik memilih bersikap membela pemerintah dan berbagai kebijakannya yang selama ini dipermasalahkan, dan menganggap pihak pengkritik hanya terpengaruh oleh permainan media dan lembaga think tank pro asing. Apakah benar seperti ini, dan bagaimana yang seharusnya?

1⃣Pertama, pijakan kita tentunya haruslah worldview Islam atau cara pandang Islam. Bagaimana Islam memandang interaksi rakyat dan pemerintah, serta bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah dibuat. Secara ringkas kita bisa katakan, kebijakan pemerintah itu benar jika memuat dua unsur: (1) Tidak menabrak ketentuan syariat, dan (2) Mewujudkan kemaslahatan umat atau rakyat banyak (kepentingan umum).

2⃣Kedua, untuk mengetahui apakah kebijakan itu menabrak syariat atau tidak, maka kita perlu merujuk pada standar syariat, dan bagi kalangan awam bisa merujuk kepada penjelasan para ahli syariat. Sebagai contoh, jika suatu kebijakan melestarikan ekonomi ribawi, maka ia kebijakan yang tidak benar. Contoh lain, jika suatu kebijakan membuka ruang sangat luas dan terbuka untuk dikorupsi, maka kebijakan itu juga tidak benar, berdasarkan kaidah sadd adz-dzari’ah (menutup pintu kemudharatan).

3⃣Ketiga, untuk mengetahui apakah kebijakan itu demi mewujudkan kemaslahatan umat atau sekadar kepentingan segelintir orang saja, maka hal ini bisa dilihat dari: (1) Fenomena umum yang bisa dirasakan dan dilihat oleh berbagai lapisan masyarakat, (2) Penjelasan para ahli ekonomi dan kebijakan publik, dan (3) Laporan media yang akuntabel.

Untuk poin (2) dan (3) ini, tidak masalah jika berasal dari pihak-pihak non Islam atau bahkan yang tertuduh sebagai antek soros misalnya (hehe…), karena yang kita butuhkan adalah laporan yang terjadi di lapangan serta penjelasan dari sisi ekonomi dan kebijakan publik. Toh, kalau laporan dan penjelasan mereka ngaco, akan mudah ditemukan celahnya, dan akan banyak yang bisa memberikan kritik bernas. Ingat, kritik bernas ya, bukan sekadar tuduhan antek ini dan itu.

4⃣Keempat, dalam memandang hal ini, kita tidak boleh jatuh pada bias pribadi, karena merasa dekat dengan sang tokoh di pucuk kekuasaan, atau karena berada pada posisi berseberangan secara ideologi dengan para pengkritik pemerintah, lalu menutup mata dari poin-poin yang kita ulas di atas. Mau sedekat apa pun anda dengan tokoh tertentu, jika kebijakannya memang terbukti bermasalah, dalam hal ini yang kita lihat adalah zhahir kebijakannya yang bermasalah, bukan prasangka baik tanpa qarinah yang kuat.

Demikian pula, meski para pengkritik itu benar-benar anti Islam, pro kiri, antek asing, dan seterusnya, jika poin kritikan mereka tepat, ya kita setujui. Yang kita setujui bukan paham dan ideologinya, tapi fakta objektif yang sama-sama kita lihat. Sebagai contoh, di depan kita ada seekor kucing berbulu hitam sebagai fakta objektif, lalu seorang kafir atheis bilang kucing itu berbulu hitam, sebaliknya seorang ustadz nan shalih bilang kucing itu berbulu oranye, tentu berdasarkan akal sehat, kita harus setuju dengan pernyataan si kafir atheis. (*)